«

»

IP dan BENGGOLNYA: Tanpa Benggol, Irwan Merasa Lebih Leluasa

18 Agustus 2015

PADANG — Pada permulaan masa jabatannya lima tahun yang silam, banyak yang meributkan ketika sebagai gubernur, Irwan Prayitno tidak pakai benggol tanda jabatan di dadanya. Mulanya hanya pada waktu dilantik oleh Mendagri saja Irwan Prayitno mengenakan benggol tanda jabatan itu di baju PDU (Pakaian Dinas Upacara) setelah itu ia masuk kantor dan kemana-mana tanpa benggol.

Tak ayal kemudian Irwan jadi sorotan dan akhirnya termuat juga di media massa. Bahkan ada yang menuding dirinya tidak menghargai dan menghormati lambang negara, karena jabatan gubernur adalah termasuk lambang-lambang negara.

Tapi Irwan punya alasan juga. Bukan dirinya tidak menghargai tanda jabatan itu, tetapi ia bermaksud ingin tampil sederhana saja. Bahkan kalau ia datang ke satu tempat, ia lebih suka orang tidak tahu dirinya gubernur, dengan demikian Irwan merasa leluasa mendengar dan mengamati apa yang sedang dilakukan masyarakat. “Bahkan saya bisa berdialog tanpa batas dengan masyarakat tanpa masyarakat sungkan mengkritik gubernur, padahal mereka sedang bicara dengan gubernur,” kenang Irwan.

Tetapi setelah diingatkan oleh para pembantunya, Irwan akhirnya mau memakai tanda jabatan itu jika ia sedang di kantor dan atau ketika bertamu ke satu kantor untuk urusan dinas. “Ya, tentu saja tanda jabatan itu harus dipakai bila menghadiri sidang DPRD, bertamu ke kantor menteri, ke istana dan sebagainya,” kata lelaki yang berbako ke Simabur Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar ini.

Pada sebagian pejabat yang lain mengenakan emblim tanda jabatan itu mungkin punya sensasi sendiri pula. Secara psikologis mungkin akan menambah rasa percaya diri yang menggunakan dan mengenakannya. Tetapi bagi Irwan, sama saja antara menggunakan benggol dengan tidak menggunakan. Ia hanya berharap orang mengenalnya sebagai seorang Irwan Prayitno saja. “Karena kalau dikaitkan dengan jabatan, kan jabatan itu tidak abadi. Sudahlah, secara formal kan orang sudah tahu juga saya gubernur lantaran dilantik atau dimuat di media massa. Maka tanda jabatan itu, ya formalitas juga. Tapi saya menghormatinya lantaran penggunaan dan pemakaiannya ada payung hukumnya,” kata Irwan yang tidak suka memilih-milih makan, apa saja yang ada yang tersedia maka itulah rezeki, asal halal.

Tanda jabatan Kepala Daerah khususnya Gubernur itu nyaris tiada beda dengan tanda jabatan seorang Lurah atau Wali Nagari. Sama-sama merupakan lambang burung garuda. Bedanya kalau untuk Kepala Desa, Lurah atau Wali Nagari, warnanya perak. Sedangkan tanda jabatan Gubernur berwarna keemasan. Ukuran keduanya sama. Semua aturan tentang itu termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 tahun 2008.

Akibat acap tidak mengenakan tanda jabatannya itu, maka beberapa kali pula Irwan terpaksa terhambat oleh protokoler di tempat lain. Tapi setelah dia jelaskan bahwa dirinya adalah Gubernur Sumatera Barat yang diundang ke acara itu, ia pun dipersilahkan masuk. “Ya, tentu saja protokolnya ragu-ragu karena kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Dan wajar pula mereka bertanya karena tidak ada tanda-tanda saya seorang gubernur dari pakaian yang saya kenakan. Saya tidak kecil hati, toh mereka hanya menjalankan tugas,” kata Irwan.

Setelah beberapa bulan sejak dilantik, akhirnya orang (terutama di Sumatera Barat) menjadi terbiasa melihat Gubernur Sumbar tanpa tanda jabatan. Untuk orang yang jarang membaca koran atau menyimak TV tentu tak hafal betul wajah Gubernur Sumbar tersebut. Karena itu apabila Irwan melakukan blusukan ke berbagai daerah, acap masayarakat terkaget-kaget. “Setelah bercakap-cakap cukup lama dengan masyarakat, biasanya ada yang membisikkan bahwa yang sedang bercakap-cakap itu adalah Irwan Prayitno Gubernur Sumatera Barat. Lalu suasana berubah riuh dan yang terjadi berikutnya yang hadir pada menyorongkan tangan dan bersalam. Setelah itu berbagai keluhan mengalir dari masyarakat itu kepada Gubernur,” kata Yongki Salmeno, temannya sesama SMA.

Menurut Yongki, kebiasaan-kebiasaan itu menunjukkan kesederhanaan seorang Irwan Prayitno, bukan lantaran dia enggan pakai emblim jabatan. “Kan pada acara-acara resmi atau pada waktu di kantor, beliau tetap menggunakan emblim jabatan. Ya haruslah, kan itu adalah lambang negara yang mesti dihormati,” kata Yongki.(**)

Metro Andalas, 18 Agustus 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>