«

»

Pilkada dan Covid

24 September 2020

Pilkada serentak yang rencananya dijadwalkan akhir September 2020, pada bulan Mei 2020 diundur oleh pemerintah menjadi awal Desember 2020. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pilkada 2020 harus tetap jalan dan tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena pandemi belum diketahui kapan berakhir. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyatakan tetap akan melaksanakan pilkada serentak 2020 pada 9 Desember.

Dalam rapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP tanggal 21 September 2020, disepakati pelaksanaan pilkada serentak tetap 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Mendagri menyatakan bahwa pilkada tidak diundur karena merupakan momentum memilih pemimpin yang kuat yang dipilih rakyat dan mampu menangani dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pilkada merupakan momentum mendorong pemerintah daerah agar maksimal dalam menangani Covid-19 beserta dampaknya.

Agar kepemimpinan di daerah bisa berkelanjutan, maka pilkada 2020 tidak bisa diundur lagi. Kelanjutan pemerintahan daerah jika pilkada ditunda akan berpengaruh terhadap jalannya program pembangunan. Terutama di masa pandemi, yang membutuhkan berbagai eksekusi program dan kebijakan dari kepala daerah definitif.

Keberadaan pejabat sementara yang menggantikan kepala daerah yang selesai masa jabatannya, tidak bisa semaksimal kepala daerah definitif dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Maka pilkada harus tetap dijalankan. Sehingga nantinya kepala daerah definitif bisa menentukan prioritas pembangunan, program dan kebijakan di masa pandemi.

Namun pilkada akan menyebabkan banyaknya orang bertemu. Untuk itu, agar pilkada bisa tetap berjalan harus mematuhi protokol kesehatan. Misalnya di masa pendaftaran ke KPU, meskipun sudah diupayakan sesedikit mungkin orang yang berkumpul, tetap saja terjadi kondisi orang berkumpul. Demikian juga di tahapan lainnya, seperti masa kampanye dan pencoblosan. Serta konsolidasi parpol, relawan, tim sukses, tim pemenangan, sosialisasi calon dan lainnya yang akan menimbulkan adanya pertemuan orang atau kerumunan.

Proses pilkada yang sudah melibatkan pasangan calon, masyarakat, parpol pendukung, relawan, tim sukses, akan mengakibatkan terjadinya pertemuan orang dengan orang. Ini berpotensi terjadinya penularan, dan juga berpotensi munculnya klaster baru. Sebelumnya sudah muncul klaster pasar, klaster pesta pernikahan, klaster perantau yang datang ke kampung, dan klaster perkantoran. Klaster pilkada berpotensi muncul karena akan ada 13 pilkada kota/kabupaten dan 1 pilkada provinsi di Sumbar.

Peraturan KPU (PKPU) dan juga peraturan lainnya belum mencakup bagaimana mengatasi dampak pandemi ketika pilkada berlangsung. Atau dengan kata lain, peraturan yang ada belum mengatur pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Misalnya pelaksanaan pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

Untuk berjalannya pilkada dengan baik dan aman covid, maka Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang sudah disahkan oleh DPRD Prov. Sumbar bisa digunakan untuk mengatur bagaimana jalannya proses pilkada yang mematuhi protokol kesehatan. Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bisa mengisi kekosongan aturan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Sumbar. Sehingga proses pilkada bisa mematuhi perda guna mencegah terjadinya klaster baru, serta bisa produktif dan aman covid.

Perda ini juga membantu pihak-pihak terkait seperti Kemendagri dan Bawaslu yang terkendala aturan. Sehingga tidak bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan, seperti orang yang tidak memakai masker ketika mengikuti kegiatan terkait pilkada.

Dengan demikian, sosialiasi para calon kepala daerah ke masyarakat harus memakai masker. Demikian pula ketika mendaftar ke KPU, harus memakai masker. Pertemuan tim sukses, relawan, parpol pengusung juga harus memakai masker. Kampanye pasangan calon juga harus memakai masker bagi orang yang hadir.

Demikian pula ketika hari pemilihan/pencoblosan. Masyarakat yang memilih beserta petugas penyelenggara harus memakai masker. Dengan mematuhi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada beserta seluruh prosesnya, maka insya Allah bisa mencegah dan meminimalkan penyebaran covid dan munculnya klaster baru.

Oleh karena itu, mari kita sukseskan pilkada serentak 2020 dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dan juga Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 . Selain itu, mari kita ajak keluarga kita, orang dekat kita, untuk selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dan mencuci tangan. Sehingga memakai masker menjadi kebiasaan sehari-hari ketika keluar rumah. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Harian Singgalang 24 September 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>