«

»

Gubernur Sarankan Gunakan Jalur Lebih Elegan

21 April 2017

 

Padang – Singgalang

Aksi penolakan terhadap Surat Edaran (SE) Percepatan Tanam Padi yang dikeluarkan Gubernur Irwan Prayitno masih berlanjut. Penolakan kali ini datang dari mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Minangkabau Raya (Limamira) yang menggelar aksi di depan kantor Gubernur, Kamis (20/4).

Sebaliknya, Gubernur Irwan Prayitno menyangsikan niat para pendemo tersebut. Karena aksi tersebut tidak akan mengubah SE, jika memang ingin ada kebijakan dari SE tersebut, mahasiswa tersebut bisa saja menempuh jalur lebih elegan. Seperti dengan melakukan somasi atau lebih tepat lagi melalui gugatan ke Pengadulan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan, menurut demonstran, SE Gubernur yang melibatkan TNI untuk turut menggarap sawah masyarakat merupakan upaya menghidupkan kembali dominasi militer terhadap sipil. Koordinator Umum aksi, Fajar Aditya Amri mengatakan, jika disimpulkan, SE merupakan upaya paksa bagi petani untuk menggarap sawahnya 15 hari pasca panen.

Jika hal itu tidak dilakukan dalam waktu 30 hari, penggelolaan sawah diambil alih oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan bekerja sama dengan Koramil. Kendati SE telah direvisi, yakni kerja sama penggelolaan bisa dengan pihak ketiga lain, namun unsur TNI masih  diberikan peluang. Demontrasi tersebut melibatkan puluhan mahasiswa.

“Ini mengebiri hak-hak petani atas tanah dan lahan mereka sendiri. SE ini merupakan restu Gubernur pada militer untuk merampas tanah-tanah milik petani,” tegasnya.

Menanggapi itu, Gubernur Irwan Prayitno minta pihak yang tidak menyetujui SE Gubernur tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi untuk melakukan somasi atau menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya heran juga, kenapa mereka yang heboh, sampai sekarang tidak ada petani yang komplain. Karena ini adalah kepentingan petani,” sebutnya.

Menurut dia, SE itu dasarnya adalah Upaya Khusus (Upsus) untuk capaian swasembada beras secara nasional. Upsus itu diperintahkan Presiden kepada Kementerian Pertanian dan TNI dalam rangka ketahanan pangan nasional. Kerja sama pemerintah daerah dengan TNI ini bahkan telah dimulai zaman Presiden SBY dan mendapatkan dukungan dari petani.

Hingga saat ini tidak ada seorang petanipun di Sumbar yang telah dirugikan dengan program itu. Bantuan dari TNI yang diberikan secara gratis, malah menguntungkan petani.

“Di Limapuluh Kota, ada satu lokasi cetak sawah baru yang dilakukan TNI di pinggang perbukitan. Lo kasi itu memang ada aliran air yang bisa digunakan, tetapi jika masyarakat diminta untuk membuat sawah di sana, dipastikan tidak bisa karena butuh peralatan khusus. Alat itu dimiliki TNI,” katanya.

Dikatakan, bantuan TNI ini sangat besar artinya untuk meningkatkan produksi padi di Sumbar. TNI itu sudah berubah, jangan TNI disudutkan, TNI sudah berbuat banyak untuk rakyat.

Sebelumnya untuk mencapai swasembada pangan, Sumbar mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 521.1/1984/Distanhorbun/2017 tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi. SE itu mengundang kontroversi karena dinilai tidak berpihak pada petani.

 

Singgalang, 21 April 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>