«

»

Ulama dan Umara

12 April 2016

Ketika memberikan sambutan di acara Muzakarah Ulama se-Sumbar yang diadakan di Padang Panjang, 11 Maret 2016 lalu, saya mengapresiasi kegiatan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sumbar ini dan mengharapkan dukungan MUI (ulama) kepada pemerintah (umara) dalam menjalankan pembangunan di Sumbar untuk tercapainya masyarakat Sumbar yang madani dan sejahtera. Utamanya dalam hal yang bersentuhan langsung dengan permasalahan masyarakat yang perlu dicarikan solusinya, di antaranya seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyakit sosial, mentalitas masyarakat, narkoba, HIV-AIDS, LGBT dan lainnya.

Ulama dan umara dalam budaya Minangkabau adalah dua peran yang tidak bisa dipisahkan. Falsafah ‘adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’ yang mencerminkan masyarakat religius membutuhkan peran ulama dan umara yang saling mendukung dan melengkapi dalam pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Umara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemimpin pemerintahan. Sedangkan ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. Pengertian seperti ini yang juga ada di pikiran banyak orang, sehingga umara diidentikkan kepada urusan dunia dan ulama identik dengan urusan akhirat.

Inilah pengaruh paham sekulerisme yang memisahkan masalah dunia dan akhirat. Menurut Wikipedia, sekulerisme adalah paham yang menyatakan bahwa institusi terpisah dari agama atau kepercayaan, dan di dalam politik agama dan pemerintahan dipisahkan. Dalam konsep Islam, ulama itu mestinya juga bisa menjadi umara, dan umara juga memiliki kapasitas ulama.

Menyatunya peran umara dan ulama bisa dilihat di masa Khulafaur Rasyidin dan juga beberapa kekhalifahan setelah itu.  Pemilihan pemimpin dilihat dari kapasitasnya justru dengan menggabungkan kapasitas umara dan ulamanya. Ibnu Khaldun dalam Muqadimahnya bahkan menjelaskan imam sholat pada masa Khulafaur Rasyidin dipegang langsung oleh khalifah.

Dalam realita sistem bernegara di Indonesia saat ini, umara muncul dari proses politik. Pemilihan umara dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku melalui mekanisme politik di mana salah satu unsur pentingnya adalah partai politik yang mengusung calon. Maka dilaksanakanlah pemilihan presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Sedangkan ulama muncul dari proses belajar hingga ke jenjang keilmuan tertentu. Maka peran dan posisi umara dan ulama menjadi terpisah sehingga masalah-masalah di masyarakat yang seharusnya bisa diselesaikan malah berlarut-larut dan muncul berbagai budaya yang merusak hingga sulit diatasi.

Umara yang lahir dari proses pemilu (politik) tidak otomatis memiliki kapabilitas ulama atau terpilih karena memiliki kapabilitas ulama. Bahkan sebagian besar umara dari proses politik ini (pemilu) bukan dari kalangan ulama. Sementara ulama yang ada (disimbolkan dengan MUI) melakukan pemilihan internal sendiri sehingga muncul Ketua MUI. Meskipun demikian, ulama tidak harus tergabung di dalam MUI.

Jika berbicara ideal, maka sesuai konsep Islam umara itu adalah ulama. Namun kondisi saat ini, konsep ideal itu tidak terwujud. Umara ada di satu sisi, ulama ada di sisi lain. Sementara tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat menghendaki umara dan ulama sebagai sebuah kesatuan.

Masalah maraknya narkoba, penularan HIV-AIDS, LGBT, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan lainnya, insya Allah akan lebih efektif jika umara dan ulama bersatu menyelesaikan permasalahannya. Dan tidak hanya itu, akan tetapi bersatunya umara dan ulama juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas umara dan ulama adalah mengarahkan masyarakat agar kehidupan mereka lebih baik lagi, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Allah SWT berfirman, “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi” (QS. Al A’raf: 96).

Insya Allah, dengan kompetensi yang dimiliki umara dan ulama, bersatu dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat, satu persatu permasalahan riil di masyarakat bisa diselesaikan dan kesejahteraan perlahan-lahan akan semakin meningkat. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 12 April 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>