«

»

Perda Sanksi Covid

17 September 2020

Pertambahan jumlah orang yang positif covid terus terjadi di Sumbar, sehingga zona hijau sudah tidak ada lagi. Demikian juga di seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah, baik pusat, provinsi, kota dan kabupaten terus berupaya untuk mengendalikan pertambahan yang positif covid agar tidak semakin banyak.

Upaya pengendalian tersebut dikenal dengan sebutan T2IT. Yaitu Testing, Tracking, Isolation, dan Treatment. Di Sumbar, testing dilaksanakan oleh Laboratorium FK Unand dan Laboratorium Balai Veteriner Bukittinggi. Testing yang dilakukan di Sumbar sejauh ini cukup baik, dan melampaui rata-rata nasional. Laboratorium FK Unand dalam sehari bisa melakukan tes lebih dari 4.000 spesimen, sehingga menjadi laboratorium dengan kinerja terbaik di Indonesia saat ini. Kami turut berbangga dan mengapresiasi pencapaian ini.

Sedangkan tracking sejauh ini juga berjalan baik oleh dinas kesehatan kota dan kabupaten. Kami juga turut mengapresiasi seluruh dinas kesehatan kota dan kabupaten yang telah bersama-sama melakukan kerja besar ini. Sehingga ribuan spesimen bisa dikirimkan per hari.

Sementara isolation (isolasi, karantina), dilakukan di beberapa tempat. Yaitu di Gedung BPSDM Prov. Sumbar, dan Gedung Asrama Diklat PPSDM Kemendagri di Baso, Agam. Dua tempat ini masih bisa menampung mereka yang positif covid. Jika dua tempat ini sudah penuh dan butuh tempat lagi, sudah disiapkan Gedung Asrama Bapelkes Dinas Kesehatan Sumbar dan Gedung UPTD BPP Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Prov. Sumbar. Pemkab dan pemko juga sudah menyiapkan tempat karantina daerah, bahkan hingga karantina nagari. Alhamdulillah, untuk tempat isolasi hingga saat ini masih cukup tersedia.

Adapun treatment (pengobatan, perawatan), rumah sakit rujukan covid masih bisa menampung. RS rujukan covid di Pariaman masih bisa menampung pasien covid. Demikian pula RS M. Djamil Padang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sedangkan RS Achmad Mochtar yang juga ditunjuk oleh pusat kapasitasnya bisa dibilang sudah penuh. Namun RS lain masih bisa menampung. Dan RS daerah juga siap menampung pasien covid.

Alhamdulillah, untuk treatment di rumah sakit, sejauh ini masih bisa untuk menampung pasien covid. Jika nanti terjadi lonjakan, maka kami sudah menyiapkan ruangan tambahan di beberapa rumah sakit. Termasuk RS Tentara dr. Reksodiwityo Padang dan RS Bhayangkara Padang.

Dari sisi pemerintah yang sudah diuraikan di atas, kami telah melakukan upaya maksimal untuk menangani masalah covid ini. Termasuk antisipasi ke depan. Namun dari sisi masyarakat, ternyata masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker. Maka, inilah yang menyebabkan terjadinya lonjakan pertambahan orang yang positif covid.

Meningkatnya lalu lintas orang keluar Sumbar dan masuk Sumbar tanpa kesediaan untuk dites juga menyebabkan terjadinya lonjakan orang yang positif covid. Demikian pula dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya masyarakat atau kegiatan lainnya, yang mengabaikan penggunaan masker. Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan orang yang positif covid.

Sejak ditemukannya kasus pertama orang yang positif covid di Sumbar, kami telah melakukan pembatasan atau pengetatan di perbatasan. Tujuan pembatasan dan pengetatan di perbatasan adalah agar orang yang masuk Sumbar bisa dipastikan sehat sehingga tidak membawa virus ke Sumbar.

Untuk perbatasan darat, dilakukan di tujuh titik perbatasan darat antara Sumbar dengan provinsi tetangga. Sedangkan untuk perbatasan udara, dilakukan BIM, di sini disediakan tes swab gratis. Di BIM, pernah ada orang yang tidak bersedia dites swab, akhirnya saudara di kampungnya menjadi korban penularan hingga meninggal. Dan untuk perbatasan laut, dilakukan di Pelabuhan Muaro dan Bungus Padang.

Selain pembatasan dan pengetatan perbatasan, kami mengeluarkan Pergub No. 37 tentang Tatanan Normal Baru Produktivitas Aman Covid pada bulan Juni 2020 yang memuat sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa lisan, tulisan, maupun sanksi sosial, dengan Satpol PP sebagai pelaksananya. Satpol PP sudah banyak memberikan sanksi lisan, tulisan dan sosial. Perwako dan Perbup juga dikeluarkan untuk hal yang sama. Namun baik Pergub, Perwako dan Perbup ternyata tidak efektif.

Kemudian terbit Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada bulan Agustus 2020. Sanksi yang dikenakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Inpres ini ternyata juga belum efektif. Masyarakat masih banyak yang belum disipilin.

Maka, jika ingin mendisiplinkan masyarakat, salah satu jalannya adalah menerapkan kembali PSBB. Namun jika kembali ke PSBB, pemerintah harus menyiapkan dana ratusan miliar rupiah untuk diberikan kepada mereka yang dirumahkan karena tidak bekerja serta untuk pemulihan ekonomi. Sementara, ketersediaan dana atau kemampuan keuangan pemerintah sudah tidak ada lagi untuk hal tersebut. Ini bukan masalah dana yang tinggal sedikit, tetapi memang sudah tidak ada lagi. Masalah ketersediaan dana juga terjadi di pemkab dan pemko, ada yang rencananya membantu untuk tiga bulan ternyata hanya mampu satu bulan. Dan ada juga yang tidak sesuai rencana.

Melihat hal demikian, maka solusi berikutnya adalah menyadarkan dan mendisiplinkan masyarakat dengan menyiapkan sanksi yang dianggap lebih memberikan efek jera. Maka, dibuat Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Poin penting dari perda tersebut adalah pemberian sanksi pidana. Pergub, Perwako dan Perbup tidak bisa memuat sanksi pidana, hanya sanksi administratif, tapi Perda bisa. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Sumbar yang telah membuat perda tercepat. Waktunya kurang lebih sembilan hari untuk pembahasan. Dan ini merupakan perda pertama di Indonesia tentang penanganan covid-19 yang disertai sanksi pidana selain sanksi administratif.

Sanksi administratif yang diberikan dalam perda ada dua. Sanksi peorangan dan sanksi kelompok. Sanksi perorangan bagi yang tidak memakai masker adalah, membersihkan fasilitas umum, denda 100 ribu rupiah, dan aksi polisional. Bagi yang tidak bersedia dikarantina padahal positif covid akan dijemput paksa (aksi polisional) dan denda 500 ribu rupiah.

Sedangkan sanksi administratif kelompok, tidak pakai masker di restoran, hotel, instansi, acara, kegiatan, maka penanggung jawab restoran, hotel, instansi tempat wisata, acara, kegiatan diberikan teguran lisan, tertulis, denda 500 ribu rupiah, pembubaran kegiatan, penghentian sementara, dan pencabutan izin.

Sanksi pidana untuk perorangan dari 250 ribu hingga 500 ribu rupiah. Sanksi pidana kurungan, paling lama dua hari. Sanksi pidana untuk kelompok, seperti perkumpulan, panitia dan pemilik usaha, maksimal satu bulan kurungan, atau denda 15 juta rupiah.

Sanksi diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Selain itu sanksi diterapkan kepada orang yang positif covid tapi masih berkeliaran di luar rumah atau tidak mau diisolasi. Demikian pula orang yang positif covid dan keluarganya tidak mau dites swab, bisa dikenakan sanksi. Akan dikenakan tindakan polisional (jemput paksa, kurungan atau karantina) bagi yang melanggar.

Perda adaptasi kebiasan baru ini adalah instrumen untuk mendisiplinkan masyarakat agar mau memakai masker ketika keluar dan mematuhi aturan kesehatan lainnya. Sehingga bisa tetap produktif mencari nafkah dan aman covid (tidak menularkan dan tidak tertular). Dan lama kelamaan insya Allah masyarakat akan bisa memahami aturan ini dan terbiasa.

Dulu, orang mengendarai motor tidak wajib memakai helm. Kemudian keluar aturan wajib memakai helm disertai sanksi. Masyarakat pun bisa memahami aturan tersebut sehingga bersedia memakai helm. Kini, di masa pandemi covid, banyak orang yang tidak memakai masker. Maka dibuat aturan yang mewajibkan masyarakat memakai masker disertai sanksi. Dengan harapan, mereka patuh dan bisa memahami aturan ini akhirnya menjadi biasa pakai masker.

Negara maju seperti Singapura, pernah mengalami masa orang bebas merokok di tempat terbuka dan buang sampah sembarangan. Tapi kini masyarakat Singapura dan wisatawan patuh akan aturan untuk tidak merokok di tempat terbuka dan tidak buang sampah sembarangan.

Semoga dengan perda yang berisi sanksi denda dan kurungan, bisa membuat orang jera melanggar aturan. Dan bisa semakin melindungi seluruh masyarakat terhadap penyebaran Covid-19.

Adapun pihak yang harus mematuhi perda ini adalah seluruh lapisan masyarakat, dari gubernur, bupati, wali kota, tentara, polisi, ASN, pegawai swasta, pedagang, petani, tenaga kesehatan, kaum profesional, tenaga pendidik, tokoh agama, seniman, budayawan, sopir, buruh, nelayan, mahasiswa dan lainnya. Karena siapapun bisa tertular atau menularkan jika tidak pakai masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan.

Mari kita sukseskan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kita mau hidup lebih baik, maka kitalah yang harus mematuhi perda ini. Dengan mematuhi perda, maka kita sudah berperan menolong diri, keluarga, kerabat, dan masyarakat. Sebaliknya, jika kita melanggar, maka kita akan membahayakan diri, keluarga, kerabat, dan masyarakat. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Harian Padang Ekspres 17 September 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>