Setelah Pelimpahan Kewenangan SMA/SMK

Padang, Padek
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengaku Pemprov masih kekurangan anggaran sebesar Rp 700 miliar, setelah pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kabupaten/kota dialihkan ke provinsi. Diharapkan Komisi X DPR RI dapat menambah dana alokasi umum (DAU) ke provinsi.Sehingga, beban berat pelimpahan kewenangan ke provinsi dapat berkurang.

“Kami masih banyak terkendala kewenangan pusat, salah satu contohnya pada dunia pendidikan. Provinsi seluruh Indonesia mendapatkan beban berat setelah pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari kota dan kabupaten,” ujar gubernur saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI, di Auditarium Gubernuran Sumbar, Senin (27/2).

Setelah pelimpahan kewenangan tersebut, DAU yang selama ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten/ kota, anggaran belum ditambah secara penuh. Sehingga Sumbar masih kekurangan anggaran Rp 700 miliar.

”Ada ditambah, tapi belum secara penuh. Kami masih kekurangan  anggaran ratusan miliar, dana itu juga dipakai untuk pembangunan infrastruktur,” bebernya.

Tidak hanya itu, dukungan lain yang perlu dilakukan pemerintah pusat adalah untuk pembangunan SD, SMP serta dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Selain itu, kompensasi untuk guru yang akan  mengajar di daerah tertinggal perlu diberikan secara cukup dan tidak berbeda dengan perkotaan,” ujarnya.

Sementara untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Irwan mengatakan, perlunya peningkatan promosi terutama dari daerah-daerah. Karena selama ini, provinsi susah menindaklanjuti. Karena kewenangannya adanya di kabupaten/kota.

Sementara untuk kawasan Mandeh, akan tetap diprioritaskan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumbar, masuk dalam jajaran 10 besar destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Menyikapi beberapa kendala yang dialami Pemprov Sumbar karena kewenangan pusat ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, mengatakan, Komisi X telah mencatatkan semua masukan dan keluhan Gubernur, yang akan dibawa untuk dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

”Kami telah mencatat semuanya, di antaranya pendidikan yang akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan karna adanya perpindahanan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) anggaran DAU. Di mana, usulan Gubernur minimal 12 persen dari DAU Provinsi bisa dinaikan, karena dahulu hanya 10 persen.Kita akan coba dari Kementerian untuk merevisi PP dan DAU tersebut,” ujar pria yang juga Ferdiansyah yang juga menjadi ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI itu.

Komisi X DPR RI, juga mendengar guru sertifikasi di Sumbar masih 47 persen. Untuk itu, perlu program percepatan sertifikasi guru, dengan dana yang ada sehingga jumlah guru terverifikasi meningkat secara signifikan.

Terkait pariwisata, Ferdiansyah menyatakan, Sumbar masih perlu banyak perbaikan dari beberapa sisi yakni ketersediaan wisata dan sumber daya manusia (SDM).Dengan begitu, tiga sampai empat tahun ke depan, Sumbar dapat menjadi kunjungan prioritas wisatawan.

”Sumbar mesti melirik dulu wisatawan nusantara. Untuk menargetkan itu, perlu beberapa perbaikan,  terutama insfrastruktur.Setelah itu, baru lirik wisatawan mancanegara,” ingatnya.

Ferdiansyah optimis Sumbar dapat menjadi andalan wisata nusantara tiga dan empat tahun mendatang, dan menjadi andalan wisatawan mancanegara 10 tahun akan datang.

Gerakan Gemar Membaca

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI mengapresiasi gerakan gemar membaca yang dipelopori Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, karena akan meningkatkan minat baca.

“Apalagi, gerakan ini dilakukan di kabupaten/kota, nagari ke nagari. Sehingga, dua atau tiga tahun  mendatang pola gerakan membaca akan berhasil,” ungkapnya.

Kegiatan ini, jelas gubernur, merupakan inisiatif yang digelontorkan Pemprov Sumbar dengan stakeholder terkait guna meningkatkan minat baca di Sumbar. Ia berharap dengan adanya program tersebut akan menambah minat baca yang ada di daerah serta nagari.

“Kita dapat contoh keberhasilan program ini pada Kabupaten Solok. Untuk itu akan diperbanyak pada daerah lainnya,” sebut Irwan.

Padang Ekspres, 28 Februari 2017