Padang – Pertumbuhan Sumatra Barat diperkirakan hanya di kisaran 5,1%-5,5% pada tahun ini, atau cenderung stagnan.

Endy Dwi Tjahjono, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, mengungkapkan bahwa ekonomi daerah tersebut akan ditopang oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, termasuk pelaksanaan pilkada yang bisa meningkatkan konsumsi.

“Cenderung stabil, dan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Perkiraan kami tumbuh di kisaran 5,1%-5,5%,” katanya, Kamis (18/1).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6,26% pada  tahun ini. Dia meyakini bahwa proyeksi itu akan tercapai dengan perluasan lapangan kerja di sektor pertanian, investasi pariwisata, dan sektor lainnya.

“Sesuai dengan RAPBD 2018, perkiraannya ekonomi Sumbar bisa tembus 6,26%. Kami optimistis bisa tercapai.” Menurut Endy, konsumsi rumah tangga masih akan menjadi menopang utama pertumbuhan ekonomi Sumbar, serta investasi dan kinerja ekspor.

Endy menjelaskan, konsumsi rumah tangga diyakini bakal tumbuh moderat sejalan dengan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, perubahan gaya hidup masyarakat, dan pola konsumsi dengan makin berkembangnya jasa online.

Selain itu, pilkada serentak 2018 termasuk di wilayah Sumbar dengan empat kota menggelar pilkada, yakni Kota Padang, Padang Panjang, Pariaman, dan Sawahlunto diperkirakan mengerek perputaran uang di masyarakat.

“Untuk investasi, kami kira masih membaik, terutama jika pemda mampu memaksimalkan potensi pariwisata dan potensi lainnya,” tegas Endy.

Menurutnya, kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan investasi di bidang pariwisata, energi baru terbarukan, infrastruktur, perdagangan, dan industri pengolahan perlu didukung untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kinerja ekspor yang sangat bergantung pada produk CPO dan karet, yang mengalami kejatuhan dalam beberapa tahun terakhir, perlu dibenahi dengan meningkatkan nilai tambah, sehingga nilai ekspor tidak terganggu.

Dia juga menyarankan pemerintah daerah mendorong semakin terbukanya investasi yang bakal membuka   lapangan kerja baru, sekaligus memudahkan regulasi, termasuk soal pengadaan lahan yang selama ini dinilai menjadi penghambat investasi di Sumbar.

Bisnis Indonesia, 20 Januari 2018