«

»

Nagari Dimekarkan

5 April 2016

KEJAR DANA DARI PUSAT

Padang, Singgalang

Gubernur Irwan Prayitno menegaskan tidak ada moratorium pemekaran nagari selama 2016, sudah saatnya pemprov memekarkan nagari. Pemekaran itu terkait tidak sebanding lagi jumlah masyarakat dengan pelayanan.

Pemekaran nagari dari satu jadi empat nagari misalnya, maka akan ada empat walinagari dengan KAN tetap satu dan jumlah pemangku adat tetap sebanyak semula. Yang ikut pemekaran boleh, yang tidak juga boleh, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan keinginan rakyat di nagari itu.

Kepastian itu diperolehnya setelah adanya pertemuannya dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro Kemudian Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Kedua menteri tersebut memberikan peluang bagi untuk bisa mendapatkan dana desa lebih besar.

“Saya tidak ada motivasi apapun selain memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat, bagaimana mungkin puluhan ribu jiwa, cuma diurussatu nagari,” sebut Irwan saat pembukaan Focus Grup Discussion (FGD) tentang pemerintah nagari, Senin (4/4) di auditorium gubernuran.

Dikatakannya, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sudah pasti membutuhkan anggaran. Sementara anggaran dari Pemprov dan kabupaten/kota sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Diperlukan pemekaran pemerintahan nagari, sehingga wilayah menjadi lebih kecil, pelayanan pada masyarakat menjadi lebih maksimal. Selain itu juga dana pusat bersumber dari dana desa akan lebih banyak masuk.

Untuk mendukung rencana itu, Irwan telah menyurati bupati/walikota untuk menata pemerintah nagari. Membicarakan bersama dengan tokoh masyarakat, ninik mamak untuk penataan lebih baik.

“Saya akui saat ini ada sejumlah masyarakat yang ngotot daerahnya dimekarkan. Kemudian ada pula yang ngotot untuk mempertahankan, menurut saya kita ikuti saja keduanya, yang ingin dimekarkan kita turuti, yang tidak juga kita turuti,” ungkapnya.

Meski begitu, dengan FGD yang dilakukan Biro Pemerintahan Setdaprov dapat melahirkan kesepakatan untuk memekarkan nagari, sehingga pelayanan dan pembangunan menjadi lebih baik.

“Kita tidak bisa pungkiri, pertumbuhan penduduk sangat pesat. Sementara pelayanan masih segitu juga, bagaimana pelayanan bisa prima. Saatnya kita melangkah, bagi yang tidak ikut kita hormati, kita salurkan yang ingin dimekarkan saja,” tambahnya.

Diakuinya, miris juga Sumbar dengan jumlah penduduk 5,3 juta jiwa dengan 880 nagari hanya mendapakan dana desa Rp600 miliar/tahun. Sementara Aceh hanya dengan penduduk 4 juta jiwa dengan desa 6.000 bisa memperoleh dana desa mencapai Rp5 triliun/tahun.

Irwan meminta kabupaten/kota segera melakukan pemekaran. Rencana itu akan dituangkan dalam satu peraturan daerah. Diperlukan formulasi yang tepat.

Nagari adat

Dijelaskannya, selama ini memang ada sedikit orang yang berupaya mempertahankan posisi nagari adat, sehingga masih enggan untuk memekarkan nagari.

Menurutnya, sebenarnya masyarakat adat tidak perlu cemas dengan pemekaran tersebut. Karena pemekaranhanya dilakukan nagari pemerintahan, nagari adat tetap sama. Kondisi itu sebenarnya juga pernah terjadi di Sumbar pada 1992, nagari mencapai 3.200. Karena saat itu ada bantuan dari pusat Rp100 ribu/nagari.

Kemudian pada Hasan Basri Durin, jumlah itu diciutkan menjadi 2.000 nagari. Karena ada nagari yang begitu kecil wilayahnya. Hanya saja saat itu, Sumbar tetap mendapatkan dana untuk 3.200 nagari.

Kondisi yang sama juga dilakukan Pesisir Selatan belakangan ini. Dari sebelumnya hanya 34 nagari, dengan 34 KAN. Kemudian dimekarkan jadi 182 nagari dengan tetap 34 KAN.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov, Mardi mengatakan tujuan FGD guna menghimpun masukan pembentukan nagari adat, dengan peserta 80 orang. (104)

singgalang, 5 April 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>