(15 Agustus 2010 – 15 Agustus 2014)

Mungkin banyak masyarakat Sumatera Barat sudah lupa bahwa lima tahun lalu, persisnya tanggal 30 September 2009, daerah ini diguncang gempa dahsyat berkekuatan 8,9 skala Richter. Sejumlah kota dan daerah di Sumatera Barat benar-benar kolaps dan lumpuh. Kantor-kantor pemerintah, rumah penduduk, sekolah dan berbagai fasilitas umum, ambruk tak berdaya. Pemandangan memilukan terlihat dimana-mana, korban nyawa dan harta tak ternilai jumlahnya.

Tanggal 15 Agustus 2010, kurang sebelas bulan setelah peristiwa itu, dilakukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat setelah terpilih melalui Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Saat itu, keadaan Sumatera Barat tak jauh berubah, Sumatera Barat masih dalam keadaan porak-poranda. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan secara darurat di sebuah bangunan yang biasanya digunakan sebagai gudang/garase di kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumbar. Kepadatan peserta sidang dan tamu undangan memenuhi gudang yang secara darurat disulap menjadi gedung pertemuan, membuat suasana makin terasa sempit, sumpek, dan panas. Kantor DPRD Sumbar saat itu mengalami rusak berat sehingga untuk sementara tak bisa digunakan.

Kantor Gubernur Sumbar juga tak jauh berbeda. Kantor berlantai empat yang biasa disebut rumah bagonjong ini juga mengalami rusak berat. Ratusan karyawan terpaksa berkantor darurat di bangunan yang sebelumnya adalah gedung pertemuan (aula). Di instansi lain, kebanyakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terpaksa membangun barak-barak darurat sebagai kantor tempat bekerja. Gubernur dan Wakil Gubernur terpaksa berkantor darurat di rumah dan bangunan bekas kantor PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Sekitar 200.000 rumah penduduk rusak, sekolah, rumah ibadah, jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya lumpuh.

Itulah tantangan pertama yang harus dihadapi Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat di awal masa tugasnya, menata Sumatera Barat yang tengah porak-poranda. Persoalan yang dihadapi tidak hanya  masalah bangunan fisik dan berbagai infrastruktur yang porak-poranda, tetapi juga masalah non fisik. Peristiwa dahsyat ini tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga memukul mental masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam, banyak masyarakat yang eksodus meninggalkan Sumatera Barat, termasuk pengusaha dan investor.  Banyak yang meramalkan saat itu, kota-kota yang terletak di kawasan pantai akan menjadi kota mati ditinggal penduduknya untuk menghindari amukan gempa dan tsunami.

Itulah tugas awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat periode 2010 – 2015. Tugas berat ini harus dilaksanakan secara serius. Siang malam, kami bersama Wakil Gubernur Muslim Kasim, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan semua kepala SKPD bekerja keras. Dengan dukungan masyarakat Sumatera Barat, baik yang ada di daerah apalagi yang berdomisili di rantau, Pemerintah Pusat maupun internasional serta media massa, bahu-membahu mengatasi masalah ini. Pemerintah Sumatera Barat bersama Forkopimda mengadakan rapat setiap hari, rata-rata tiap malam, untuk menggerakkan, memotivasi serta mengevaluasi upaya penanggulangan pascagempa. Sampai sekarang pun, untuk efisiensi waktu, rapat-rapat umumnya dilakukan malam hari dan hari libur. Penanganan dilakukan secara serius, segala usaha diupayakan untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul, tak lupa pula berdoa semoga banyak pihak digerakkan hatinya untuk membantu Sumatera Barat dan daerah ini mendapat perlindungan Allah serta dijauhkan dari bencana. Apalagi Sumatera Barat dikenal sebagai daerah supermarket bencana. Banjir, longsor, letusan gunung merapi, abrasi pantai, galodo, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kemarau panjang, kabut asap pernah terjadi. Karena itu penanganan pembangunan di Sumatera Barat perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kebencanaan tersebut.

Alhamdulillah kerja keras, keseriusan serta doa tersebut tidak sia-sia. Upaya serius,  kerja keras dan doa tersebut  membuat berbagai pihak bersimpati turun tangan membantu. Dengan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dana masyarakat Sumatera Barat sendiri semua kerusakan itu tak mungkin bisa dipulihkan. Pemerintah Pusat mengucurkan dana sebesar Rp 2,7 triliun lebih untuk rehab rekon Sumatera Barat. Para perantau tak kurang mengucurkan pula dana untuk kampungnya, begitu juga pihak lain, negara sahabat, perusahaan, donatur dan berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu per satu.

Kerja keras dan profesional, serta saling bahu membahu multi stake holders ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat yaitu mendapat empat penghargaan sekaligus: Terbaik I Nasional dalam Pelaksanaan Tanggap Darurat,Terbaik I Nasional dalam Pelaksanaan Rehab Rekon Pascabencana, Terbaik II Kategori Akuntabilitas Bidang Kebencanaan dan Terbaik III Bidang Mitigasi. Penghargaan ini diterima pada tahun 2011. Pada tahun 2013 diperoleh lagi penghargaan Rehab Rekon Tercepat. Sumbar berhasil menyelesaikan rehab rekon sebanyak 197.636 rumah masyarakat yang menelan dana sebesar Rp 2,714 triliun dengan tepat waktu.

Dalam sambutannya, berkali-kali Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengatakan bahwa Sumatera Barat patut dijadikan contoh bagi daerah lain dalam pelaksanaan penanganan pascabencana.  Beliau juga mengatakan Pemerintah Pusat tidak ragu-ragu mengucurkan dana dalam jumlah besar ke Sumatera Barat, karena yakin dana tersebut pasti dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan bisa dipertanggung jawabkan.

Kini pemandangan seperti 3 atau 4 tahun lalu itu tak nampak lagi, bahkan nyaris tak berbekas. Kantor-kantor yang dulu rubuh telah dibangun lagi dan diganti dengan yang lebih baik dan lebih kokoh. Begitu juga rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang dulu luluh lantak telah dibangun lagi dan kembali berfungsi normal. Hotel-hotel dan aktifitas ekonomi lainnya kembali menggeliat. Suasana mencekam, kini tak terlihat lagi bahkan nyaris terlupakan. Sejumlah escape building telah dibangun. Berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan investor bahwa Sumbar sudah aman dan menguntungkan untuk berinvestasi. Kini investor telah berdatangan ke Sumatera Barat. Belasan hotel yang rusak telah direnovasi dan kembali beroperasi. Belasan lainnya merupakan hotel yang baru dibangun. Sungguh sebuah rahmat, justru terjadi penambahan lebih 2.000 kamar hotel pascagempa.

Tumbuhnya ekonomi juga terlihat dari investasi taksi Blue Bird, dan Express di Sumatera Barat. Juga dapat dilihat dari jumlah movement pesawat di Air Port BIM (Bandara Internasional Minangkabau), yang pada tahun 2010 maksimal per hari hanya 50, di tahun 2014 bisa mencapai 64. Jumlah ini pun masih kurang hingga kami menyurati beberapa kali maskapai untuk menambah penerbangan ke Sumatera Barat. Ini merupakan tanda pariwisata di Sumatera Barat semakin meningkat. Jumlah kunjungan wisawatan mancanegara pada 2010 adalah 27.091 orang, dan wisatawan nusantara 4.575.601 orang. Pada 2013 terjadi peningkatan, dimana jumlah wisatawan mancanegara 48.710 orang, dan wisatawan nusantara 6.273.712 orang. Ini juga sebagai bukti salah satu dampak kerberhasilan TdS (Tour de Singkarak).

TdS yang dimulai pada 2009 diawali di empat kota/kabupaten, dan  pada tahun 2014, kini sudah diikuti oleh 18 kota/kabupaten. Tahun depan Pemkab Mentawai sudah mengusulkan untuk menjadi daerah lintasan TdS. TdS yang diinisiasi oleh Kemenparenkraf didukung penuh oleh Pemda seluruh Sumatera Barat, berdampak positif pada seluruh sektor, yaitu investasi di bidang pariwisata, olahraga dan merupakan promosi Sumatera Barat kepada masyarakat Indonesia dan luar negeri. Keberhasilan TdS berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di sektor perhubungan, insya Allah tahun depan akan ada bantuan dana operasional (APBN) untuk penerbangan dari BIM ke Pasaman Barat, dari BIM menuju Muaro Bungo dan Kerinci. Dengan demikian perjalanan darat yang memakan waktu lama dan melelahkan ke daerah tersebut dapat dipangkas. Kereta api (rail bus) menuju Air Port BIM sudah dianggarkan hingga tahun depan, juga sedang diproses revitalisasi kereta api di kota Padang dan Sumatera Barat. Diharapkan Kereta Api segera bisa mengurangi kemacetan dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang sangat cepat.

Selain itu, baru pertama kali pada 2013, Pemprov Sumatera Barat mendapat Piala Wiratama dengan indikator lebih 50 persen daerah kabupaten/kota yang tertib lalu lintas dan angkutan jalannya. Dan tahun 2014 Pemprov kembali mendapatkan piala tersebut. Tahun 2012/2013 Sumatera Barat mendapat satu unit kapal Roro Gembolo dan satu unit kapal perintis Sabuk Nusantara 37 (rute Padang – Mentawai). Dan pada tahun 2014 beroperasi kapal cepat Mentawai Fast dengan rute Padang-Mentawai.

Bukti investor telah melirik Sumbar juga terlihat dari pertumbuhan investasi. Sebuah perusahaan nasional menanamkan Investasi bernilai triliunan rupiah di bidang energi, yaitu energi panas bumi di Solok Selatan. Panas bumi merupakan energi hijau yang ramah lingkungan. Selain itu sudah empat titik panas bumi disurvei oleh investor Turki dan beberapa titik sedang proses tender.  Energi masa depan ini memiliki prospek yang sangat baik sebagai alternatif pengganti BBM (Bahan Bakar Minyak) yang makin langka di dunia. Sumbar memiliki potensi energi panas bumi terbesar di Indonesia. Semen Padang juga telah memperbesar investasinya dengan membangun pabrik baru dan sejumlah investasi di bidang lainnya.

Perkembangan investasi di Sumatera Barat realisasinya melebihi target, baik untuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing). Untuk PMDN saja selama empat tahun (tahun 2010 – 2014) sudah mencapai Rp 4,234 triliun (capaian 235,52%). Sedang PMA 301,6 juta dolar AS selama empat tahun (capaian 335,17%). Ini bisa terlihat dari begitu banyak investasi yang masuk ke Sumatera Barat. Selama empat tahun, jumlah perizinan mencapai 1017 buah, 215 investor dan 10 MoU (Memorandum of Understanding). Penyerapan tenaga kerja langsung dari investasi ini mencapai 6.434 orang (capaian 147,57%). Hal ini akan berpengaruh kepada sektor lainnya sehingga mampu menghasilkan multiplier effect. Angka ini belum termasuk dengan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana luar negeri, APBN dan APBD.

PT Jamkrida Sumbar (penjaminan kredit daerah) yang belum setahun berdiri omsetnya telah mencapai Rp 40 miliar dari Rp 25 miliar modal disetor. Sementara plafond KUR telah mencapai Rp 4,7 tiliun hingga bulan Juli 2014, dimana pada 2010 hanya sebesar Rp 700 miliar. Sejak tahun 2010 Pemprov Sumatera Barat telah memfasilitasi sarana dan penguatan  modal  10.000 PKL (usaha mikro). Selain itu unit Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tumbuh dan berkembang 157 unit di nagari dan kelurahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tercapai selain akibat banyaknya investasi masuk juga karena efektifnya peran Pelabuhan Teluk Bayur dalam ekspor-impor. Teluk Bayur pada tahun 2010 berada dalam situasi rugi dan tidak menjadi pilihan tujuan karena di Teluk Bayur saat itu antrian kapal berjumlah 33 buah dan menunggu hingga dua minggu untuk loading dan unloading. Alhamdulillah dengan usaha dan dorongan Pemprov, PT Pelindo II bersedia melakukan investasi pembangunan di Teluk Bayur. Saat ini di Teluk Bayur tidak ada antrian kapal lagi (zero time).

Selain Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat juga dikembangkan pelabuhan laut Carocok di Pessel, Teluk Ketapang di Pasaman Barat dan Padang Pariaman. Untuk menunjang pelabuhan tersebut dan untuk medayagunakan potensi laut Sumatera Barat yang berlimpah, Kemenhub membangun SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Pelayaran berskala Nasional di Padang Pariaman.

Apa yang telah dilakukan dan dikembangkan Pemerintah Sumatera Barat ini juga mendapat apresiasi dari pusat, kepada Provinsi Sumatera Barat diberikan penghargaan Investment Award sebagai Provinsi Terbaik di Bidang Penanaman Modal (Regional Championship) tahun 2011.

Namun demikian, untuk mengatasi kemiskinan, investasi di Sumatera Barat lebih diarahkan kepada usaha mikro dan kecil. Di Sumatera Barat tidak cocok mendirikan perusahaan besar yang padat karya (dengan upah UMR) seperti yang dikembangkan di pulau Jawa misalnya. Berdasarkan karakternya, masyarakat Sumatera Barat lebih menyukai menjadi pengusaha (meskipun kecil) dibanding jadi buruh. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur di Sumatera Barat jumlahnya sangat signifikan baik dari segi nominal maupun jumlah debitur yang sudah mendapat dana tersebut. Sumatera Barat termasuk provinsi yang tertinggi dalam penyaluran KUR per orang dibanding provinsi lain yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Ini berarti secara persentase jumlah penerima KUR di Sumatera Barat termasuk tinggi.

 

***

Beriringan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga memberikan prioritas kepada program penguatan SDM (sumberdaya manusia) dan reformasi birokrasi. Sebagai guru besar di bidang SDM tentu hal ini mendapat perhatian khusus dan serius bagi saya. Upaya peningkatan kualitas SDM ini sebelumnya juga sudah dirintis oleh Gubernur Gamawan Fauzi (kini Mendagri) dan Gubernur Marlis Rahman. Kegiatan ini perlu dilakukan agar kerja Pemprov berlangsung optimal dan bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Langkah awal yang dilakukan adalah melaksanakan seleksi ketat terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditempatkan di Pemprov Sumbar. Seleksi dilakukan secara ketat oleh tim independen dari Universitas Indonesia (UI), betul-betul secara profesional, bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Jika memang tak lulus ujian seleksi, maka tak ada yang bisa membantu. Tak ada katabelece, meski saudara kandung Gubernur sekalipun.

Sistem seleksi yang dilakukan secara ketat ini memang nampak pengaruhnya, sejumlah Kepala SKPD mengatakan puas dengan CPNS hasil seleksi tersebut. Mereka memang berkualitas, baik dari segi intelektual, maupun dari segi mentalitas. Meski baru, namun mereka cepat menyesuaikan diri dan mampu bekerja dengan baik. “Pueh kami Pak,” begitu sejumlah SKPD memberikan apresiasi atas kualitas kerja mereka. Insya Allah tiga atau empat tahun ke depan mereka akan terus memperlihatkan prestasi dan kualitasnya serta siap menjadi pemimpin-pemimpin baru yang handal di masa datang.

Sedangkan untuk staf Pemprov lama, dilakukan tes pemetaan potensi. Saat ini, berdasarkan tes yang dilakukan, sudah diketahui sejauh mana potensi dan kemampuan masing-masing staf Pemprov. Selain itu juga diinventarisir data kualitas kinerja pegawai. Berdasarkan data inilah direkomendasikan penempatan staf, kenaikan pangkat dan jabatan yang sesuai dengan potensi, kemampuan dan kualitas kinerjanya.Tentu, semua proses ini tanpa pungutan biaya dan bebas KKN.

Alhamdulillah sistem dan pola manajemen, mekanisme yang telah dibuat dan dikembangkan, di antaranya penempatan staf pada tempat yang sesuai dengan minat dan potensi (the right man on the right place) ini terlihat berdampak terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja PNS di lingkungan Pemprov Sumbar. Sebagai apresiasi dan untuk merangsang peningkatan kinerja mereka, kepada semua PNS di lingkungan Pemprov Sumatera Barat diberikan “Tambahan Penghasilan bagi PNS” (sebelumnya dikenal dengan tunjangan daerah). Tambahan penghasilan yang diberikan berbasis kinerja, artinya PNS yang rajin, disiplin, bekerja dengan baik, serta berprestasi akan mendapat tambahan penghasilan lebih besar, sedangkan yang malas akan mendapat tambahan penghasilan lebih kecil bahkan bisa nol. Untuk meningkatkan kinerja wali nagari di Sumbar, tunjangan mereka pun telah dinaikkan 100 persen setelah melalui pembahasan bersama DPRD Sumbar.

Sistem dan mekanisme ini telah terukur hasilnya dan telah disempurnakan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemprov Sumatera Barat. Sistem ini lalu distandarisasi dan dibakukan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Karena sistemnya sudah terbangun dengan baik, manajemen ini telah berjalan dengan sendirinya, mengacu aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sistem yang dibangun dan dikembangkan di Pemprov Sumatera Barat ini jelas telah memperlihatkan hasil yang signifikan, meningkatkan kinerja dan prestasi masing-masing SKPD beserta stafnya. Prestasi kerja inilah yang menyebabkan Pemerintah Pusat, Lembaga Internasional dan sejumlah lembaga lainnya memberikan apresiasi berupa penghargaan terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan stake holders di lingkungannya. Bisa kita lihat, ada lebih seratus lima puluh penghargaan yang diperoleh sebagai apresiasi Pemerintah Pusat dan lembaga lainnya atas peningkatan kinerja Pemprov Sumbar maupun atas peningkatan kualitas pelayanan.

Kita tentu berharap, sesuai dengan tuntutan reformasi, semua itu berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat tercapainya visi Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 – 2015, yaitu Menciptakan Masyarakat Madani, Bermartabat, Sejahtera Dunia dan Akhirat.

Tahap program ini pada prinsipnya adalah upaya mengubah cara pikir (mind set) dan mengubah kebiasaan (culture set), sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan politik. Hampir seluruh Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat merupakan daerah minus, maksudnya jumlah belanja Kota/Kabupaten tersebut lebih besar dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Tahun 2010 pendapatan daerah Sumatera Barat kurang dari Rp 2 triliun dengan PAD Rp 1,004 triliun. Dengan kerja keras Pemda dan stake holders,  pada tahun 2014 pendapatan daerah Sumatera Barat menjadi Rp 3,522 triliun dengan PAD Rp 1,568 triliun. Hal ini sangat membantu suksesnya pembangunan di Sumatera Barat.

Karena itu jajaran Pemprov, Kota dan Kabupaten harus berfikir out of the box (di luar kebiasaan), agar dengan dana yang terbatas bisa mendapatkan hasil kerja yang optimal. Bekerja dengan cara biasa-biasa saja, maka hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Bekerja dengan cara yang luar biasa, barulah hasilnya luar biasa pula.

Alhamdulillah, perubahan itu telah terjadi. Dulu mungkin jarang kita melihat di kantor-kantor pemerintah, karyawan bekerja hingga larut malam, rata-rata sehabis jam kantor, semua kantor sudah sepi. Kini hampir di semua SKPD terlihat pemandangan yang berbeda, banyak yang bekerja hampir tak kenal waktu, berlomba-lomba lembur menyelesaikan pekerjaan. Hand phone kepala SKPD wajib hidup 24 jam, siap menerima tugas atau berkoordinasi dengan Gubernur setiap saat. Kita berharap kondisi itu terus berlangsung demikian, prestasi dan kinerja Pemprov Sumatera Barat makin lama makin baik.

Manajamen yang baik dan akuntabilitasnya yang terukur di Pemprov mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat, yaitu dengan memberikan penghargaan tertinggi kualitas laporan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika sebelumnya akibat gempa, laporan keuangan Pemprov Sumbar berstatus disclaimer tahun 2010, kondisi itu terus diperbaiki sekuat tenaga sehingga pada tahun 2013 memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).  Ini merupakan yang pertama kalinya Sumatera Barat memperoleh predikat tersebut. Tahun 2014 status WTP kembali diberikan kepada Sumatera Barat.

Badan Kepegawaian Nasional juga memberikan penghargaan atas keberhasilan Sumbar menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutmen CPNS, yang melaksanakan proses seleksi dengan transparan, objektif dan terbuka tanpa KKN. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Mustafa Abu Bakar dan Wamen PAN-RB Eko Prasojo beberapa kali dalam kesempatan terbuka memberikan apresiasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Sumatera Barat.

Selanjutnya pada tahun 2014 Ombudsman RI memberikan penghargaan Pelayanan Publik terbaik terhadap 30 SKPD/unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tentu saja tak sembarangan penghargaan diberikan, ini merupakan bukti bahwa masing-masing unit pelayanan/SKPD tersebut telah memperbaiki kinerjanya dan telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat, tanpa pungutan biaya, transparan dan nyaman, tanpa KKN. Dan masih terkait pelayanan publik, Pemprov Sumbar pada tahun 2014 mendapat sertifikasi ISO 9001 – 2008 tentang Pelayanan Publik di Samsat

Pemprov Sumatera Barat secara bertahap di bidang pelayanan publik telah memanfaatkan teknologi informasi (internet). Di antaranya dalam pengadaan tender melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), mengelola data kepegawaian, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan masalah perizinan lainnya sehingga efektif, ringkas, cepat dan tanpa KKN.

Paket pengadaan barang dan jasa melalui metode LPSE/WLP pada 2010 persentasenya sebesar 15%, dan diprediksi meningkat pada 2014 menjadi 95%. Pada 2010 jumlah paket lelang sebanyak 145 meningkat pada 2014 (per Agustus) menjadi 378. Sedangkan jumlah pagu paket lelang pada 2010 sebesar Rp 137,315 miliar, meningkat di 2014 (per Agustus) menjadi Rp 452,294 miliar. Dan efisiensi pada 2010 sebesar Rp 15,841 miliar, meningkat di 2014 menjadi Rp 52,078 miliar.

Upaya perubahan mind set dan culture set itu pada tahap awal dilakukan di lingkungan Pemprov Sumatera Barat dan tahap selanjutnya juga terjadi dan diterapkan di tingkat masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap percepatan pembangunan Sumatera Barat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program intensif dan terpadu tersebut tergabung ke dalam 7 program  gerakan terpadu:

1. Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP)
2. Gerakan Terpadu Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
3. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Fakir Miskin
4. Gerakan Terpadu Pelestarian dan Aplikasi Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
5. Gerakan Terpadu Pengembangan SDM
6. Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi
7. Gerakan Terpadu Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp)

 

 

Program GPP (Gerakan Pensejahteraan Petani) dan Gerakan Pensejahteraan Masyarakat Pesisir (Gepemp) dan Gerakan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, ditujukan untuk mengubah mind set dan culture set masyarakat umumnya. Pada GPP, petani yang sebelumnya hanya mengupayakan satu jenis usaha/pekerjaan diubah menjadi memiliki beberapa pekerjaan/usaha. Mereka yang dulu hanya petani sawah, misalnya, ditambah usahanya menjadi beternak sapi, kambing, ayam dan sejenisnya. Bisa juga dikombinasikan dengan ikan, kebun atau yang lainnya. Dengan demikian jam kerja mereka meningkat dari rata-rata yang hanya 3 jam per hari menjadi 5 jam per hari atau lebih.  Dengan demikian, waktu yang dulu banyak terluang bisa dimanfaatkan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentu akan meningkat. Pola ini diterapkan di sejumlah desa/nagari terpilih sebagai percontohan, diharapkan terus berkembang dan nagari/desa yang terpilih makin bertambah dari tahun ke tahun dan makin banyak keluarga petani dan nelayan yang terlibat.

 

Program GPP bertujuan mengurangi kemiskinan, khususnya pada petani. Petani yang hanya memiliki rata-rata 1/3 hektar lahan sawah tidak akan mungkin sejahtera. GPP adalah program yang ditujukan kepada petani agar mereka memiliki sedikitnya tiga usaha, selain bertani di sawah juga bergerak di bidang perkebunan dan peternakan. Dengan demikian jam kerja petani yang umumnya rata-rata 3 jam per hari meningkat menjadi 5 jam per hari atau lebih.

Dalam GPP terdapat program Satu Petani Satu Sapi (SPSP) yang memiliki target setiap petani punya sapi. Alhamdulillah saat ini Sumatera Barat sudah swasembada daging sapi selain swasembada pangan lainnya. Penambahan sapi di Sumatera Barat ratusan persen setiap tahunnya. Gerakan SPSP ini didanai dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten-Kota, Perusahaan Kelapa Sawit (Integrasi sapi-sawit), CSR perusahaan, KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), Koperasi PNS, Koperasi sekolah, dana perantau dan lainnya. Gerakan ini menambah usaha petani dari satu jenis usaha menjadi bermacam usaha (mix farming).

 

Melalui program GPP sudah didistribusikan sapi sebanyak 29.248 ekor, meliputi 16.943 KK dengan nilai Rp 400 miliar. Ternak unggas sejumlah 74.000 ekor dengan nilai Rp 4  miliar. Penerima kredit KKPE Peternakan telah berjumlah 886 kelompok dengan nilai Rp 95 miliar dan KUPS dengan peserta 106 orang dengan nilai Rp 52 miliar. Selain itu berbagai pihak dan pemangku kepentingan ikut juga terlibat dalam pengembangan ternak di Sumatera Barat.

 

Pencapaian Pemprov Sumatera Barat lainnya di bidang peternakan, di antaranya adalah, tercapainya ketersediaan pangan asal hewan, tersedianya sarana dan prasarana hewan, meningkatnya produktivitas ternak, meningkatnya produksi dan harga produksi peternakan, dan meningkatnya jumlah kelembagaan sosial ekonomi.

Sumatera Barat juga mendapat beberapa penghargaan di bidang peternakan. Di antaranya, kerjasama antara perusahaan dengan asosiasi peternak, inovasi pengolahan hasil peternakan, website terbaik, dan beberapa PNS dari Dinas Peternakan Prov. Sumatera Barat mendapat penghargaan di tingkat nasional.

Perhatian Pemprov Sumatera Barat terhadap pertanian diwujudkan juga dengan anggaran pertanian lebih dari 7 persen dari total APBD (persentase tertinggi se Indonesia). Hal ini karena lebih 60 persen penduduk Sumatera Barat berada di sektor pertanian dan kemiskinan-pengangguran sebagian besar berada di sektor pertanian (secara luas). Dari program-program tersebut maka Nilai Tukar Petani (padi, jagung, kelapa sawit, kakao) terbukti meningkat setiap tahunnya, seperti padi tahun 2009 sebesar 2.105.290 ton, menjadi 2.443.047 di tahun 2014. Komoditas jagung meningkat dari 354.262 ton pada tahun 2010 menjadi 578.940 ton pada tahun 2014.

 

Upaya pemerintah mengajak masyarakat mengurangi makan nasi melalui program diversifikasi pangan dalam rangka ketahanan pangan telah mengalami peningkatan kesadaran dari tahun ke tahun. Beriringan dengan itu, telah tercapai ketersediaan pangan dan distribusi pangan sesuai dengan target.  Hal ini menjadikan tercapainya ketersediaan energi pangan, ketersediaan protein, terciptanya pola pangan harapan, berkembangnya usaha kelembagaan pangan masyarakat, dan tercapainya penguatan cadangan pangan.

Di bidang pertanian, Pemprov Sumatera Barat telah mencapai beberapa prestasi, di antaranya produksi padi yang melebihi target nasional, terkendalinya hama dan penyakit tanaman, meningkatnya penggunaan benih unggul, berkembangnya luasan pertanian organik dan meningkatnya produksi komoditi jagung, manggis, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian terlaksananya cetak sawah baru dan meningkatnya produksi olahan hasil pertanian. Dengan program-program tersebut, alhamdulillah terjadi peningkatan jumlah rumah tangga petani yang sejahtera di nagari tertinggal, dimana pada 2010 kurang dari 2000 KK kemudian meningkat di 2014 menjadi 22.320 KK.

Di bidang perikanan, Pemprov Sumatera Barat aktif mengembangkan pemanfaatan laut. Selain meningkatkan media untuk menangkap ikan di laut, Pemprov juga melakukan budidaya ikan yang cukup banyak pasarnya di luar negeri, seperti ikan kerapu. Dan tidak kalah pentingnya, Pemprov juga mengembangkan potensi ikan di darat, sungai dan kolam. Alhamdulillah, saat ini produk perikanan Sumatera Barat telah dikirim ke provinsi lain.

Di bidang perkebunan, yang paling cocok untuk perkebunan rakyat adalah perkebunan cokelat. Sejak 2006 sudah ada 25.000 hektar lahan cokelat, kemudian di 2014 sudah mencapai 160.000 hektar lahan cokelat. Cokelat bisa ditanam di pekarangan rumah, ini artinya tidak rumit. Harganya pun cukup bagus, sehingga petani pun bisa lebih sejahtera dan kemiskinan petani bisa makin berkurang.

Semua kegiatan tersebut terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Sumatera Barat menurun dari 9,45 persen pada tahun 2009 menjadi 7,41 persen pada tahun 2014. Angka pengangguran tahun 2009 sebesar 7,97 persen menurun menjadi 6,32 persen pada tahun 2014, ini artinya angka rata-rata kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat berada di bawah angka rata-rata nasional. Pemprov, Kabupaten/Kota harus bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, karena untuk rakyat yang miskin di bawah 7 persen tidak hanya pemberdayaan yang harus dilakukan, tetapi juga mengubah mind set dan culture set.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sumbar terus meningkat, yaitu sebesar 4,28 persen pada tahun 2009 menjadi 6,18 persen pada tahun 2014. Ini berarti pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Laju inflasi di Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 6,3 persen turun dibandingkan tahun 2010 sebesar 7,8 persen. Pendapatan per kapita di Sumbar tahun 2013 sebesar Rp 25,09 juta per tahun meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 17,92 juta per tahun.

Angka-angka pertumbuhan yang terus meningkat ini merupakan bukti bahwa pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat adalah pro poor (memihak kepada masyarakat miskin), pro job (membuka lapangan kerja) dan pro growth (beroerintasi kepada pertumbuhan).

Pemerintah Pusat melalui Wakil Presiden juga memberikan penghargaan Cinta Karya Anak Bangsa kepada Pemprov Sumatera Barat terkait penggunaan produksi dalam negeri. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Sumatera Barat yang menggunakan produk dalam negeri mecapai 68,66%.

Selain itu, Menteri Perdagangan memberikan penghargaan Kepala Daerah Peduli Konsumen kepada Pemprov Sumatera Barat. Pemprov Sumatera Barat dinilai memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah konsumen, di antaranya membentuk tim terpadu pengawasan obat dan makanan. Melalui media, Pemprov turut menghimbau masyarakat menjadi konsumen cerdas, juga mendorong dan memfasilitasi terbentuknya pasar dan daerah tertib ukur.

Kerberhasilan di bidang pengembangan sumberdaya manusia juga terlihat dari hasil PON XVIII tahun 2012 di Pekanbaru Riau dan Porwil tahun 2014 di Sumatera Utara. Dalam ke dua iven tersebut Sumatera Barat berhasil mencapai prestasi yang ditargetkan. Pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke 24 tahun 2012 di Ambon dan MTQ ke 25 Tahun 2014 di Batam kafilah Sumatera Barat juga berhasil mencapai prestasi sesuai target. Insya Allah tahun depan target itu dinaikkan lagi dan terus dinaikkan secara bertahap hingga mendekati juara.

Di bidang kesehatan telah dibuat Perda Jaminan Kesehatan Tuah Sakato. Berkat dukungan DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah 77,05 persen (per Agustus 2014) rakyat Sumatera Barat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), artinya rakyat sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Insya Allah target 100 persen segera tercapai dengan dukungan kabupaten/kota. Begitu pula Sumatera Barat mendapatkan penghargaan terkait pencapaian MDGs dan Keluarga Berencana. Tahun 2010, KB di Sumbar dapat peringkat provinsi urutan ke-31 dari 33 provinsi, Alhamdulillah tahun 2014 Sumbar berada di peringkat 12 dari 34 provinsi. Tahun 2014, angka harapan hidup (70,09 tahun), angka melek huruf (97,38 %), dan rata-rata lama sekolah (8,68 tahun) meningkat dibanding tahun 2010 yaitu 69,50 tahun (angka harapan hidup), 97,09% (angka melek huruf) dan 8,57 tahun (rata-rata lama bersekolah).

Prestasi Sumatera Barat di bidang pendidikan bisa terlihat dengan tingginya jumlah lulusan SLTA Sumatera Barat diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan PTN favorit. Persentase masuk PTN di atas rata-rata nasional. Pada 2014 Sumbar berada pada peringkat 9 Olimpiade Sains Nasional (8 emas, 4 perak, 18 perungu). Tidak hanya itu, lulusan dari sekolah-sekolah unggul dan berkarakter tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak mulia. Poin berakhlak mulia ini merupakan kebutuhan krusial bangsa ini, kini dan di masa datang. Hal ini terwujud berkat unsur Eksekutif dan Legislatif serta berbagai stake holders untuk mengembangkan sekolah unggul dan berkarakter di Sumatera Barat, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di bidang pendidikan, Pemprov Sumatera Barat telah membuat sejumlah sekolah unggul sebagai pilot project. Peminat sekolah ini sangat banyak dan telah memperoleh banyak prestasi. Selain itu pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dilakukan melalui pilotting di beberapa SD, SMP, SMA di kota/kabupaten. Pemprov Sumatera Barat juga telah merintis program wajib belajar 12 tahun, di beberapa kota/kabupaten juga sudah dilaksanakan.

Pada 2010 ada 71.868 orang yang mengalami buta aksara. Pada tahun 2014 jumlahnya berkurang menjadi 25.174 orang (peringkat 8 terkecil nasional). Untuk peringkat UN SLTA, pada 2011 urutan 28 dari 33 provinsi, naik menjadi urutan 17 dari 33 provinsi pada 2014. Lulusan SLTA yang diterima di perguran tinggi Sumbar mencapai 34% pada tahun 2012, meningkat pada 2014 menjadi 38% (di atas rata-rata nasional). Adapun lulusan SLTA yang diterima di perguruan tinggi negeri secara nasional persentasenya sebesar 6%.

Sementara itu jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan (Angka Partisipasi Kasar) di SLTA (APK SLTA) pada 2011 mencapai 67,42%, pada 2014 meningkat menjadi 95,30%. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA pada 2011 sebesar 50,34% meningkat di 2014 menjadi 71,96%. Adapun APK PAUD pada 2010 sebesar 30% meningkat di 2014 menjadi 63,27%. Dan rata-rata lama bersekolah pada 2010 8,57 tahun mengalami sedikit peningkatan di 2014 menjadi 8,68 tahun.

Atas pencapaian terhadap tingkat melek huruf dan budaya baca, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penghargaan Anugerah Aksara Utama (Tuntas) kepada Pemprov Sumatera Barat pada tahun 2014.

Sumatera Barat memiliki falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Falsafah ini dipahami betul oleh Pemprov Sumatera Barat dan juga Pemkab/Kota. Salah satu wujud dari penerapan falsafah tersebut adalah Pemda mendukung program-program keagamaan, di antaranya program untuk kalangan pelajar. Hampir seluruh sekolah di Sumatera Barat, semua pelajar wanita yang beragama Islam memakai busana muslimah di sekolah. Demikian juga program hafalan Al Quran dan asmaul husna yang diterapkan di sekolah, pesantren Ramadhan menjadi program unggulan di kota maupun kabupaten. Selain itu di masyarakat juga tumbuh subur kegiatan-kegiatan majelis taklim dan juga kegiatan keagamaan lainnya di masjid-masjid. Fenomena ini jauh berbeda dengan kondisi Sumatera Barat tahun 80an hingga 90an atau sebelumnya.

Sudah hampir empat tahun berjalannya pengajian (ceramah agama) PNS Pemprov Sumatera Barat. Pengajian dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, dan dilaksanakan pada Jumat pagi di Masjid Raya Sumatera Barat. Pematerinya adalah saya sendiri. Materi disampaikan secara berurutan. Ceramah yang disampaikan juga dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada dalam dunia kerja PNS Pemprov sehingga mereka bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan serta solusi yang menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual (soft skill). Dengan pengajian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kinerja PNS Pemprov Sumatera Barat dalam hal penguatan soft skill.

Sumatera Barat sejak dulu dikenal sebagai gudang ulama-ulama besar. Namun saat ini banyak orang menganggap telah berkurang upaya-upaya pembentukan ulama di Sumatera Barat. Hal ini melatar belakangi kami melakukan revitalisasi pesantren-pesantren yang dulu pernah menjadi pabrik penghasil ulama. Dengan revitalisasi pesantren ini diharapkan pesanten di Sumatera Barat kembali menjadi gudang ulama.

Masyarakat Sumatera Barat juga merupakan masyarakat yang peduli dengan kelestarian adat dan budayanya. Kami sering menghadiri pengukuhan penghulu yang merupakan acara alek nagari di berbagai pelosok.  Selain itu berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat sering berbagai penampilan kesenian dan budaya daerah. Hal ini berdampak terhadap pelestarian kesenian dan budaya daerah. Sejumlah sanggar muncul ke permukaan dan masyarakat pun terpacu untuk berkreasi di bidang kesenian.

Sejumlah sanggar tari maupun kelompok seni bahkan sudah sering diundang ke luar negeri. Pemkab/Kota juga telah menjadikan pelestarian adat dan budaya sebagai daya tarik pariwisata di daerah mereka. Sekolah-sekolah yang mengembangkan kesenian juga kami berikan apresiasi. Sekolah-sekolah yang memang menekuni bidang seni seperti SMK dan Perguruan Tinggi yang memiliki jurusan seni seperti UNP dan ISI Padang Panjang telah menghasilkan sejumlah karya seni yang indah dan sangat diminati masyarakat.

Di bidang kuliner, Sumatera Barat sudah terkenal dimana-nama sejak dulu dengan Restoran Minangnya. Rendang Padang terpilih menjadi makanan paling disukai dan paling enak versi CNNgo.com juga turut mendorong Pemda mendukung pelestarian kekhasan kuliner Sumatera Barat tersebut.  Aspek pemasaran, kemasan dan mutu produk kuliner khas Sumatera Barat ini terus mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemprov Sumbar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pembangunan fisik juga tak ketinggalan dan terus berjalan. Jalan raya dari Padang menuju Solok yang dulu terasa sempit dan banyak berlobang, kini telah lapang dan mulus dengan kontsruksi cor beton. Jalan-jalan antar kabupaten, kota dan provinsi di Sumatera Barat juga telah diperbaiki dan umumnya bagus dan mulus. Jalan lintas pantai Barat mulai dari perbatasan Bengkulu hingga perbatasan Sumatera Utara sedang dikerjakan, sebagian sudah selesai dikerjakan, seperti jalan dari Bungus (Padang) hingga Balai Selasa (Pessel).

Tahun depan lanjutannya dari Balai Selasa menuju Tapan-Pessel (perbatasan Bengkulu), mulai dibangun dan ditingkatkan lagi. Masih lanjutan lintas barat sumatera, dari Manggopoh (Agam) hingga Simpang Empat (Pasaman Barat) tahun depan selesai dibangun dan ditingkatkan. Perbaikan dan pelebaran jalan dari Simpang Empat ke Air Balam-Pasaman Barat (perbatasan Sumatera Utara) tahun depan mulai dikerjakan dengan jangka waktu 2 tahun. Jalan-jalan yang dilalui rute TdS, bisa dipastikan semua mulus. Jalan menuju Muara Labuh (Solok Selatan) yang dulu rusak, sekarang sudah baik dan mulus, termasuk jalan nasional di Kabupaten Dharmas Raya. Untuk prestasi ini, Sumatera Barat mendapat penghargaan dan apresiasi dari Menteri Pekerjaan Umum. Seiring dengan itu juga mendapat penghargaan  Keciptakaryaan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya.

Insya Allah tak lama lagi (akhir tahun ini) tahap akhir pekerjaan jalan Sicincin – Malalak selesai dan langsung bisa digunakan sebagai jalan alternatif menuju Bukittinggi. Tahun depan akan dimulai ground breaking jalan High way high grade dari Duku ke Sicincin (tahap I) . High way high grade adalah sejenis jalan tol, kualitas dan fasilitasnya hampir sama, namun tidak berbayar.  Jalan ini rencananya akan terus dibangun secara bertahap dari kota Padang sampai ke perbatasan Riau. Diharapkan jalan baru ini bisa mengurai masalah kepadatan lalulintas di jalur tersebut, sekaligus diharapkan dapat memperlancar akses perekonomian masyarakat.

Sebagian besar jalan antar kabupaten dan kota di Sumatera Barat dalam keadaan mulus, bahkan membuat cemburu beberapa Gubernur di Sumatera. Tahun Depan di Balingka Agam juga akan dibangun terowongan. Ini merupakan terowongan pertama di Indonesia yang berfungsi sebagai jalan. Kemudian juga akan dibangun jembatan panjang Ngarai Sianok yang merupakan kelanjutan terowongan Balingka. Selama periode 2010 – 2014, telah terbangun 20 buah jembatan baru dan telah direhab 30 buah jembatan lama.

Jalan dan jembatan layang (fly over) Kelok Sembilan yang dulu sempat terhenti pembangunannya, juga telah berhasil diselesaikan. Jembatan ini juga mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik dari segi konstruksinya, maupun dari segi estetika berupa kombinasi teknologi dan keindahan alamnya. Kini jalan/jembatan yang diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak hanya berfungsi memperlancar transportasi antar provinsi, tetapi juga menjadi objek wisata yang cukup banyak peminatnya. Juga Insya Allah akan dibangun jalan empat lajur dua arah By Pass kota Padang tahun ini, yang telah dilakukan ground breaking oleh Menko Ekuin dan Menteri PU.

Masjid Raya Sumatera Barat yang dulu dirintis pembangunannya oleh Gubernur Gamawan Fauzi juga telah dilanjutkan dan telah bisa dimanfaatkan untuk beribadah. Alhamdulillah ribuan masyarakat telah memanfaatkan tempat ini sebagai tempat beribadah, masjid ini menjadi kebanggaan dan salah satu ikon bagi Sumatera Barat. Begitu juga Hotel Balairung Jakarta, yang saat ini merupakan salah satu Perusda milik Pemprov Sumbar. Hotel ini telah diselesaikan pembangunannya, telah beroperasi dengan baik, dan banyak mendapat pujian sebagai salah satu pilihan penginapan terbaik, baik dari konstruksi fisik, fasilitas pendukung maupun pelayanannya. Target hunian Hotel Balairung pun telah terpenuhi bahkan di atas hunian hotel lainnya.

Insya Allah, atas kesepakatan Bupati/Walikota, dalam rangka persiapan Sumatera Barat sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024, tahun depan akan dibangun stadion megah bertaraf nasional dengan fasilitas lengkap di Kabupaten Padang Pariaman.

Pendanaan infrastruktur pada 2010 sebesar Rp 1,5 triliun meningkat pada 2014 menjadi Rp 3,2 triliun. Sementara kemantapan jalan pada 2010 sebesar 85%, maka pada 2014 sudah mencapai 98%. Pelebaran jalan di 2010 sepanjang 9,2 km, meningkat di 2014 menjadi 75,5 km. Untuk pembangunan jalan baru pada 2010 sepanjang 5 km, meningkat pada 2014 menjadi 34 km.

Sementara itu, peningkatan daya dukung jalan dari 8 ton menjadi 10 ton pada 2010 adalah sepanjang 6 km, maka pada 2014 meningkat menjadi 32 km. Adapun penggantian jembatan pada 2010 sebanyak 3 buah, dan pada 2014 sebanyak 9 buah. Pembangunan jembatan baru pada 2010 sebanyak 6 buah meningkat pada 2014 menjadi 20 buah.

Selain itu, penyediaan air minum masyarakat perkotaan pada 2010 mencapai 34%, maka pada 2014 meningkat menjadi 63%. Untuk penyediaan air minum masyarakat pedesaan, pada 2010 sebesar 25%, meningkat pada 2014 menjadi 48%.

Perbaikan rumah tidak laik huni mengalami kenaikan pesat dimana pada 2010 belum dilakukan dan pada 2014 alokasinya untuk 3.865 kepala keluarga. Perbaikan kawasan kumuh pada 2010 sejumlah 3 kawasan, meningkat di 2014 menjadi 11 kawasan. Sementara pembangunan kawasan wisata pada 2010 belum dilakukan, dan pada 2014 dibangun sebanyak 9 kawasan.

Di bidang pengairan, untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada beras telah dibangun sarana irigasi, bendungan maupun rehabilitasi saluran irigasi di berbagai daerah. Sarana irigasi yang dibangun sepanjang tahun 2010 sampai 2014 telah mengairi puluhan ribu hektar sawah masyarakat dan telah menghabiskan biaya ratusan milyar. Walaupun masih banyak lahan sawah yang belum teraliri irigasi saat ini. Untuk lahan yang bersifat tadah hujan dianjurkan dan telah difasilitasi untuk menjalankan program penanaman palawija.

Pembangunan pengamanan tanggul pengamanan pemukiman dan sawah pada 2010 sepanjang 3.200 meter, mampu mengamankan kawasan seluas 500 hektar. Pada 2014 dibangun sepanjang 27.250 meter, mampu mengamankan kawasan seluas 1.960 hektar.

Adapun rehab daerah irigasi dan saluran irigasi pada 2010 terlayani 70.503 hektar dengan 15.339 meter saluran irigasi. Pada 2014 terlayani 76.947 hektar dengan 43.276 meter saluran irigasi.

Secara umum, lingkungan hidup di Sumatera Barat cukup baik, termasuk juga hutannya. Bahkan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika menaiki helikopter melewati wilayah hutan di Sumatera Barat bersama saya, menyatakan bahwa hutan di Sumatera Barat terbaik di Indonesia. Pemprov Sumatera Barat telah membuat program untuk menjaga hutan meskipun tetap bisa memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di nagari-nagari dengan jalan pengelolaan hutan nagari yang dikelola keasriannya oleh masyarakat setempat melalui program hutan kemasyarakatan dan hutan nagari/desa.

Selain itu, telah dicanangkan Gerakan Sumbar Bersih dengan menggandeng segala potensi yang ada di Sumatera Barat baik masyarakat, swasta, sekolah, termasuk melibatkan kota dan kabupaten. Gerakan Sumbar Bersih dimotori Pemprov Sumatera Barat untuk menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan, memperhatikan lingkungan dan peduli lingkungan.

Dengan program Lingkungan Hidup tersebut, Sumbar pada tahun 2010 telah memperoleh sekitar 10 penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Presiden. Pada tahun 2014, Sumbar mendapatkan lebih dari 30 penghargaan.

Sementara itu, terkait kelistrikan di Sumatera Barat, daya tersedia saat ini sebesar 480 MW dan ditambah 200 MW dari PLTU Teluk Sirih. Pada 2016 akan ditambah 224 MW dari PLT Panas Bumi. Total daya tersedia pada 2016 kurang lebih 904 MW, melebihi beban puncak sebesar 460 MW. Adapun rasio elektrifikasi di Sumatera Barat pada 2010 sebesar 71%, mengalami peningkatan di 2014 menjadi 86%. Sedangkan rasio desa terlistriki pada 2010 adalah 90%, meningkat di 2014 menjadi 94%.

Dalam kaitan zakat, Baznas Pusat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bazda Provinsi Sumbar yang telah memungut zakat PNS Pemprov yang telah tergolong muzakki. Dalam beberapa tahun pemungutan zakat di Pemprov jumlahnya telah mengalami pertumbuhan ratusan persen. Hal ini baru kali pertama dilakukan dimana sebelumnya tidak ada pungutan zakat kepada PNS Pemprov.

Di awal saya menjadi Gubernur, ide untuk menarik zakat dari PNS Pemprov sudah pernah saya sampaikan melalui bendahara. Kemudian muncul penolakan dengan berbagai alasan. Ketika penarikan zakat sudah dilaksanakan, masih ada PNS yang berpredikat wajib bayar zakat ternyata tidak menyerahkan zakatnya. Setelah diberikan pengertian dan berkali-kali disampaikan tausiah tentang manfaat zakat dan pemahaman bahwa berzakat itu tidak rugi, barulah ide itu bisa diterima. Dan disepakati bahwa zakat dipungut dengan cara pemotongan langsung dari penghasilan PNS yang sudah tergolong wajib berzakat. Alhamdulillah, pekembangannya menunjukkan arah yang sangat positif. Jumlah zakat yang dipungut mengalami kenaikan pesat. Manfaatnya pun sudah bisa dinikmati oleh para mustahik.

Di bidang kesejahteraan sosial, terjadi penurunan jumlah penduduk yang menganggur, penurunan penduduk miskin, perluasan lapangan kerja, meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan berkurangnya jumlah daerah tertinggal. Semuanya ini dilakukan dengan memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, perbaikan kualitas hidup, mengembangkan potensi, memperkuat kesempatan kapaitas masyarakat miskin, memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi usaha mikro kecil. Program yang dilakukan seperti BLT, raskin, Jamkesmas, PKH, PNPM MP, PNPM-Disker, GEMBANGMAS TASKIM, UEO melalui KUBE, dan KUR.

Di bidang kepemudaan, Sumatera Barat mendapatkan beberapa prestasi dan penghargaan. Di antaranya, penampilan terbaik seni dan budaya di jambore pemuda indonesia (2012,2013), pemuda pelopor juara 1 nasional (2013). Sedang di bidang olahraga, Sumatera Barat berhasil melampaui target di kejurnas PPLP (2012, 2013, 2014), POPNAS di DKI Jakarta (2013), PON ke-18 di Riau (2012), kejurnas gulat (2013), PORSOINA VII (2014). Sementara yang sesuai target adalah POPWIL (2012) dan PEPARPELNAS (2013).

Berdasarkan data Bapenas tahun 2013 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat berada pada urutan ke-8 dari dari 33 provinsi di Indonesia. Bersamaan dengan itu Sumbar dalam memenuhi kebutuhan dasar dan tingkat kesejahteraan termasuk baik. Begitu juga dengan penanganan bonus demografi, di bidang pendidikan, kesehatan, etos kerja dan kewirausahaan.

Pemprov Sumatera Barat juga melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Di antaranya dengan Pemerintahan Bavaria (Jerman)  di bidang energi terbarukan, Kagawa (Jepang) di bidang pertanian dan tenaga kerja, Turki di bidang energi geothermal, Swiss di bidang pengembangan cokelat, Cina di bidang investasi pertambangan, dan Malaysia di bidang pendidikan dan perdagangan serta kerjasama dengan beberapa negara lainnya. Semua kerjasama tersebut diarahkan untuk memajukan pembangunan Sumatera Barat.

Sementara itu, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di lingkungan Pemprov Sumatera Barat sebagian sudah maju dan berkembang, dan sebagian lagi masih dalam pembinaan. Bank Nagari sebagai bank milik pemda telah menunjukkan prestasi, di antaranya  dengan menghasilkan keuntungan yang besar dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemda di Sumatera Barat. BUMD Balairung dan Jamkrida yang baru dibentuk, sudah mendapatkan keuntungan. BUMD lain yang sudah lama berdiri seperti Grafika sudah mampu mendapatkan keuntungan dan mengembangkan diri. Sedangkan BUMD lainnya masih dalam pembinaan.

Untuk optimalisasi dan percepatan pembangunan, berdasarkan potensi wilayah dan infrastruktur pendukungnya, Pemerintah Sumatera Barat akan memetakan daerah Sumatera Barat menjadi 3 koridor pembangunan. Pertama adalah Koridor Lintas Sumatera, meliputi daerah Kota Solok, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya. Koridor kedua adalah Koridor Pantai Barat Sumatera Barat, meliputi Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Pasaman Barat dan Agam. Koridor ke tiga adalah Koridor Lintas Timur meliputi Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar.

Masing-masing koridor memiliki rute transportasi yang akan mendukung  percepatan pembangunan daerah masing-masing, baik melalui darat, laut maupun udara. Masing-masing juga mempunyai sumber energi yang bisa diandalkan, seperti PLTA, PLTU atau Geo Thermal. Selain itu masing-masing koridor juga memiliki komoditi unggulan khas masing-masing daerah. Ada yang memiliki komoditi unggulan berupa produk perkebunan, holtikultura, perikanan maupun tambang. Dengan mengoptimalkan potensi masing-masing koridor ini diharapkan pertumbuhan pembangunan daerah tersebut berlangsung optimal.

***

Selaku Gubernur Sumatera Barat saya mendapat penghargaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan Kantor Berita Antara karena dukungan Pemprov Sumatera Barat kepada media. Media bahkan menyebut Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tidak pernah mengintervensi media bahkan memberikan kebebasan berpendapat di media.

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk membangun Sumatera Barat, agar daerah dan masyarakatnya lebih baik, lebih sejahtera dan lebih nyaman. Kerja keras dan bersungguh-sungguh adalah prinsip yang selalu kami anut dan pegang teguh. Banyak SKPD yang geleng-geleng kepala dan mengaku tidak kuat mengikuti ritme kerja saya. Banyak yang bertanya-tanya, “Berapa jam Pak Gubernur tidur sehari, atau kapan Pak Gubernur tidurnya?” Atau ada juga yang sembari berbisik-bisik bertanya, “Apa obat atau suplemen yang diminum Pak Gubernur sehingga beliau seperti tak pernah lelah?” Kerja keras dan beruungguh-sungguh memang bukan cuma sekedar wacana, tetapi dimulai dan dicontohkan langsung oleh seorang pemimpin.

Semua peningkatan kinerja dan perbaikan itu juga telah disepakati dan diterapkan oleh seluruh Bupati/Walikota di Sumatera Barat. Kerjasama dan sinergi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota dan kabupaten di Sumatera Barat tentu merupakan kekuatan yang luar biasa untuk membangun Sumatera Barat. Hal itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 pasal 3 ayat 1 (huruf e dan f) mengatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah (Pusat) memiliki tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota; juga Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Alhamdulillah rata-rata Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat telah  memperlihatkan prestasi yang baik dan sejumlah penghargaan juga telah diterima. Beberapa kabupaten akan keluar dari daerah tertinggal. Perubahan mind set dan culture set itu juga telah terjadi di kabupaten-kabupaten dan kota-kota se Sumatera Barat. Keberhasilan provinsi juga keberhasilan Kabupaten/Kota, begitu pula sebaliknya.

Program-program yang direncanakan oleh SKPD Pemprov selalu merujuk kepada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2010-2015. Alhamdulillah, dari laporan seluruh SKPD Pemprov, target RPJMD selama empat tahun ini sudah terpenuhi. Dan insya Allah, pada tahun 2015 program-program tersebut akan tercapai sesuai target RPJMD 2015.

Alhamdulillah, tahun 2014 ini masyarakat sudah tidak takut atau trauma dengan gempa, walaupun ancaman gempa dan tsunami tetap ada. Sebagai antisipasi, secara bertahap pemerintah, swasta maupun masyarakat secara swadaya tetap membangun sejumlah shelter di berbagai tempat sebagai upaya mitigasi. Meski upaya rehab rekon telah dilakukan secara optimal, namun masih ada beberapa kantor pemerintahan yang belum selesai dibangun, termasuk diantaranya Rumah Bagonjong (kantor Gubernur). Hal ini dipilih karena pemerintah lebih mendahulukan pembangunan rumah-rumah penduduk yang ribuan jumlahnya dan berbagai fasilitas/infrastruktur umum. Sedangkan kantor-kantor pemerintah dibangun menyusul secara bertahap.

Insya Allah tahun depan giliran Rumah Bagonjong yang direhab dan dibangun. Saat ini memang sebagian kantor gubernur telah selesai dibangun, namun bangunan itu diprioritaskan dulu untuk staf yang sebelumnya berdesak-desakan berkantor di bekas aula kantor Gubernur. Namun hal itu tidak berarti pekerjaan Gubernur terhenti. Rapat, koordinasi dengan SKPD, menerima tamu dan berbagai kegiatan lainnya dilakukan di rumah dinas dan fasilitas ruang pertemuan yang ada di lingkungannya. Bahkan jika dibatasi oleh jarak dan waktu, komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur bisa dilakukan melalui fasilitas TI (teknologi informasi) yang saat ini mudah dilakukan melalui hand phone. Dengan demikian koordinasi dengan Gubernur bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Begitu juga dengan surat menyurat, tak ada surat yang prosesnya lebih dari satu hari jika sudah sampai di meja kerja Gubernur.

Mari kita semua ikut turun tangan, menjadikan Sumatera Barat terus lebih baik dan lebih baik. Sekecil apapun peran kita akan sangat besar artinya, akan dikenang sepanjang masa dan mendapat pahala dari Allah SWT.  Jangan sebaliknya, ikut memadamkan semangat membangun dan bekerja lebih baik yang telah terbangun dan mulai berkobar di tengah masyarakat kita. Kita telah membuktikan bahwa dengan kebersamaan dan saling bahu membahu kita bisa bangkit meski gempa besar telah meluluh-lantakkan negeri ini. Dalam keadaan yang lebih baik seperti saat ini, kita bisa pasti berbuat lebih baik lagi. Terimakasih atas dukungan dari semua pihak terhadap pembangunan di Sumatera Barat, mari bersama membangun Sumatera Barat. ***

 

Irwan Prayitno
Gubernur Sumatera Barat