«

»

Sumbar Terima Rp9,905 Triliun

9 Desember 2014

PADANG — Sumatera Barat menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 Rp9,905 triliun. Jumlah itu naik dari sebelumnya Rp9,1 triliun pada 2014.
DIPA tersebut diterima Gubernur Irwan Prayitno dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (8/12).
Jumlah itu terdiri dari anggaran lembaga vertikal di daerah senilai Rp2 triliun, kantor daerah Rp6,2 triliun, dana dekonsentrasi Rp225 miliar lebih, dana tugas pembantuan Rp290 miliar dan urusan bersama Rp11,8 miliar.
Sementara pada 2014 Sumbar hanya mendapatkan Dana Kantor Pusat (instansi vertikal) Rp2,268 triliun, Dana Kantor Daerah Rp6,028 triliun, Dana Dekonsentrasi Rp 207,217 miliar, Dana Tugas Perbantuan Rp 289,266 miliar, Dana Urusan Bersama Rp333,373 miliar.
Selain itu, Sumbar juga menerima dana transfer senilai Rp17.216.314.839.753. Jumlah ini terdiri dari DAK, DAU dan bagi hasil sumber daya alam dan pajak, untuk pemprov dan 19 kabupaten/kota. Angka ini juga naik dari 2014 yang hanya pada angka Rp16 triliun lebih.
“Dengan ini kita berharap semua kegiatan dapat dimulai lebih cepat pada awal tahun nanti,” kata Irwan Prayitno di Padang.
Penyerahan tersebut juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro serta gubernur se-Indonesia.
Khusus untuk pemprov endapatkan DIPA, yang terdiri dana transfer ke daerah dan dana desa 2015 Rp2.182.128.697.500. Dengan rincian dana bagi hasil pajak Rp142.443.134.500, Dana bagi hasil Sumber Daya Alam Rp13.543.257.000.
Dana alokasi umum (DAU) Rp1,221.128.606.000, dana Alokasi khusus (DAK) Rp62,731.100.000. Serta Dana Transfer lainnya Rp742.282.600.000
Bambang Brodjonegro menyampaikan anggaran transfer ke daerah dan desa tahun depan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah.
“Ini juga mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah,” sebut Bambang.
Pengalokasian transfer ke daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana transfer ke daerah.
Menetapkan alokasi dana desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6/ 2014 tentang desa melalui realokasi belanja pemerintah pusat yang berbasis desa.
Mengalokasikan dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dan terakhir menyalurkan dana desa kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer.
“Saya meminta pada para menteri dan kepala lembaga non kementerian, gubernur, untuk segera bekerja keras mencapai program prioritas yang sudah kita sampaikan. Selesaikan kendala yang dihadapi dengan cepat,” kata Jokowi.
Setelah penyerahan DIPA, pada pekan kedua dan pekan ketiga Desember 2014 akan dilakukan kegiatan penyerahan DIPA daerah kepada satuan kerja di daerah masing-masing.
Hal ini dilakukan untuk memastikan dokumen anggaran tersebut benar-benar telah disampaikan kepada para pengguna anggaran sehingga kegiatan pemerintah dapat berjalan sejak awal tahun.
“Kita gunakan uang rakyat ini dengan baik. Bukan uang pemerintah, apalagi uang Presiden, mari kita kembalikan pada rakyat,” ucap Jokowi.
(401)

Singgalang 9 Desember 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>