«

»

Benarkah Irwan Prayitno Gagal Memajukan Sumbar?

28 September 2015

AGAKNYA, kawan diskusi penulis pagi ini sudah mulai galau. Dia mengatakan, Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa gagal memajukan Sumatera Barat. Indikasinya terlihat dari angka kemiskinan yang makin bertambah, tidak adanya usaha yang berskala besar, tidak adanya industri padat karya yang menyerap ribuan tenaga kerja, tidak adanya kehidupan malam, dan lain sebagainya.

Benarkah demikian? Jika indikator kemajuan yang dia sebutkan adalah itu, maka penulis pun membenarkan apa yang dia katakan. Namun, kita tentu harus cerdas melihat setiap persoalan yang dikemukakan. Sebab, untuk membangun Sumatera Barat bukanlah semudah membalikan telapak tangan. Tentunya harus dilihat karakteristik suatu daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga kehidupan masyarakat sejahtera, tetapi tidak merusak tatanan yang telah ada.

“Dan Allah SWT telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS An Nur: 55).
Dalam sebuah diskusi dengan Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, pria berkacama yang akrab disapa Irwan ini mengatakan, dalam membangun Sumatera Barat, ada tiga hal yang harus diperhatikan. Ketiga hal tersebut harus menjadi pertimbangan dalam membangun Sumatera Barat, kalau tidak maka akan berujung pada kegagalan.

Pertama, geografi. Sumatera Barat terletak di tepi pantai barat Sumatera dan tidak temasuk jalur ekonomi internasional. Sumatera Barat merupakan daerah agraris atau pertanian, namun di sisi lain petani di daerah ini hanya menguasai lahan 1/3 hektar per orangnya. Kondisi lahan pertanian pun berjenjang-jenjang, sehingga tidak bisa memakai sistem mekanisasi. Selain itu, Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana, seperti gempa dan tsunami.

Kedua, agama, adat istiadat, dan budaya. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar adalah etnis Minangkabau yang menganut agama Islam. Bahkan secara adat, agama Islam adalah agama resmi orang Minangkabau. Jika ada orang Minangkabau tidak beragama Islam maka dianggap bukan lagi orang Minangkabau. Falsafah adat Minangkabau menyatakan, “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah,” merupakan pedoman hidup orang Minangkabau sehari-hari. Maka, pembangunan yang akan dilaksanakan pun harus berpedoman kepada agama dan adat orang Minangkabau.

Ketiga, karakter orang Minangkabau. Orang Minangkabau tidak mudah puas dengan apa yang dia capai. Dia akan terus berusaha lebih untuk melakukan peningkatan dalam kehidupannya. Orang Minangkabau pun bukan tipikal pekerja kasar, mereka lebih mengandalkan otak ketimbang otot. Makanya, jika mereka sudah berpendidikan tinggi, maka mereka akan jarang pulang ke kampung halamannya untuk bertani, tetapi lebih memilih pekerjaan kantoran atau membangun usaha sendiri.

Tudingan bertambahnya angka kemiskinan selama Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumatera Barat merupakan ungkapan sakit hati dari lawan-lawan politiknya. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, kemiskinan di Sumatera Barat, sejak dipimpin Irwan Prayitno justru mengalami penurunan. Pada tahun 2010 angka kemiskinan 9,44 persen, tahun 2011 sebesar 8,99 persen, tahun 2012 sebesar 8 persen, tahun 2013 sebesar 7,56 persen, dan tahun 2014 sebesar 7,41 persen.
Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi itu turun dari 384.100 jiwa pada September 2013 menjadi 354.700 jiwa pada September 2014. Dengan kondisi tersebut, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 7,6 persen menjadi 6,9 persen. Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan BI Sumbar Puji Atmoko. (silahkan baca : BI : Penduduk Miskin Sumbar Berkurang).

Kondisi tersebut mengacu pada hasil kajian ekonomi dan keuangan regional Sumatera Barat triwulan II 2015. Perbaikan kesejahteraan terjadi baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan tercermin dari sejumlah indikator yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Selama setahun terakhir, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 17.500 jiwa dan perdesaan turun 11.900 jiwa.

Ini membuktikan, angka kemiskinan di provinsi itu dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dalam menghitung angka kemiskinan harus menggunakan patokan dari tahun ke tahun pada bulan yang sama sehingga terukur dengan jelas. Sebab, jika dihitung hanya dari bulan tertentu wajar akan terlihat penambahan, namun yang harus diingat angka tersebut sifatnya berfluktuasi. Pada 2010 kemiskinan di Sumbar berdasarkan pendataan Maret 9,50 persen, 2011 9,04 persen, 2012 8,19 persen, 2013 8,14 persen, 2014 7,14 persen dan 2015 tinggal 7,31 persen.

Terkait data BPS yang menyebutkan jumlah penduduk miskin di provinsi itu pada Maret 2015 mencapai 379.609 jiwa atau bertambah 24.871 orang dibandingkan September 2014, persoalan itu harus dilihat secara utuh, karena penghitungan tidak dilakukan dari tahun ke tahun. Ini juga terjadi merata di seluruh Indonesia karena perlambatan ekonomi, namun untuk mengambil kesimpulan per tahun harus dihitung dalam jangka 12 bulan.

Mengenai tidak adanya usaha berskala besar di Sumatera Barat selama Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumatera Barat pun harus dilihat dengan cermat.  Berdasarkan data yang ada, 80 persen pengusaha Sumbar bergerak pada bidang mikro yang modal awalnya dibawah Rp5 juta, 14 persen pengusaha kecil yang modalnya dibawah Rp50 juta, dan 0,8 persen pengusaha menengah yang modalnya di bawah 100 juta. Tidak ada pengusaha besar. Kalau ada orang Minang mengelola usaha besar dan menjadi pengusaha besar, mereka berinvestasi bukan di Sumatera Barat, tetapi di luar Sumbar.
Menurut Irwan Prayitno, di Sumatera Barat tidak mungkin dibangun industri padat karya yang menyerap ribuan tenaga kerja dengan gaji di atas Upah Minimum Regional (UMR). Disamping karakter orang Minang yang tidak suka menjadi buruh kasar, investor pun berfikir ulang untuk berinvestasi pada industri padat karya, karena biaya yang mereka keluarkan sangat tinggi. Mereka akan mengalami kerugian, dan memang semua industri padat karya di Sumbar menemui kegagalan, dan yang tersisa hanya PT Semen Padang. Sementara itu, Sumatex tutup, pabrik triplek kayu, pabrik biskuit juga tutup karena tidak produktif.

Orang Minang lebih suka berindustri dan berdagang sendiri yaitu industri rumahan seperti keripik, rendang, tenun, bordir, songket. Dengan budayanya yang egaliter, orang Minang lebih suka menjadi pemimpin, pengelola, sekaligus pekerja di bisnisnya sendiri. Daripada digaji Rp1,4 juta yaitu UMR Kota Padang dan hidup diatur dari jam 9 pagi sampai 5 sore, orang Minang lebih suka kerja berdagang, membuat produk industri rumahan, atau pekerja dengan skema bagi hasil–bukan upah atau gaji.

Melihat pengalaman industri di Sumatera Barat, Irwan yakin bahwa strategi dan kebijakan yang mengupayakan kemandirian ekonomi harus memperhatikan aspek-aspek budaya dan kebiasaan setempat. Sebab etnik Minang itu modalnya bukan otot, tapi otak. Dengan populasi hanya 5 juta atau 2 persen dari nasional, tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumbar adalah 15 persen. Mereka banyak sukses menjadi diplomat, pedagang, pengusaha, dan politisi.

Ini sebabnya untuk Sumbar, Irwan menegaskan bahwa industri yang akan sukses adalah industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi (TIK), selain industri rumahan. Untuk merealisasikan upaya pengembangan sektor industri kreatif dan TIK, sewaktu menjabat Gubernur Sumatera Barat, Irwan merencanakan pembangunan kota industri baru di Padang Pariaman. Dalam hal ini, selaku gubernur waktu itu, ia meminta dukungan dari Pemerintah Pusat lewat Kementerian Perindustrian.
Orang sering membandingkan Sumatera Barat dengan Pekanbaru. Pekanbaru dianggap lebih maju dari Sumatera Barat. Jika kemajuan yang dimaksud adalah kehidupan 24 jam dan banyaknya tempat hiburan, maka Sumatera Barat tidak mungkin seperti itu. Apa sebab? Orang Minang sebagian besar adalah pedagang. Mereka akan menolak, jika di daerah ini dimasukan Alfamart atau yang semacamnya, karena akan memetikan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Apatah lagi tempat hiburan yang berbau-bau maksiat, maka sudah pasti orang Minangkabau akan ribut karena tentu saja tidak sesuai dengan adat dan agama mereka.

Ditulis Oleh:
Zamri Yahya
Wakil Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX Kota Padang

 

Bentengsumbar.com, 28 September 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>