“KPK dalam hal ini, telah melayangkan surat imbauan ini kepada seluruh menteri, kepala lembaga pemerintahan non-Kementerian, direksi BUMN, gubernur, bupati/ walikota, gubernur bank Indonesia, dan pimpinan lembaga Negara,” ungkapnya.

Tak hanya parsel. Pejabat juga dilarang menerima segala bentuk hadiah berupa uang, diskon, voucher, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dari bawahan, rekan kerja atau rekanan yang berhubungan dengan jabatan.

Terpisah, pengamat  hukum dari Unand, Suharizal  mengatakan berdasarkan UU KPK dan Tipikor, menerima parsel, termasuk dalam ranah gratifikasi.

“Memang kalau dilihat dari luar,  parsel itu hanya berupa barang. Namun, kita kan tidak tahu, bisa saja dalam parsel itu diselipkan uang  untuk si penerima parsel yang jumlahnya tak sedikit,”tutur Suharizal.

Bagi pejabat daerah yang sudah terlanjur mendapat parsel, sebaiknya kata Suharizal, parsel tersebut dikembalikan. Karena dikhawatirkan, parsel tersebut akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Jika nilai parsel di atas Rp10 Juta, wajib dilaporkan ke KPK untuk diklarifikasi, tidak,” tukasnya. (ayu)

Pengunjung yang membaca halaman ini, juga membaca:

• Profil Irwan Prayitno
• Gubernur Apresiasi Tanah Datar, Siswa SLTA Terbanyak yang Masuk Perguruan Tinggi
• Pemprov Kurang PNS Berkualitas | Gubernur Sebut Dampak dari Pengangkatan Honorer
• Sumbar Waspada dan Perketat Daerah Perbatasan
• Gubernur Sumbar Serahkan Bantuan bagi Penyuluh Peternakan
• Powered by Where did they go from here?