PADANG, METRO-Gubernur bersama 19 bupati/walikota se-Sumbar, sepakat untuk menyukseskan Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Tidak hanya ingin menjadikan Pemilu berlangsung aman, jujur dan adil, namun para kepala daerah dan seluruh unsur Muspida berharap tingkat partisipasi pemilih semakin membaik di Sumbar, dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI dan DPD RI.

Hal itu terungkap dalam rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah Sumbar di Hotel Bumi Minang, Jumat (14/3). Rapat itu dihadiri kepala daerah se-Sumbar, camat dan KPU se-Sumbar. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, berdasarkan data pemerintah, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999, partisipasi pemilih mencapai (92,74 persen). Kemudian angka itu turun menjadi 84,07 persen pada Pemilu 2004 dan kembali turun pada Pemilu 2009 (71 persen).

”Secara bertahap di setiap pemilihan umum partisipasi pemilih cenderung menurun. Dengan makin rendahnya partisipasi pemilih ini, kita harapkan perangkat dan lembaga pemerintah, termasuk kabupaten/kota dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu nanti,” ungkap Irwan Prayitno.

Dari data nasional, Pemilu tidak sedikit yang berakses terjadi konflik, sebagai wujud ketidakpuasan pada pelaksanaannya. Berdasarkan data yang dihimpun pusat komunikasi dan informasi (Puskomin) Kementerian Dalam Negeri tercatat peningkatan eskalasi konflik dari tahun ke tahun.

Untuk tahun 2010 terjadi 93 konflik, 2011 (sebanyak 77 konflik), 2012 (sebanyak 128 konflik) dan tahun 2013 (sebanyak 53 konflik). Peristiwa konflik tersebut diantaranya, kekerasan bernuansa SARA, aksi bentrok warga dengan ormas. Kemudian aksi kekerasan dan unjuk rasa, seperti aksi penolakan kebijakan yang diterbitkan pemerintah, contohnya kenaikan BBM di daerah.

Aksi bentrok antarmassa pendukung calon kepala daerah dalam pemilu kada dan aksi massa terkait sengketa pertanahan. “Sesuai arahan Presiden, sukseskan pemilu. Belajar dari Pemilu 2009, patuhi segala aturan, pahami kewenangan masing-masing cegah pelanggaran dan penyimpangan. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi kita saat ini hadir bupati/walikota serta seluruh jajaran sampai camat, berkoordinasi. Untuk teknisnya nanti akan dibicarakan lebih intens,” ujarnya.

Sesmenpolhukam, Letjen TNI Langgeng Sulityono mengatakan, potensi konflik selalu ada. Setiap pergantian pimpinan atau kegiatan demokrasi semuanya memiliki potensi konflik. Untuk TNI akan terlibat membantu Polri dalam pengamanan pelaksanaan Pemilu. “Potensi itu selalu ada, selagi kita masih banyak punya keinginan potensi konflik pasti ada. Kita harus waspada,” tegas Langgeng.

Meski begitu, Langgeng mengaku potensi konflik di Sumbar relatif kecil. Terlihat dari kehidupan bermasyarakat di Sumbar masih mematuhi ninik mamak selaku pemuka adat. Selain itu juga tercermin dari tidak pernah adanya konflik antara Polri dan TNI. “Bahkan Sumbar ini paling rajin dalam koordinasi dengan pusat untuk ketahanan. Apalagi pelaksanaan masalah sosial sangat minim,” ujarnya.

Sinergi TNI dan Polri

Hal yang sama ditegaskan Danrem 032 Wirabraja Letkol (Inf) A Rachman. Katanya, Korem 032 Wirabraja siap membantu Polri dalam mengamankan Pemilu di Sumbar. Ada sebanyak 5.300 personel yang dilibatkan, mensiagakan sebanyak 10 Komando Distrik Militer (Kodim) dan 88 Komando Rayon Militer (Koramil).

“Pada prinsipnya kita membantu, karena kita memang tidak diberikan sektor khusus dalam penanganan pengamanan, termasuk penganan konflik pemilu, TNI tetap membantu Polri,” tegas A. Rachman.

Ketua KPU Sumbar, Amanasmen berharap koordinasi tetap berlanjut bersama pemerintah daerah. Terutama sampai pada jajaran pemerintah terendah, seperti camat dan lurah. Karena sampai saat ini masih ribuan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) belum dilantik. “Kami juga memiliki keterbatasan, untuk itu kami memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang berkelanjutan dalam pelaksanaan Pemilu ini,” ujarnya.

Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Syafrizal Ucok mengatakan, rapat tersebut guna meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah. Kemudian menjalin komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan dalam mensukseskan pemilu 2014. “Dengan rapat koordinasi ini kita harapkan koordinas pemerintah dalam pelaksanaan pemilu dapat bejalan lancar,” ujarnya.

posmetropadang.com 14 Maret 2014