«

»

Gubernur Siap Fasilitasi, Wako Mendukung

4 Mai 2017

 IP Silat Tradisional Minangkabau Sumatera Barat

Terkait Kebijakan Unand Bebas LGBT

Padang, Padek— Polemik kebijakan Universitas Andalas (Unand) menolak prilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) disikapi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.

Tanggapan Irwan disampaikan melalui twiter pribadinya, Rabu (3/5). Ada empat kali twit Irwan terkait dengan sikap Unand dalam menolak LGBT.

Menurut Irwan, Unand memiliki hak untuk menolak mahasiswa LGBT. Karena sikap itu, juga merupakan hak bagi masyarakat Minang untuk menolaknya. Sehingga, tidak diperlukan regulasi, apalagi dengan membuatkan peraturan daerah (Perda) untuk menolaknya.

“Itu kan hak Unand, hak saya, hak kita semua. Jadi, tidak perlu Perda, kita jaga saja bersama,” sebut Irwan.

Irwan menyebut, untuk mendapatkan pendidikan adalah hak setiap orang. Namun, hak mahasiswa Unand juga untuk merasakan aman dari penyimpangan seksual.

“Semua orang dapat kuliah di Unand, namun harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan Unand. Terutama mengubah diri dari prilaku menyimpang seperti LGBT,” tegasnya seraya mengaku siap memfasilitasi yang berperilaku menyimpang untuk konseling.

Dukungan terhadap Unand tersebut didasari karena memang tidak ada aturan yang membolehkan adanya perkawinan sejenis. Sehingga, jika ada prilaku menyimpang maka jelas dilarang.

Senada dengan gubernur, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah juga mendukung sikap Unand mensyaratkan calon mahasiswa baru yang mendaftar harus bersih dari penyimpangan seksual LGBT.

“Saya sangat mendukung sikap Unand tersebut. Karena memang, LGBT merupakan penyimpangan perilaku sosial yang jelas bertentangan dengan ajaran agama dan budaya masyarakat kita,” tegas Mahyeldi saat diwawancarai usai mengikuti seminar dan rapat kerja III Indonesia-Indian Local Government Forum (Indonesia-IOLGF) di Hotel Grand Inna Muara Padang, Rabu (5/3).

Mahyeldi menegaskan, selaku wali kota, ia menegaskan perilaku menyimpang LGBT tidak boleh ada di kota ini. Jika pun ada, pihaknya mungkin akan mencarikan solusi seperti upaya membuatkan sekolah ataupun tempat pembinaan khusus, agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau undang-undang yang mengatur.

“Maka itu, apabila ada yang LGBT di Padang ini, silahkan laporkan. Karena nanti, kita akan buatkan sarana khusus dengan dicarikan juga guru dan pembimbing yang akan memberikan materi-materi khusus kepada mereka. Sehingga dengan itu, diharapkan akan bisa menghilangkan penyimpangan perilaku yang ada pada diri mereka nantinya,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur LBH Padang Era Purnama menyurati Rektor Unand Tafdil Husni terkait kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. LBH menegaskan Pasal 31 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Dalam Pasal 28 I ayat 2, bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Sejalan dengan UUD RI 1945 dan prinsip non diskriminasi di dalam dekalarasi Universal HAM, baik Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) maupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan prinsip penyelenggaraan pendidikan haruslah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Dalam Pasal 5 UU Sisdiknas pun ditegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh sebab itu, kebijakan yang dikeluarkan Unand sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang besar di Indonesia, akan menjadi preseden yang buruk bagi iklim pendidikan dan secara langsung memberikan dampak luas bagi terhalangnya akses keadilan melalui pendidikan.

“Lebih baik jika kebijakan tersebut segera dicabut,” ujarnya.

 

Pihaknya, juga mengapresiasi, keberadaan form tersebut sudah tidak lagi dimuat di dalam website  www.unand.ac.id. Namun, pihaknya meminta agar Rektor Unand perlu memastikan bahwa pernyataan tersebut tidak lagi diberlakukan dalam cara apa pun.

 

Padang Ekspres,04 Mei 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>