«

»

Rakor Gubernur Bupati Wali Kota

21 Februari 2019

Pada setiap awal tahun dilaksanakan rapat koordinasi (rakor) antara gubernur dengan bupati dan wali kota se-Sumbar. Yaitu Rakor Perencanaan Pembangunan  Gubernur dengan Bupati/Wali Kota Se-Sumbar. Pada rakor ini setiap bupati/wali kota melakukan rapat dengan gubernur selama kurang lebih satu jam. Rakor pada tahun 2019 berlangsung selama tiga hari.

Pelaksanaan rakor ini diapresiasi oleh para bupati/wali kota karena telah memberikan manfaat nyata untuk pembangunan di wilayah mereka. Dengan rakor ini, setiap bupati/wali kota bisa mempresentasikan di hadapan gubernur beserta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tentang prioritas pembangunan di wilayahnya masing-masing yang memerlukan bantuan pemprov maupun pemerintah pusat. Baik dalam rangka sinergi maupun pengajuan anggaran.

Dengan melakukan sinergi antara kabupaten/kota dengan provinsi, maka peluang berjalannya pembangunan tersebut akan semakin besar terselesaikan dengan baik. Misalnya, pemberian jaminan kesehatan untuk masyarakat. Kabupaten/kota yang memiliki anggaran terbatas perlu bersinergi dengan provinsi. Sehingga beberapa kabupaten/kota yang sudah melakukan sharing anggaran bersama provinsi, mampu mewujudkan pemberian jaminan kesehatan 100 persen kepada masyarakat di wilayahnya.

Demikian pula dengan pembangunan di bidang pendidikan. Para bupati/wali kota menginginkan “pendidikan gratis” untuk pelajar sekolah namun terkendala anggaran, provinsi bisa sharing anggaran dengan kabupaten/kota untuk memenuhi anggaran tersebut. Selain itu pembangunan destinasi wisata yang membutuhkan sinergi dengan provinsi juga dibicarakan di rapat koordinasi ini.

Yang juga dibicarakan di rakor adalah pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. Provinsi akan membantu kabupaten/kota dalam membangun infrastuktur yang menjadi prioritas di daerah tersebut. Dan jika anggarannya cukup besar, maka akan dianggarkan untuk beberapa tahun ke depan atau multi years.

Oleh karena banyaknya daftar pembangunan yang perlu dibantu oleh provinsi sehingga ada yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran.  Ada yang bisa dimasukkan ke anggaran perubahan 2019 jika memenuhi syarat. Namun lebih banyak yang dianggarkan untuk tahun 2020. Sedangkan untuk yang tidak bisa satu kali tahun anggaran maka dianggarkan untuk beberapa tahun.

Dengan mengakomodasi berbagai kebutuhan di kabupaten/kota sehingga masuk ke dalam anggaran provinsi, maka provinsi juga telah ikut melakukan pembangunan bottom-up. Sehingga harapan dari masyarakat di kabupaten/kota bisa terwujud.

Ada beberapa hal terkait anggaran yang sudah diatur bagi provinsi untuk memberikan bantuan kepada kabupaten/kota, seperti bantuan keuangan khusus. Yaitu dana provinsi dimasukkan ke APBD kabupaten/kota berdasarkan surat dari bupati/wali kota terkait prioritas pembangunan di daerahnya yang mengalami kekurangan dana dan memerlukan bantuan provinsi. Atau sharing dana program pembangunan yang ada di kabupaten/kota seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Dan ada juga pendampingan dari provinsi kepada kabupaten/kota, seperti di bidang pariwisata.

Tindak lanjut dari rakor ini adalah dalam satu bulan ke depan akan dilakukan rapat antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota untuk membicarakan teknisnya. Sehingga nanti bisa dimasukkan ke RAPBD Provinsi.

Banyaknya kebutuhan atau keinginan dari kabupaten/kota kepada provinsi dan melihat keterbatasan anggaran di provinsi, maka kami di provinsi meminta dukungan dana dari pusat berupa dana dekonsentrasi, dana alokasi khusus, tugas perbantuan atau kegiatan kementerian. Contohnya seperti pembangunan jalan di Agam, Pesisir Selatan, Mentawai, berasal dari dana pusat.

Melihat perkembangan positif dari pelaksanaan rakor yang bisa meningkatkan sinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota, serta akselerasi pembangunan, maka kegiatan ini patut dipertahankan. Karena terlihat bahwa seluruh kepala daerah menginginkan wilayahnnya mengalami peningkatan kesejahteraan. Dan dengan menjalin sinergi, ternyata kesuksesan yang diinginkan lebih bisa diraih.

Selain rakor dengan bupati/wali kota, saya selaku gubernur juga mengadakan rakor dengan topik tertentu. Misalnya rakor dengan bupati/wali kota se-Sumbar dan pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana dan antisipasi megathrust pada 15 Februari 2019. Dan di luar itu saya juga telah melakukan rapat dengan masing-masing bupati/wali kota untuk sebuah topik. Hal ini memang diperlukan agar kami di provinsi dan kabupaten/kota bisa saling membantu guna suksesnya pembangunan.

Suksesnya pembangunan di kabupaten/kota dan provinsi insya Allah berujung kepada peningkatan kesejahteraan di Sumbar. Dan ini merupakan harapan kita bersama. Maka, bersama-sama dalam membangun Sumbar insya Allah lebih cepat tercapai tujuan yang diharapkan, dan juga lebih berkah. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 21 Februari 2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>