Jokowi Dorong Bangkitkan Budaya Maritim

Padang, Padek—Presiden Joko Widodo mengajak semua negara dari Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membangkitkan budaya maritime. Sebab, masa depan dunia ada di laut. Untuk itu, perlu dibangun infrastruktur dan konektivitas di sektor maritim.

“Sudah lama memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudera, padahal masa depan kita ada di sana,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka International Fleet Review (IFR) 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Kota Padang, Sumbar, kemarin (12/4).

Makanya, tambah Jokowi, semua harus bekerja keras membangkitkan kembali budaya maritim, serta menjaga sumber daya laut. Kemudian, perlu juga membangun konektivitas dan infrastruktur maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim.

“Ayo ke laut. Di laut tersimpan harapan, di laut tersimpan kejayaan. Banyak ombak banyak kehidupan,” ujarnya di hadapan puluhan delegasi negara peserta MNEK 2016.

Jokowi mengatakan, salah satu perang terberat adalah perang untuk memenangkan kemanusiaan. Dengan demikian, operasi militer selain perang (OMSP) tidak bisa diremehkan. Untuk itu, menurut Jokowi, operasi bantuan kemanusiaan, khususnya untuk penanganan bencana alam di laut dan SAR, membutuhkan kesigapan, membutuhkan kecepatan, membutuhkan totalitas sumberdaya.

“Operasi itu akan optimal apabila tidak dilakukan sendiri. Kita butuh kerja sama dengan negara-negara sahabat, khususnya Angkatan Laut dari negara-negara yang membentang di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia,” kata Jokowi.

Makanya, pemerintah mendukung penuh Latihan Multilateral Komodo 2016. “Latihan ini diharapkan semakin memperkokoh budaya maritim kita,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan KASAL Laksamana Ade Supandi dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Jokowi menyebutkan, latihan bersama bakal semakin memperkuat kerja sama Angkatan Laut dari negara-negara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, untuk melakukan bakti kesehatan dan perbaikan, serta pembangunan fisik fasilitas umum.

“Latihan ini juga diharapkan menumbuhkan pemahaman yang sama mengenai perlindungan sumber daya laut, kerja sama regional, dan peningkatan sumber daya manusia di sektor maritim,” tuturnya pada kegiatan yang juga dihadiri Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti itu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menginspeksi parade kapal (fleet inspection) menggunakan KRI Frans Kaisiepo-368 yang diiringi atraksi flying pass, fly board serta parade perahu hias.

Komodo 2016 merupakan rangkaian kegiatan bentuk diplomasi pertahanan Angkatan Laut di masa damai yang diarahkan pada kesepahaman toleransi dan transparansi antar-Angkatan Laut negara-negara internasional.

Kegiatan yang dipusatkan di Padang dan Kepulauan Mentawai itu, berlangsung pada 12 April hingga 16 April 2016, yakni Internationa Fleet Review (IFR) 2016, 15 th Western Pacific Naval Symposium (WPNS), dan 2nd Multilateral Naval Exercise Komodo atau Latihan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016.

Tak kurang dari 35 kapal perang berbagai kelas dari 16 negara merapat di perairanTeluk Bayur. Ke-35 kapal perang itu berasal dari Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Rusia, China, Srilanka, Australia, Papua Nugini, Singapura, Brunei, serta Indonesia. TNI Angkatan Laut mengerahkan 15 kapal perang.

Dalam IFR, juga dirangkai interaksi antaranggota kapal perang berbagai negara. Di antaranya, selaju sampan (lomba dayung), sepakbola pantai, Festival Kuliner Marandang di Pantai Cimpago, serta kirab kota dengan maskot masing-masing negara.

Anggaran Ditambah

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, Presiden menyetujui penambahan alokasi anggaran bagi pembangunan infrastruktur jalan di Sumbar yang akan dimasukkan dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2016 dan APBN 2017.

Anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur jalan lintas Padang-Pesisir Selatan untuk mendukung program kerja Pemprov dalam pengembangan kawasan wisata terpadu Mandeh, dan pengembangan ekonomi kerakyatan sepanjang lintas pesisir.

“Kawasan Mandeh akan ditata agar sangat layak menjadi etalase wisata Sumbar. Dari lobi-lobi Pemprov, akan dimasukkan dalam 12 destinasi wisata nasional mulai 2017 yang akan ditawarkan pada turis-turis domestik dan mancanegara,” kata Gubernur.

Sumbar juga dijanjikan tambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan jalan lintas Padang-Sicincin dan dari Bukittinggi ke Pekanbaru. “Program ini lanjutan program gubernur periode 2010-2015. Bapak Jokowi akan memasukkannya dalam peraturan presiden,” kata Irwan.

Terkait kegiatan Komodo 2016 ini, etalase wisata bahari Sumbar semakin dilihat masyarakat mancanegara. Oleh karena itu, akan ada penataan tata kelola dan perapian infrastruktur di beberapa wilayah wisata bahari.

Selain itu, juga ada penambahancakupan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan untuk fungsi monitoring-nya. Alokasi dana selain menambah jumlah penerima KIS, juga akan memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaksanaannya. “Tidak ada lagi pungli dari pihak mana pun bagi pengurusan berkas calon penerima KIS,” ujarnya.

Dengan respons positif Presiden itu, Gubernur berharap Pemprov mendapat dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. “Saya menjamin pengawasan dalam pengalokasian dan pengawasannya, agar tidak ada mafia tender, mentalitas buruk para pelaksana di lapangan, dan komitmen rekanan menyelesaikan proyek tepat waktu, serta tepat standardisasi dan kualitas,” tandasnya.

Gubernur menyebutkan, pertemuannya dengan Presiden dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti membuahkan hasil menggembirakan bagi nelayan Sumbar. “Presiden sudah meminta Menteri Susi untuk mengevaluasi dan revisi beberapa Peraturan Menteri yang selama ini meresahkan para nelayan Sumbar,” kata  politisi PKS ini.

Di antaranya, kata Gubernur, kemudahan perizinan kapal-kapal nelayan lokal berkapasitas di atas 30 gross ton (GT) agar bisa diurus provinsi, peraturan tentang batas wilayah tangkapan nelayan, peraturan kemudahan lalu lintas ekspor hasil tangkapan nelayan, dan beberapa peraturan lainnya.

“Kita berharap ini dievaluasi sesegera mungkin, dan peraturan teknis berupa peraturan menteri dan turunannya segera dikeluarkan,” harapnya.

Resmikan Monumen Perdamaian

Usai melakukan inspeksi parade kapal (fleet inspection) menggunakan KRI FransaAp0 Kaisiepo-368, Presiden meresmikan Monumen Merpati Perdamaian (Peace Dove Monument) di Taman Muaro Lasak, Padang, Sumatera Barat, Selasa (12/4).

Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menandatangani prasasti monumen dan memencet tombol. Momen ini diiringi dengan beterbangannya merpati dari arah laut.

Monumen Merpati Perdamaian setinggi delapan meter. Rancangan monumen itu menyerupai kertas origami berbentuk burung merpati. Maknanya, menciptakan dan menjaga perdamaian dunia sangat sulit, namun sangat mudah untuk merusaknya.

Usai peresmian monumen, Paspampres sempat kewalahan ketika Presiden Jokowi tiba-tiba menyapa warga Purus yang sudah menantinya sejak pagi. Sejumlah warga berdesak-desakan guna bersalaman dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Tak lama kemudian, petugas mengambilkan buku dari mobil Jokowi dan membagi-bagikannya pada anak-anak. “Tidak sia-sia menunggu sejak pagi, dapat buku pula,” ujar Nuraida, warga Purus yang datang bersama anaknya.

Tiga Mahasiswa Diamankan

Di tengah keramaian dan desak-desakan warga yang antusias bertemu Presiden Jokowi, tiga mahasiswa Universitas Andalas sempat diamankan Paspampres, di Pantai Muaro Lasak sekitar pukul 11.30.

Tindakan itu diambil setelah ketiganya mencoba menyusup ke ring pengamanan Presiden untuk memberikan surat berisi aspirasi mahasiswa. Ketiganya langsung diamankan ke mobil petugas pengamanan presiden.

Ketiga mahasiswa itu diketahui berinisial E, mahasiswa Pertanian, H, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat dan I , mahasiswa Peternakan Unand. Setelah diberi arahan dan peringatan, ketiganya dilepas.

Kunjungi RSUP M Djamil

Usai meresmikan monumen Merpati Perdamaian di Pantai Muaro Lasak, Padang, Presiden Jokowi tiba-tiba inspeksi mendadak ke RSUP M Djamil Padang. Didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Dirut RSUP Djamil Padang Yusirwan Yusuf, Presiden mengecek layanan penggunaan fasilitas kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Presiden sempat berbincang dengan sejumlah pasien dan keluarga pasien, serta manajemen RSUP M Djamil. “Tadi saya mengecek data, terutama penggunaan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Kira-kira 35% menggunakan Kartu Indonesia Sehat, sisanya memakai BPJS,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai mengunjungi RSUP M Djamil Padang.

Kepada para pasien dan keluarga, Presiden bertanya ada tidaknya pungutan bagi pemegang kartu BPJS di RSUP M Djamil. “Mereka jawab tidak ada pungutan, saya kira baik. Hanya saja pihak rumah sakit yang mengeluhkan soal lambannya pembayaran dari BPJS. Itu saja,” kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Yusirwan curhat kepada Presiden perihal infrastruktur yang belum diperbaiki pascagempa 30 September 2009, serta masih banyaknya utang rumah sakit karena perubahan paket obat dan piutang dari BPJS Kesehatan. “Presiden berpesan agar mengoptimalkan segala SDM dan segera menyelesaikan segala utang piutang,” ujar Yusirwan Yusuf.

(adi/m/cip)

Padang Ekspres, 13 April 2016