Saat ini dalam kembali kepada pemerintahan nagari ada dilema persoalan geografis, wilayah kawasan nagari masa lalu.

Padang – Walinagari memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di Nagari di Sumatera Barat. Kita amat menyadari masih kecilnya perhatian tehadap dukungan pembangunan kepada walinagari baik dari  Pemprov. Sumbar maupun Pemkab/ko masing-masing daerah, karena itu dirasa tidak adil jika tuntutan kita terlalu besar kepada walinagari.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam acara Pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) II Forum Walinagari se-Sumatera Barat di Padang, Sabtu siang (29/12). Hadir dalam kesempatan tersebut Kabiro Pemerintahan, Drs. H. Syafrizal, MM, Pamong Senior Drs. Rusdi Lubis,Msi, ketua forum walinagari serta walinagari se-Sumatera Barat.

Lebih jauh Irwan Prayitno menyampaikan,  saat ini dalam kembali kepada pemerintahan nagari ada dilema persoalan geografis, wilayah kawasan nagari masa lalu. Karena wilayah nagari saat ini melewati perbatasan wilayah kecamatan yang membuat dinamika pemerintahan nagari kehilangan jiwanya.

Contohnya, kampung saya Nagari Pauh 9, di mana di nagari itu ada 9 orang Datuk Kaum. Saya adalah salah satu Datuk yang memiliki kawasan kaum, dan anak kemenakan ada di wilayah Jati Kecamatan Padang Timur, ada di Nanggalo, ada di Kuranji dan Koto Tangah. Maka peran seorang datuk disini begitu melebar untuk mengayomi anak  kemenakannya di wilayah kecamatan yang berbeda, padahal nagari di bawah kecamatan.

Jadi kita belum bisa memaksimalkan kondisi pemerintahan nagari di nagari secara baik, sementara pembangunan kita kembali ke nagari sebuah keinginan untuk kembali membangun nilai-nilai budaya dan adat yang ada ditengah-tengah masyarakat kita.

Untuk itu butuh kebersamaan kita dalam membangun pencitraan nagari yang lebih ideal dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat di masa datang, sehingga potensi pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya.

Irwan Prayitno juga menyampaikan, ada beberapa yang patut  menjadi perhatian serius kita, pertama belum maksimalnya perhatian pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada nagari-nagari.

Kedua, adanya aparatur pemerintahan nagari terjebak pada eforia masa lalu, sehingga mengenyampingkan berbagai nilai-nilai positif pada era modern saat ini. Kita memberi apresiasi kepada beberapa nagari yang berhasil mentransformasikan diri kepada nilai-nilai modern tanpa kehilangan jati diri dan nilai budaya lokal.

Ketiga, rendahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan nagari, sehingga berdampak pada tingkat pemberian pelayanan kepada pemberdayaan masyarakat di nagari. Keempat, lemahnya regenerasi kehidupan bernagari sebagai akibat minimnya sosialisasi dan pendekatan kepada generasi muda.

Oleh karena itu, walinagari sebagai aparatur yang berhadapan langsung dengan masyarakat, memiliki peranan penting dan menjaga serta mengimplementasikan kearifan lokal pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Walinagari bukan saja sebagai seorang pemimpin nagari melainkan juga sebagai fasilitator dalam mengembangkan dan pemberdayaan masyarakat beserta kultur yang hidup didalamnya, harapnya.

Mubes Forum Walinagari ini, merupakan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan forum selama ini juga akan melakukan pemilihan kepengurusan baru pada periode 2012-2017, nantinya. [humasprov]