«

»

Cara Informal Menyempurnakan RPJMD

26 Maret 2016

Banyak cara dapat dilakukan kepala daerah untuk menyerap aspirasi masyarakatnya agar berpartisipasi dalam membuat rencana pembangunan.  Misalnya, dengan melihat apa yang dilakukan pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Barat dalam menyempurnakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.  Menariknya adalah ketika Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memerintahkan jajarannya untuk mempertimbangkan masukan dari semua elemen masyarakat. Biasanya masukan itu diperoleh dengan cara formal yang tentu melibatkan lembaga-lembaga formal saja.

Namun, untuk RPJMD kali ini Gubernur Irwan Prayitno justru melakukan cara lain dengan menempuh cara informal yang tentu berasal dari lembaga informal.

 

 

Langkah Irwan Prayitno mengundang anggota forum diskusi informal dari media sosial memberi masukan RPJMD yang sedang disusunnya adalah cara yang bernas. Apalagi dalam forum diskusi melalui media sosial tersebut diikuti oleh banyak kalangan dari berbagai latar belakang keilmuan, sehingga banyak sekali muncul ide dan gagasan yang orisinal. Bagi pemerintah provinsi, melibatkan forum seperti ini penting dan sangat stategis. Karena faktanya, ide serta gagasan forum diskusi ini kaya dengan perspektif, serta pengalaman yang dapat dijadikan rujukan. Bahkan, tidak jarang bersentuhan langsung dengan masalah masyarakat sehingga dapat menjadi solusi praktis.

Selama ini memang masalah perencanaan pembangunan selalu mendapat sorotan, terutama bagaimana menyerap aspirasi masyarakat. Walaupun sudah dilaksanakan musrenbang, namun langkah ini dianggap belum cukup karena perencanaan yang disusun dalam musrenbang bersifat tahunan dan tetap harus mengacu pada RPJMD. Bahkan, tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun melalui musrenbang itu belum memiliki sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Memang sesuai dengan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan kepala daerah terpilih menyusun RPJMD berdasarkan visi dan misinya. Untuk menyempurnakan apa yang menjadi substansi dalam RPJMD itu, maka rancangan RPJMD idealnya memang harusnya dimintakan tanggapan kepada masyarakat. Ini tidak lain agar RPJMD ini bisa menjadi milik masyarakat Sumatera Barat, sehingga mereka terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Memaksimalkan Pendekatan

Dengan mengundang anggota grup diskusi informal dari media sosial seperti WhatsApp ini dapat memaksimalkan pendekatan yang ada dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.  Bagaimana tidak. Ketika kegiatan ini dapat dilaksanakan, maka tanpa disadari empat pendekatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu pendekatan dari atas (top down), pendekatan dari bawah (bottom up), pendekatan politis dan pendekatan teknokratis dapat dilaksanakan sekaligus.

Misalnya, pendekatan perencanaan dari atas (top down planning) yang menekankan pada peran pemerintah sebagai ujung tombak perencanaan pembangunan. Biasanya ide dan gagasan pembangunan ini muncul dari elite pemerintah karena dianggap strategis sesuai dengan kepentingan organisasi ke depan. Sayangnya, pendekatan ini tidak begitu menghiraukan situasi dalam masyarakat. Walaupun begitu, perencanaan seperti ini sangat penting apalagi yang terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang memang harus diterjemahkan ke dalam RPJMD yang lebih komprehensif. Jelas dalam keanggotaan forum diskusi informal ini ada juga yang berprofesi sebagai elite pemerintahan yang tentunya akan dapat memanfaatkan hasil diskusi forum ini untuk memperluas cakupan rancangan RPJMD yang disusunnya.

Begitu juga dengan, pendekatan kedua, yaitu perencanaan dari bawah (bottom up planning) adalah pendekatan yang berasal dari bawah, yaitu ide dan gagasan perencanaan pembangunan dari semua elemen yang ada dalam masyarakat. Karena forum diskusi informal ini juga beranggotakan praktisi lapangan yang memiliki pengalaman yang banyak tentu dapat memberi pengayaan terhadap rancangan RPJMD tersebut agar lebih praktis dan bermanfaat kepada masyarakat.

Pendekatan lain adalah pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif yang juga melibatkan semua elemen yang ada di daerah untuk memperkaya gagasan pembangunan daerah.  Undangan dari pemerintah daerah provinsi kepada forum diskusi informal di media sosial ini juga bagian strategi pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan konsep pembangunan partisipatif yang selama ini menjadi prinsip dalam tata kelola kepemerintahan yang baik.  Secara tidak langsung, apa yang dilakukan ini juga langkah memaksimalkan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi pemerintahan yang menjadi prioritas gubenur Irwan Prayitno dan wakil gubernur Nasrul Abit.

Pendekatan berikutnya yang juga tidak kalah menarik—sekaligus dimaksimalkan melalui undangan kepada forum diskusi informal ini adalah pendekatan teknokratis. Dalam konsepnya, pendekatan teknokratis ini adalah pendekatan yang berangkat dari metoda dan cara pikir ilmiah yang biasanya dilakukan di perguruan tinggi.  Satu hal yang jelas bahwa forum diskusi informal melalui media sosial ini memiliki anggota dengan pelbagai latar belakang keilmuan yang juga berasal dari kalangan perguruan tinggi. Dengan demikian, ide dan gagasan yang disampaikan dalam grup diskusi ini juga berangkat dari hasil riset atau konsep/teori yang relevan untuk memperkuat rancangan RPJMD yang sudah ada.

Terakhir adalah pendekatan politis yang juga tidak kalah penting ketika menyusun RPJMD ini. Bagaimana pun perencanaan pembangunan daerah juga harus melibatkan DPRD. Artinya, ide dan gagasan tentang visi-misi kepala daerah juga harus dapat dikritisi oleh DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah. Dengan keluasan jaringan yang dimiliki oleh anggota DPRD tersebut, mereka tentu juga membuka diri dengan ikut bergabung menjadi bagian dalam forum diskusi informal yang ada di dunia maya.

Inilah langkah strategis Gubernur Irwan Prayitno sebagai kepala daerah yang patut diapresiasi karena upayanya dalam memberi muatan visi dan misi yang disampaikannya ketika pilkada dahulu.  Ini dimaksudkan agar RPJMD yang menjadi jabaran visi dan misinya memang menjadi milik masyarakat Sumatera Barat. Agaknya apa yang sedang dilakukan ini sejalan dengan filosofi “basamo mako manjadi “ yang ditulis Irwan Prayitno di Teras Utama harian ini beberapa waktu lalu. (*)

Asrinaldi A
Dosen FISIP Unand

Padang Ekspres, 26 Maret 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>