Aktivis dan juga anggota tim pemenangan pe­milu sebuah partai politik dalam suatu acara eva­luasi pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) tahun 2014 dengan nada kecewa men­ce­rita­kan pengala­man­nya da­lam penggalangan mas­yara­kat. “Sudah tiga tahun mas­ya­rakat suatu kompleks ka­mi bina dan kami dam­pingi,” ujarnya.

Berbagai kebutuhan me­rek­a telah difasilitasi. Kelu­han mereka didengar dan di­ca­rikan jalan keluarnya, ber­ba­gai metode pen­cerahan juga sudah dibeberkan untuk memberi motivasi.

Mereka sudah seperti ke­luar­ga sendiri. “Rasanya tak ada alasan lagi bagi me­reka untuk tidak memilih kita dan partai kita saat pelaksanaan pileg,” ujarnya.

Namun yang terjadi sung­guh di luar dugaan.  Setelah peng­hitungan suara, ternyata ha­silnya jauh meleset. Mas­ya­ra­kat di kom­pleks terse­but se­perti telah sepa­kat, justru beramai-ra­mai beralih me­milih partai lain. Konon pe­nyebabnya adalah aksi “sera­ngan fajar.” Ibarat kata pe­patah; “Hi­lang paneh satahun dek hujan sa­d­arok”. Upaya pem­binaan yang di­lakukan selama 3 tahun sirna begitu saja oleh aksi semalam.

Selidik punya selidik, konon di kompleks itu sudah terjadi ge­rakan “serangan fajar”. Semua tutup mulut, tak ada bukti fisik yang terlihat, bersih seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi, itulah ke­nyataan yang ditemukan saat per­hitungan suara, peme­nang­nya adalah partai lain yang sela­ma ini tak pernah muncul di sana. Perjuangan kami selama 3 tahun menjadi sia-sia. Hanya bisik-bisik dari mulut ke mulut yang bisa menjawab penyebab pe­ristiwa luar biasa itu.

Nyatanya hal serupa juga terjadi di berbagai tempat dan di berbagai pelosok negeri. Kita bisa lihat beritanya muncul di berbagai media.

Di beberapa tempat masya­ra­kat menuntut agar dilaku­kan pe­milu ulang, sebagian lainnya ter­­paksa diam karena tidak me­ne­mukan bukti fisik yang bisa dija­dikan bukti perkara.

Sebagian lainnya terpaksa me­­ngurut dada dan meng­ikhlas­­­kan apa pun yang terjadi. Tu­­han pasti tahu apa yang se­be­narnya terjadi dan beliau akan membalasnya dengan huku­man yang setimpal.

Namun ada juga tim lain yang menyatakan dan mene­mukan fakta bahwa uang bukan­lah segalanya. Di daerah yang ia dampingi, masyarakat tetap pa­da komitmennya. Pembinaan dan pendampingan yang dila­kukan selama bertahun-tahun tak berujung sia-sia. Mereka me­mang menjadi sahabat, me­reka memang menjadi sau­dara, se­ha­ti, seiya sekata. Mereka cen­de­rung tak menanyakan apa yang bisa mereka peroleh, tapi me­nanyakan apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan bersama. Apa yang bisa dilakukan bersa­ma untuk kebaikan dan ke­m­a­juan bersama. Uang seper­tinya adalah prioritas urutan nomor sekian.

Pada kenyataannya di lapa­ngan, pemilu dan uang memang tak bisa dipisahkan. Untuk me­la­kukan sosialisasi, butuh uang. Untuk beli gula dan kopi atau beli nasi bungkus saat sosia­lisasi juga butuh uang. Men­cetak kar­tu nama, banner, span­duk atau ba­­liho, dan ber­bagai atribut kam­­panye pasti juga butuh uang. Mem­bantu per­baikan mas­­jid, sekolah, jalan atau salu­ran air dan lain-lain, juga pasti bu­tuh uang. Tak ja­rang mas­ya­rakat minta ini, min­ta itu seba­gai pra­syarat so­sia­­lisasi. Apalagi ji­k­a ditambah pula dengan me­ma­sang iklan di media massa.

Siap menjadi caleg, artinya ha­rus siap pula dengan dana pen­dukung. Semua butuh mo­dal, besar atau kecilnya tergan­tung pola mana yang akan di­pakai.

Dalam kondisi wajar-wajar saja, tentu tak jadi masalah. Na­mun jika menggunakan me­tode se­rangan fajar atau mem­beli sua­ra, tentu ini merupakan tin­da­kan yang salah dan melang­gar aturan.

Begitu juga dengan cara-cara lain seperti peng­gelem­bu­ngan suara, mani­pulasi suara dan sebagainya yang meng­ha­lalkan segala cara. Akibatnya dana yang dibutuhkan tentu menjadi makin membengkak dan niatnya pasti sudah tidak benar lagi.

Segala sesuatu yang dilaku­kan dengan cara yang baik dan benar, tentu hasilnya akan baik dan benar pula. Namun jika sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang salah, pastilah hasil­nya juga salah dan tidak mem­bawa kebaikan.

Sesuatu yang dilakukan de­ngan cara-cara haram, apa pun ala­sannya, pastilah hasilnya ha­ram juga. Seseorang terpilih men­jadi anggota legislatif atau ke­­pala daerah (bupati/wali kota) de­­ngan cara-cara yang salah ten­­tu tidak akan membawa ber­kah bagi dirinya, maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Umumnya masyarakat kita jika ditanya pemimpin seperti apakah yang mereka inginkan, pas­tilah mereka menjawab pe­mim­pin yang diinginkan ada­lah pe­mimpin yang jujur, amanah, ber­akhlak mulia, tidak korupsi, pe­duli kepada masyarakat, krea­tif, inovatif dan seterusnya.

Apakah tidak aneh, jika kita ber­harap kebaikan, tetapi dil­a­kukan dengan cara-cara yang tidak baik dan benar? Apakah tindakan kita sudah betul, me­nerima hanya secuil uang de­ngan menggadaikan masa de­pan 5 tahun mendatang atau bah­kan bisa jadi berdampak sepanjang masa? Apakah de­ngan cara-cara seperti itu kita bisa mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, peduli dan sebagainya?

Cara-cara yang baik akan meng­hasilkan kebaikan, cara yang haram akan menghasilkan yang haram pula, jauh dari ber­kah.

Pemilu sebagai bagian dari perangkat demokrasi bertujuan untuk menggalang aspirasi dan peran serta masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab memi­kirkan dan membawa dan me­mikirkan masa depan bangsa agar lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera dan bermartabat.

Seharusnya kita semua pe­duli dengan hal itu, malah harus ikut bertanggung jawab me­mastikan bahwa pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar yang terbaik, ama­nah, peduli, pekerja keras dan berakhlak mulia.

Jika kita menginginkan masa depan dan kehidupan yang le­bih baik seharusnya cara-cara yang tidak terpuji tersebut tidak terulang lagi.

Semoga apa yang telah ber­la­lu menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk dievaluasi dan diperbaiki di masa datang dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin… (*)

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres 5 Mei 2014