GUBERNUR SUMATRA BARAT IRWAN PRAYITNO
Bisnis, JAKARTA – Pembangunan Tol Padang—Pekanbaru seksi Padang—Sicincin (30,4 kilometer) terkatung-katung. Padahal, groundbreaking satu-satunya PSN di Provinsi Sumatra Barat itu sudah dilakukan sejak 9 Februari 2018. Bisnis mewawancarai Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno perihal perkembangan proyek tersebut di Padang, baru-baru ini. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana perkembangan proyek jalan tol seksi Padang—Sicincin?
jalan terus. Penolakan itu biasa. Biasa dalam arti masyarakat enggak bisa kita puaskan semuanya. semuanya proses. Kami bagi dari Padang (STA) KM 0 sampai (STA) 4 KM. Sebagian besar sudah selesai meski ada satu dua titik yang masih ada penolakan.
Kami sedang nego lagi sehingga nanti akhirnya kami mengikuti undang-undang ; meletakkan uang kami untuk masyarakat di pengadilan atau konsinyasi. Kami lanjutkan prosesnya. Tidak ada yang bisa menghambat kegiatan pembangunan yang sifatnya strategis untuk kepentingan masyarakat banyak.
Apakah sudah ada penetapan lokasi untuk trase setelah kilometer 4,2?
Dari (STA) 4 sampai (STA) 30 KM, itu sedang menunggu surat dari Dirjen untuk saya terbitkan pergub terkait dengan penetapan lokasi atau penlok.
Apakah trase itu mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin trase tol dipindahkan ke arah jalan lingkar Duku-Sicincin?
Itu yang baru, mengarah ke tepi bukit. Kalau yang asal, mengenai banyak tanah masyarakat yang produktif. Sampai 30 km, berbarengan dengan saat ini, di Kabupaten Lima Puluh Kota sedang proses, di gunung yang akan dibuat terowongan itu. Itu kelihatannya lancar.
Proses apa yang sedang dilakukan di sana?
Ini nego dengan masyarakat untuk tanahnya. Nanti penlok semua. Semua titik jalan semua. Yang dari Pekanbaru sudah jalan kemari. Kami tetap persuasif kepada masyarakat pendekatannya. Sampai waktunya tidak bisa, kita jalan terus.
Di Nagari Kasang, di kilometer 0 sudah ada putusan pengadilan. Namun, Hutama Karya belum bisa leluasa bekerja karena masih ada gangguan. Apa yang akan Anda lakukan?
Kemarin saya sudah telepon Bupati Padang Pariaman. Nanti kami dekati. Mohon maaf saya tidak ingin keras, represif. Kalau seandainya masih mengganggu, sudah kami dekati, kami beri tahu, uang sudah tersedia, ya tidak ada jalan lain, polisi akan turun tangan.
Dalam RPJMD 2016—2021 disebutkan, pembangunan infrastruktur mulai dinikmati pada 2019. Sejauh mana perkembangan infrastruktur di Sumatra Barat?
Kalau Infrastruktur di Sumbar, coba tanya ke Menteri PUPR Pak Basuki maupun menteri yang lama Pak Djoko . Mereka menyatakan (infrastruktur) Sumbar yang terbaik di Sumatra. Lewat Sumbar baru terasa mana yang jelek. Apalagi jalan nasional, hampir semuanya mulus. Nah, yang ada jalan kota dan kabupaten, memang masih ada yang jelek. Ini wajar karena mereka tidak punya uang.
Terkait dengan agenda pembangunan di bidang ekonomi. Apa yang akan menjadi fokus Sumbar ke depan?
Pariwisata dan home industry. Kami ingin agar raw material itu diproses. Ini bukan industri besar, melainkan UMKM. Itu fokus kami. Adapun investasi kami fokus ke energi terbarukan.
Apakah sudah ada penyederhanaan regulasi untuk menarik arus penanaman modal di Sumbar?
Kalau regulasi sudah dipotong sesuai arahan Presiden dan (prosesnya) cepat. Semuanya tidak berbayar, waktu jelas, kapan mereka siap. Alhamdulillah tidak ada komplain. Bagi investor, pengusaha biasa komplain hanya masalah lahan. Kalau kepala daerah peduli dan mau mengurus dengan serius insyaallah rakyat di Minang mau diajak bicara.
Pewawancara: Rivki Maulana (rim)