«

»

Sumbar Butuh Pemimpin Rakyat, Bukan Pemimpin Partai

8 September 2015

Oleh Zamri Yahya

AKHIR-akhir ini, suara nyaring kembali dilantunkan sebagian kalangan. Suara yang terkadang memekakan telinga karena sudah menjurus kepada pemutar balikan fakta normatif dari yang semestinya. Betapa tidak, menjelang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur (Pilkadagub) Sumatera Barat, timses masing-masing kubu sangat bergairah merayu rakyat.

Terkadang rayuan maut itu dibumbui dengan isu yang bertolak belakang dengan fakta normatif dan akal sehat. Salah satu isu yang diangkap adalah Sumbar butuh pemimpin rakyat, bukan pemimpin partai. Secara masif, misalnya Irwan Prayitno Datuk Rajo Bandaro Basa, diisukan sebagai pemimpin yang sibuk mengurus partai selama menjabat Gubernur Sumatera Barat selama lima tahun kepemimpinannya, bukannya mengurus daerah dan rakyat yang dipimpinnya.

Irwan Prayitno pun dianggap lebih mengutamakan orang dekat dan PKS dalam mengurus pemerintahan, ketimbang menilai seseorang untuk ditempatkan berdasarkan kinerjanya. Isu ini terus disuarakan secara masif dan berulang-ulang, sehingga sebagian orang dengan mudah mempercayainya dan ikut pula menyebarkan isu tersebut. Benarkan demikian ?

Ditubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri berlaku ketentuan, pimpinan partai yang terpilih sebagai kepala daerah atau menteri, maka harus menanggalkan jabatan strukturalnya di partai. Mereka kemudian ditempatkan sebagai fungsional partai di Majelis Pertimbangan Partai atau Dewan Syuro DPP PKS. MPP dan Dewan Syuro ini biasanya rapat beberapa kali dalam setahun membahas isu-isu strategis menjelang pemilu, pilpres, pilkada dan isu-isu lainnya. Di PKS itu, yang sibuk mengurus partai adalah pengurus struktural partai, bukan fungsional.

Kondisi yang sama juga berlaku pada partai lainnya, kesibukan tertinggi dalam mengurus partai disandang oleh pengurus struktural partai, bukan fungsional partai. Fungsional partai biasanya hanya dimintai pertimbangan dan diundang menghadiri rapat partai jika dibutuhkan oleh pengurus struktural.

Sebagai partai modern, PKS mencontohkan, pengurus struktural yang terpilih sebagai kepala daerah, apakah itu walikota, bupati, gubernur dan menteri harus menanggalkan jabatan struktural di partai. Seperti Mahyeldi Ansharullah (saat ini menjabat Walikota Padang), Irwan Prayitno (mantan Gubernur Sumatera Barat), Ahmad Heriyawan (Gubernur Jawa Barat), Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo RI), Nur Mahmudi Ismail (Walikota Depok), Reza Pahlevi (Walikota Payakumbuh) dan yang lainnya.

Sejak maju sebagai calon Gubernur Sumatera Barat pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2005, Irwan Prayitno meninggalkan jabatan kepartaian (Silahkan baca : wikipedia). Rapat-rapat di DPW dan DPC PKS pun boleh dikata jarang dihadiri Irwan Prayitno. Itu lumrah, karena Irwan Prayitno bukan pengurus struktural yang wajib rapat setiap saat membahas isu-isu terkini dan membesarkan partainya melalui program-program jitu yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang sama mungkin juga terjadi pada fungsinal partai lainnya.

Sebagaimana dinyatakan Irwan Prayitno dalam berbagai kesempatan, sejak dirinya dilantik menjadi Gubernur Sumatera Barat pada 15 Agustus 2010, maka Ia sudah berniat mewakafkan dirinya untuk rakyat Sumatera Barat. Tiada hari tanpa melayani rakyat, bahkan waktu untuk anak-anaknya pun sering terpakai untuk menghadiri kegiatan kemasyarakatan dan mengunjungi rakyatnya. Walau terkadang ekstrim, untuk menjumpai rakyatnya yang tinggal di daerah terisolir dia menggunakan motor trabas.

Dari dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dua orang diantara mereka tercatat sebagai pengurus struktural di partai mereka. Yaitu H Muslim Kasim sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sumbar versi Agung Laksono, dan Fauzi Bahar yang tercatat sampai saat ini sebagai Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Padang (Silahkan baca: Fauzi Bahar Kembali Pimpin PAN Padang). Ditunjuknya H Muslim Kasim sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sumbar versi Agung Laksono semasa masih menjabat Wakil Gubernur Sumatera Barat (Silahkan baca: YH dan MK Pimpin Golkar Sumbar). Fauzi Bahar sendiri, selama dua kali periode menjabat Walikota Padang tidak pernah menanggalkan jabatannya sebagai Ketua DPC PAN Kota Padang. Sebagai pengurus struktural, Anda bisa membayangkan tingkat kesibukan mereka sangat tinggi dalam mengurus dan membesarkan partai masing-masing.

Sementara itu, Irwan Prayitno sebagaimana dijelaskan di atas, hanya anggota Dewan Syuro DPP PKS yang merupakan jabatan fungsinal di partai tersebut. Sedangkan Nasrul Abit yang merupakan calon Wakil Gubernur yang berpasangan dengan Irwan Prayitno, hanya sebagai kader biasa dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Anda tentu bisa menilai, siapa sebenarnya diantara keempat orang calon pemimpin Sumatera Barat ini yang layak dianggap sibuk mengurus partai di partainya masing-masing secara normatif.

Tudingan yang tidak masuk akal lainnya yang dialamatkan kepada Irwan Prayitno adalah menempatkan orang dekat dan PKS dalam mengurus pemerintahan. Tudingan ini juga tidak beralasan. Sejak dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 15 Agustus 2010 sampai berakhir masa jabatannya, pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagian besar – jika tak seluruhnya – merupakan orang-orang yang diangkat oleh gubernur sebelumnya. Pejabat baru yang diangkat berasal dari dari kabupaten/kota. Ini membuktikan, Irwan Prayitno tidak menerapkan like and dislike dalam mengangkat pejabat.

Dalam sebuah wawancara dengan penulis, Irwan Prayitno mengakui memang membawa satu staf dari PKS, dan digaji dengan uang pribadinya. Itu karena Ia orang partai politik, sehingga tugas-tugas yang berhubungan dengan partai politik dikerjakan oleh staf itu, sehingga tidak bercampur dengan tugas kepemerintahan. Hal yang sama juga dilakukan gubernur sebelumnya dengan membawa staf kepercayaannya. Sekarang Anda bisa menilai sendiri kan ?

Ya, begitulah politik, penuh dengan tipu daya. Sebagaimana perang, politik juga memerlukan strategi terpenting dalam memenangkan perang, yaitu strategi tipu daya. Tipu daya adalah pengelabuan, penyesatan, pemalsuan atau pengalihan. Tipu daya dalam politik adalah membuat seolah – olah dirinya atau lawan politiknya menjadi korban dari strategi pencitraan, cara ini dipakai untuk merancang, membuat, dan mensetting sebuat image – image tertentu dengan tujuan di atas dan memanagenya begitu indah dan menarik.

Pesan Rasulullah saw:
Abu Ja’la (Ma’qil) bin Jasar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. (Buchary wa Muslim)

Untuk itu, berhati-hatilah dalam melihat rekam jejak masing-masing calon. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq, semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Amin.

Ditulis Oleh:
Zamri Yahya, SHI
Alumnus Jinayah Siyasah IAIN Imam Bonjol Padang

Bentengsumbar.com, 8 September 2015

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>