«

»

Kementrian PUPR Optimis Bangun 65 Bendungan Besar Hingga 2019

18 Mai 2017

Kabar Nagari, Padang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia optimis pembangunan 65 (enam puluh lima) bendungan besar diselesaikan sesuai dengan target hingga 2019.Hal itu diungkapkan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono dihadapan peserta seminar nasional bendungan besar 2017 di Hotel inna Muara, Selasa malam16 Mei 2017.

“Kita optimis pembangunan 65 bendungan besar yang direncanakan, tujuh di antaranya sudah selesai pada 2015, dua bendungan pada 2016, dan tahun ini, ada sembilan bendungan baru yang dibangun,” katanya.

Ia menambahakan, ┬ádengan adanya seminar bendungan nasional ini tidak hanya mengembangkan keahlian soal bendungan namun dapat melahirkan inovasi baru baik teknologi maupun manajemen.”Jika semua sudah selesai, maka akan ada 280 bendungan, sehingga sangat dibutuhkan keahlian dalam segi perawatannya,” tuturnya.

Sebab, dengan makin banyak pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan bendungan. Maka, pengelolaan pembangunan bendungan semakin baik. Karena, selama ini biasanya yang terjadi hanya bisa membangun, tetapi pengelolaan masih belum baik.”untuk itu, peran dari Komite Nasional Indonesia Untuk Bendungan Besar ┬áharus bersinergi dengan Komisi Keamanan Bendungan,” ulasnya.

Tidak hanya persoalan bendungan yang tengah diprogramkan, namun juga sedang serius menangani waduk alam seperti Waduk Rawa Bening, Danau Tempe, Danau Limboto untuk dirawat dan diperpanjang umurnya.”Karena danau ini secara alami akan mati, jadi sangat perlu diperpanjang umurnya, sehingga telah mengirim tim dari Kementerian PUPR dapat belajar ke Tiongkok bagaimana pengelolaan danau setempat dan diterapkan di Indonesia.

Ditempat yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menumpangkan beberapa harapan kepada Menteri PUPR. Untuk menjawab persoalan banjir dan kekeringan yang ada di Sumbar melalui optimalisasi pembangunan serta pengelolaan bendungan di Sumbar.

“Adanya seminar bendungan besar secara nasional di Sumbar dapat menjadi titik cerah bagi Sumbar untuk mendapatkan solusi dalam memaksimalkan pengelolaan bendungan menjaga ketersediaan air selama kemarau dan mengendalikan air selama musim penghujan di daerah kami,” ulasnya.

Gubernur menyebutkan, bahwa Sumbar merupakan daerah yang punya sumber daya air sangat besar yang potensinya telah dimanfaatkan oleh Pemprov Sumbar semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.”Kita di Sumbar ada 6 (enam) danau besar, embung-embung, dan hulu-hulu sungai yang airnya mengalir hingga provinsi tetangga. Potensi ini kami manfaatkan maksimal untuk listrik, irigasi pertanian, dan perikanan,” ungkapnya.

Namun begitu, ia menambahkan besarnya potensi sumber daya air yang dimiliki Sumbar tidak diiringi dengan tata kelola yang cukup baik sehingga air juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.Belum maksimalnya tata kelola ini, paparnya dibuktikan dengan masih adanya banjir pada musim penghujan serta kerapnya pemadaman listrik selama kemarau.

“Air yang banyak ini kami akui belum maksimal ditata. Buktinya, adanya banjir seperti yang baru-baru ini melanda Pangkalan yang disebabkan pengelolaan sungai yang belum maksimal. Selain banjir, juga kekeringan. Kadang kala kami alami kekeringan. Buktinya. Listrik kami sering padam,” ungkapnya.

Tambahnya, Sumbar sangat membutuhkan bendungan dalam menunjang insfrastruktur dalam menjawab setiap permasalahan yang ada. Untuk itu sangat berharap persoalan ini mendapatkan jawaban dengan adanya bendungan. “Kita minta Kemen PUPR dapat mengabulkan harapan Sumbar untuk membangun banyak bendungan. Sehingga, keberlimpahan air dapat bermanfaat untuk kebutuhan,” harapnya.

Tidak hanya itu, Gubernur meminta Menteri PUPR dapat memberikan tambahan anggaran untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sumbar guna memaksimalkan pengelolaan dan pemeliharaan bendungan-bendungan di Sumbar.

Sementara itu, Ketua Umum Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNI-BB) Hari Suprayogi menyebutkan, tantangan pengelolaan sumber daya air lima tahun menuntut pembangunan dan pemeliharaan bendungan besar yang dilakukan dengan profesional.

“Untuk mewujudkan tenaga profesional. KNI-BB telah menempuh sejumlah langkah, diantaranya meningkatkan kuantitas dan kualitas Ahli Bendungan melalui capacity building bekerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi, Pusdiklat KemenPUPR, dan Balai Besar yang berada di bawah payung Dirjen Sumber Daya Air KemenPUPR di seluruh Indonesia,” katanya.

Selain itu, KNI-BB telah melakukan percepatan sertifikasi Ahli Teknik Bendungan Besar. Sehingga memiliki cukup ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur bendungan besar, serta melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi bendungan besar.

“Upaya percepatan ini telah berhasil menciptakan kurang lebih 271 orang Tenaga Ahli Bendungan Besar bersertifikat di Indonesia. Namun jumlah kini belum sepenuhnya memadai,” tandasnya.

Ia katakan, masih diperlukan banyak pemegang Sertifikat Bendungan Besar untuk menjawab tantangan tadi. Belum lagi untuk menghadapi AEC (ASEAN Economic Community) yang telah dan sedang berjalan.

Selain itu, terkait permasalahan pengelolaan sumber daya air di Sumbar. Ia menyebutkan, telah menjaring tulisan-tulisan ilmiah yang inovatif dan aplikatif yang dapat diterapkan untuk mengurai kasus-kasus di daerah. Tidak terkecuali, Sumbar.

“Kami sudah minta panitia untuk jaring tulisan-tulisan yang inovatif dan aplikatif. Sehingga, hasil seminar ini dapat memberikan manfaat bagi Sumbar,” pungkasnya.

 

www.kabarnagari.com, 18 Mei 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>