Oleh Irwan Prayitno

Saya sudah jarang membaca berita dari Padang, karena dunia saya saat ini sudah berbeda dengan yang dulu sewaktu menjabat Gubernur Sumbar yang menuntut mengikuti perkembangan di Sumbar. Tetapi menjadi menarik bagi saya ketika membaca tulisan yang dibuat Dr. Yesi Elsandra di Singgalang yang berjudul “PKS Menuai Keputusan Politiknya” (28/11). Kenapa? Karena kegagalan PKS di Pilkada langsung diarahkan karena keputusan PKS untuk koalisi dengan KIM dan keputusan dalam Pillkada atau keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh Majelis Syuro. Padahal ada beberapa keputusan yang dibuat oleh DPTP PKS bukan Majlis Syuro. Yang disebut dalam tulisan tersebut adalah analisa yang kalah dalam versi hitung cepat. Sedangkan yang menang dalam hitung cepat tidak disebut. Sehingga seolah-olah PKS benar-benar mengalami kekalahan telak akibat keputusan politiknya.

Sebetulnya PKS sangat berterimakasih atas semua perhatian dan masukan berbagai pihak terhadap kekalahan PKS. PKS pun siap untuk mengevaluasi diri.

Memang sangat mudah memberi analisa terkait sebab akibat tentang sesuatu. Kecelakaan terjadi, karena tidak hati-hati. Gagal ujian, karena malas belajar. Bangkrut dagang, karena pasaran sepi. Banyak contoh lain untuk menyederhakan suatu alasan atas suatu sebab. Kita juga akan mudah untuk mengatakan 2 + 3 = 5. Mudahkan?

Padahal peristiwa sosial (termasuk politik) akan banyak sekali variabel penyebab yang ‘memungkinkan sesuatu terjadi’. Tidak semudah menjawab masalah eksak seperti penjumlahan tadi. Pasti 5 jawabnya dan cepat jawabnya serta pasti benar. Tidak ada analisa lainnya. Tapi masalah sosial (politik) tidak bisa demikian. Pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa Doktoral, begitu lama mahasiswa menentukan variabel-variabel yang akan dikaji sebagai penyebab dan kemudian dibuktikan pula secara empirik dengan metoda yang tepat.

PKS pasti menerima kekalahan di pilkada seperti menerima pula kemenangannya. Kita akan evaluasi! Tapi apakah sudah bisa saat ini? Ooo ya…. kalah menang pun baru versi quick count (hitung cepat). Tentu belum resmi. Karena resminya nanti dari KPU. Terburu-buru menganalisa sesuatu yang belum resmi. Kita sudah menilai dan memberikan komentar PKS kalah di DKJ karena bla… bla… bla… Nah, tenyata 2 putaran. Nah, ternyata PKS menang! Terus…. bagaimana pertanggungan analisa sebelum ini?!

Kasus Depok, Jabar, dan DKJ yang kalah punya cerita sendiri dengan alasan yang berbeda. Kekalahan di Pilkada Depok, di antaranya karena sudah 4 kali berkuasa dan masyarakat ingin perubahan yang sudah digaungkan sejak lama sebelum adanya KIM. Sementara itu di Jawa Barat, keputusan calon dari DPTP PKS belum lama diSK kan sehingga terlambat dalam sosialisasi. Sedangkan sang pemenang sudah lama melakukan sosialisasi. Di DKJ, tidak semua Parpol pengusung RIDO ikut aktif sebagai timses, kerja kurang maksimal.

Dukungan/usungan PKS yang menang pilkada juga ada, meski berasal dari hitung cepat. Seperti Provinsi Kaimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, 12 Kota/Kabupaten di Sumatra Barat, 19 Kabupaten dan 2 kota di Jawa Tengah, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Manokwari, 3 Kabupaten dan 1 Kota di Banten, 2 kabupaten di Kaltim. Ini adalah di antara data wilayah yang menang yang diusung oleh PKS. PKS ikut di lebih 400 pilkada kota/kabupaten dan provinsi di mana ada 115 kader yang ikut di dalamnya.

Majelis Syuro adalah pengambil keputusan tertinggi di PKS. Terutama keputusan strategis seperti koalisi. Sedangkan penentuan kepala daerah ditentukan oleh DPTP PKS. Dua hal yang berbeda.

Majelis syuro terdiri dari banyak orang (99 orang). Mereka umumnya orang yang berpendidikan dengan berbagai latar belakang keilmuan. Dengan jumlah yang cukup banyak ini bisa saling melengkapi kekurangan yang ada dan juga saling menguatkan pendapat dan menyempurnakan keputusan yang diambil.

Keputusan Majelis Syuro merupakan hasil musyawarah, hasil ijtihad. Hasilnya tetap lebih baik daripada keputusan individu. Ijtihad jika benar dapat dua pahala, dan jika salah dapat 1 pahala. Musyawarah adalah ajaran Islam. Di partai lain keputusan partai hanya diputuskan 1 orang tetapi anggota bisa menerima tanpa boleh melawan. Banyak ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam ketika berkunjung ke DPTP PKS mengklarifikasi berita miring tentang keputusan PKS justru memberi dukungan atas keputusan tersebut. Demikian pula dengan tokoh agama lain yang juga memberi dukungan kepada keputusan PKS.

Di pilkada Jakarta PKS dukung Ridwan Kamil dan Suswono tanpa dukungan Anies. Tetapi tokoh-tokoh Islam, organisasi Islam memberikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Hasil hitung cepat, memang belum menggembirakan. Sementara itu, elektabilitas paslon yang didukung Anies di Jakarta sudah cukup mengimbangi elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebelum Anies memberi dukungan.

Di Pilpres 2024, Anies memang menang di Sumbar. Tetapi di Pilkada Sumbar, PKS bisa meraih kemenangan 13 dari 20 pilkada hasil hitung cepat di tengah isu Anies vs PKS.

Selaku salah seorang Anggota Majelis Syuro PKS, saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari berbagai pihak untuk PKS. Semoga masukan-masukan ini bisa menjadi pertimbangan bagi PKS untuk lebih baik ke depannya. ***

http://singgalang.co.id 29/11/2024

PKS Menuai Keputusan Politiknya? https://www.hariansinggalang.co.id/berita/201188/pks-menuai-keputusan-politiknya