«

»

BPSK Harus Adil Putuskan Perkara

21 November 2017

Padang, Padek—Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melantik majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang periode 2017-2022 di Auditorium Gubernuran, kemarin (20/11).

Orang nomor satu di Provinsi Sumbar itu, mengingatkan BPSK dalam menjalankan tugasnya harus bersikap objektif, independen, profesional, adil dan tak memihak.

Majelis BPSK yang dilantik tersebut terdiri dari tiga unsur pemerintah, masing-masingnya Nurmatias, Daniel Sutan Makmur dan Desemberius.

Selanjutnya, unsur konsumen Pat Yuddin, Wira Okta Viana dan Zulnadi. Tiga orang lainnya pelaku usaha,  Erwin Bustaman, Khairul dan Dedi Vitra Johor. Kesembilannya dilantik sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1126/MDAG/ KEP/9/2017 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Anggota BPSK Padang.

”BPSK sebagai lembaga yang ingin membantu menyelesaikan sengketa konsumen, haruslah independen. BPSK bukan lembaga pemerintah, konsumen atau pelaku usaha,” ucapnya.

Meskipun anggota BPSK menyelesaikan sengketa dengan orang satu kampung dengannya, Irwan mengimbau, mereka tetap independen dalam mengambil keputusan.

Saat ingin menyelesaikan masalah, BPSK haruslah melengkapi data. Di mana, data tersebut dapat menjadi rujukan untuk memutuskan tentang sengketa.

”Preteli dan peloti data tersebut. Jika datanya kurang, lengkapi dulu sampai sempurna,” ucap Irwan.

BPSK harus memperkecil kesilapan dan lebih memperbanyak kesempurnaan dengan melengkapi data. Selain itu, harus punya semangat mendamaikan.

BPSK harus mengutamakan musyawarah antar-pihak bersengketa. Jika tak bisa diselesaikan lewat musyawarah, barulah diselesaikan lewat jalur pengadilan.

”Penyelesaian sengketa konsumen lewat pengadilan justru rugi ,” tukas peraih penghargaan Manggala Karya Kencana. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, seyogianya dapat dilakukan terlebih dahulu sepanjang tak ada pihak dizalimi.

Anggota BPSK juga harus adil mengambil keputusan. ”Keputusan BPSK bersifat mengikat dan tidak berlanjut. Makanya dalam pengambilan keputusan itu, majelis BPSK harus adil dan tak memihak,” ucap kader PKS ini.

Dia juga mengapresiasi komitmen anggota BPSK siap bekerja tanpa digaji. “Saya apresiasi anggota BPSK yang baru dilantik tersebut. Mereka bekerja tanpa digaji dan hanya terima honor saja,” ucapnya.

Irwan menyebutkan, Permendagri No 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, membolehkan BPSK mendapat hibah. ”Kami akan minta izin ke Kemendagri, kalau bisa anggaran BPSK ini dimasukan e-planning,” ucapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Asben Hendri menyebutkan, saat ini BPSK sudah berada di bawah kewenangan provinsi.

Padang Ekspres, 21 November 2017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>