«

»

Satpol PP Humanis

4 Mai 2016

Pada 26 April 2016 lalu, di acara peringatan HUT Satpol PP ke-66 dan Satlinmas ke-54 di Payakumbuh, saya memberikan penghargaan kepada Pemko Padang, terutama jajaran Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang telah melakukan pekerjaan penegakan peraturan daerah (Perda) dan penertiban tanpa disertai kekerasan, terutama di kawasan pantai Padang yang kini sudah berubah.

Selama ini di mata sebagian masyarakat, Satpol PP identik dengan pembongkaran bangunan-bangunan liar, pengusiran dan penggusuran pedagang kecil, sehingga kesan yang didapat masyarakat bahwa keberadaan Satpol PP ini sebagai musuh masyarakat. Padahal, Satpol PP bertindak dengan berlandaskan aturan (seperti peraturan daerah) yang mana di satu sisi untuk menciptakan ketertiban yang merupakan hak masyarakat luas namun dengan terpaksa melakukan penertiban kepada masyarakat yang melanggar aturan tersebut. Dan tidak semuanya dilakukan dengan pemaksaan atau kekerasan. Misalnya saja penertiban kawasan Pantai Padang, di mana usaha melalui dialog dan tanpa kekerasan ini berhasil dan masyarakat luas mendapat manfaatnya. Demikian juga dengan pembebasan lahan pada proyek-proyek di Kabupaten Padang Pariaman dan Jalan By Pass Padang.

Pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri telah menekankan bagaimana Satpol PP dan Linmas ini seharusnya bekerja ketika menjalankan tugasnya. Ada empat poin yang harus melekat pada diri Satpol PP ketika bertugas, yaitu Humanis, Dedikasi, Disiplin, dan Tegas.

Satpol PP ketika berinteraksi dengan masyarakat tentunya perlu mengedepankan rasa kemanusiaan (humanis) ketika melakukan pekerjaannya. Perlu menunjukkan sikap ramah dengan salam, senyum dan sapa kepada masyarakat.

Di samping itu Satpol PP sudah seharusnya bekerja secara totalitas (dedikasi) membaktikan dirinya kepada negara. Sementara itu, kedisplinan juga merupakan syarat mutlak seorang Satpol PP. Sebelum mendisiplinkan orang lain, maka ia harus mendisiplinkan dirinya terlebih dahulu. Dan ketegasan yang perlu dimiliki oleh Pol PP adalah yang berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang ada sehingga perlu kehati-hatian juga untuk bertindak agar tidak menimbulkan dampak buruk di kemudian hari.

NamunĀ  demikian, dimungkinkan juga bagi Satpol PP membantu kelancaran kegiatan masyarakat yang terkait dengan keamanan dan ketertiban. Misalnya, membantu kelancaran, ketertiban dan keamanan para pembeli dan pedagang di Pasar Koto Baru arah ke Bukittinggi (Kab. Tanah Datar) untuk lebih tertib dan disiplin ketika naik-turun barang ke mobil sehingga kemacetan yang sudah menjadi momok setiap hari senin akan bisa dikurangi. Atau ketika momen hari raya, Satpol PP membantu pengamanan parkir di Bukittinggi mengantisipasi tarif parkir yang sangat mahal. Sudah saatnya Satpol PP tampil dengan menekankan kehumanisannya.

Demikian pula halnya dengan penanganan dan keberadaan Satpol PP di lokasi wisata. Saat ini Pemprov Sumbar sedang giat membenahi pariwisata yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Satpol PP di lokasi wisata adalah dalam rangka membantu kenyamanan dan keamanan wisatawan yang datang serta menciptakan ketertiban. Di mana dampak dari hal ini pengunjung merasakan adanya kenyamanan dan keamanan sehingga makin banyak wisatawan yang datang dan masyarakat yang berdagang dengan tertib pun akan mendapatkan dampak positifnya berupa banyaknya pembeli.

Selaku Gubernur Sumbar, selain tugas yang sudah dijalankan selama ini saya juga mengarahkan Satpol PP untuk bertugas di tempat-tempat wisata. Membantu pengunjung lokasi wisata untuk memberikan rasa aman dan nyaman, terutama dari gangguan tukang palak atau preman yang mencoba memeras pengunjung. Satpol PP harus membantu para wisatawan ini dari berbagai gangguan seperti permintaan tarif parkir di luar kewajaran, premanisme dan gangguan lainnya. Dengan tampil humanis, Satpol PP insya Allah akan semakin dekat di hati masyarakat tanpa mengurangi ketegasan yang harus diambil ketika melakukan penertiban yang sudah jelas kesalahannya.

Dan bagi masyarakat yang berwisata ternyata masih merasakan adanya gangguan seperti tarif parkir di luar kewajaran, pemalakan, premanisme serta tarif makan dan minum di rumah makan di luar kewajaran, Pemprov. Sumbar menyediakan Hotline Pengaduan di nomor 0823-8742-8181 yang bisa dihubungi dengan menelpon, kirim pesan singkat (SMS, short message service) atau Whats App (WA). Mudah-mudahan dengan nomor pengaduan ini pariwisata Sumbar semakin baik dan juga keberadaan Satpol PP yang humanis di tempat wisata bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung dan juga lingkungan sekitar kawasan wisata. Peran aktif semua pihak dalam memajukan pariwisata Sumbar insya Allah akan membawa kebaikan untuk Ranah Minang yang kita cintai ini. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Singgalang, 4 Mei 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>