«

»

Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak

26 Desember 2018

Pada 19 Desember 2018 lalu bertempat di Kantor Wakil Presiden RI di Jakarta dilakukan penyerahan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Di antara sekian banyak lembaga pemerintah yang menerima penghargaan tersebut, Pemprov Sumbar termasuk di dalamnya.

Dalam sambutannya, Wapres menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan (gender) dan perlindungan anak merupakan isu universal. Isu ini sejalan dengan isu hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup yang sudah menjadi isu global. Secara khusus Wapres juga menyebut etnik Minangkabau dalam hal pembangunan gender dan pemberdayaan gender. Di Minangkabau ada bundo kanduang dan juga penerapan sistem matriarkat.

Dalam hal indeks pembangunan gender, Sumbar bisa dikatakan sudah semakin baik. Sedangkan untuk indeks pemberdayaan gender, Sumbar masih dianggap perlu mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

Untuk indeks pemberdayaan gender, terutama dalam hal politik, bisa dilihat dari tidak adanya kepala daerah perempuan di Sumbar. Dan jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di Sumbar belum signifikan. Tidak seperti daerah lain di Indonesia yang sudah memiliki kepala daerah perempuan dan jumlah anggota legislatif perempuan yang signifikan. Sementara untuk indeks pembangunan gender, keterlibatan perempuan di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, seni, budaya, agama di Sumbar dianggap sudah semakin baik.

Wapres menyatakan pentingnya pembangunan gender dan perlindungan anak. Sehingga dibuat khusus sebuah kementerian yang mengurus masalah pembangunan gender dan perlindungan anak. Dan kemudian turunannya berupa dinas yang mengurusi pembangunan gender dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Pemprov Sumbar sendiri berkomitmen menjalankan berbagai program yang terkait pembangunan gender dan perlindungan anak. Dan dilakukan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Pembangunan gender dan perlindungan anak diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan, penganggaran serta kebijakan pemerintah. Misalnya Peraturan Gubernur yang memperhatikan keadilan terhadap perempuan dan anak-anak, berbagai upaya pencegahan, klinik konsultasi, kerja sama antarprovinsi, peningkatan peran perempuan dalam UMKM, dan lainnya.

Pemprov. Sumbar juga melaksanakaan program three ends yang dicanangkan pemerintah pusat yaitu, akhiri kesenjangan ekonomi pada perempuan, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan akhiri perdagangan orang.

Oleh pemerintah pusat, keseriusan Pemprov Sumbar yang menunjukkan kepedulian kepada pembangunan gender dan perlindungan anak ini diganjar dengan penghargaan APE yang sudah mencapai kategori “Utama” pada tahun ini. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya Sumbar sudah mendapatkan penghargaan APE kategori “Pratama” dan “Madya”. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa meraih kategori tertinggi yaitu “Mentor”. Tentunya dengan dukungan dan kesungguhan dari seluruh pihak terkait.

Di Sumbar, beberapa kabupaten/kota sudah mendapat penghargaan terkait pembangunan gender dan perlindungan anak ini. Mereka di antaranya adalah, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. 50 Kota, Kota Bukittinggi, Kab Tanah Datar dan Kab. Agam.

Salah satu indikator penilaian dalam Penghargaan APE adalah apa yang terdapat dalam indeks pembangunan gender yaitu angka melek huruf, angka harapan hidup, pendapatan berdasarkan daya beli masyarakat, dan rata-rata lama sekolah. Indeks pembangunan gender Sumbar dalam 5 tahun terakhir, alhamdulillah berada di urutan lima besar nasional.

Indeks pembangunan gender mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama dengan indeks pembangunan manusia, namun di sini diungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dengan ada di urutan lima besar nasional menunjukkan indeks pembangunan gender di Sumbar semakin mampu mengurangi kesenjangan. Sementara indeks pemberdayaan gender menunjukkan apakah perempuan mampu memainkan peranan aktif di bidang ekonomi dan politik.

Di sisi lain, pembangunan gender dan perlindungan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab kaum lelaki, tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Misalnya, sopir angkutan umum harus menghormati penumpang perempuan dan anak, jangan diremehkan begitu saja. Pimpinan organisasi atau perusahaan, harus memperhatikan perlindungan terhadap staf atau bawahannya yang perempuan, jangan semena-mena apalagi zalim. Mahasiswa maupun pelajar laki-laki harus menghormati dosen dan gurunya yang perempuan, serta juga menghormati mahasiswi dan pelajar perempuan. Jangan sampai mereka dilecehkan, dihina, tidak dihormati sebagai manusia. Para suami, harus memperhatikan istri dan anak-anaknya. Jangan sampai mereka dizalimi, tidak diberikan hak-haknya.

Sementara jika berbicara dari sudut pandang agama, maka semakin jelas bagaimana Islam memuliakan kaum perempuan dan juga anak-anak. Karena ajaran Islam yang lahir dibawa oleh Nabi Muhammad Saw justru memuliakan perempuan, mengangkat derajat perempuan ke tempat terhormat dan mulia. Berbeda jauh dengan perlakukan di masa jahiliyah di mana bayi perempuan dibunuh, perempuan dijadikan budak, posisi ibu dan istri dipandang rendah, dan keburukan lainnya.

Sebagai sebuah isu global, pembangunan gender dan perlindungan anak sarat dengan nilai yang universal. Maka saya mengajak para pembaca dan seluruh elemen masyarakat untuk semakin menghormati kaum perempuan dan anak-anak. Karena kita semua dilahirkan dari rahim perempuan. Dan kita semua pernah menjadi anak-anak. Kebaikan yang kita berikan kepada mereka insya Allah akan kembali kepada kita. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 26 Desember 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>