Pewarta : Joko Nugroho

Padang, (Antara) – Presentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), pada tahun 2013 turun menjadi 7,56 persen dibanding tahun 2012 yang mencapai 8,00 persen.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dalam Nota Pengatar Rancangan Kebijakan Umum dan Plafon Anggaran Sementara APBD Sumbar 2015 di Padang, Kamis, mengatakan selain itu angka presentase penduduk miskin tersebut lebih rendah dari yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 hingga 2015 yakni 7,75 persen

Ia mengharapkan pada tahun 2014 presentase penduduk miskin Sumbar juga dapat ditekan lagi menjadi 7,35 pensen dan pada 2015 kembali ditekan menjadi 6,95 persen.

Meski presentase penduduk miskin Sumbar dapat ditekan, namun untuk Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumbar justru naik menjadi 6,99 persen pada 2013 dibanding tahun sebelumnya 2012 yang tercatat 6,52 persen.

Dengan kenaikan itu berarti Sumbar belum mampu menekan angka TPT sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 hingga 2015, katanya.

Meski sempat meningkat tetapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tetap bertekad pada tahun 2014 angka TPT dapat kembali turun menjadi 5,5 persen dan pada 2015 kembali dapat ditekan menjadi 5,13 persen, sebutnya.

Hal ini, katanya, perlu kerja keras semua pihak dengan memfokuskan program dan kegiatan yang dapat member dorongan menciptakan lapangan kerja.

Pemprov Sumbar dalam Rencana Pembangunan Janga Menengah Daerah (RPJMD) 2010- hingga 2015 telah menargetkan pada 2014 tingkat pengangguran turun menjadi 5,5 persen dari perkiraan jumlah penduduk 5,17 juta orang.

Begitu pula untuk 2015 dari perkiraan total penduduk 5,25 juta jiwa ditargetkan tingkat pengangguran dapat ditekan menjadi 5,13 persen.

Salah satu upaya untuk menekan tingkat pengangguran adalah dengan meningkatkan pertumbuhan product domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Yulteknil mengatakan dalam mengotimalkan pelaksanaan program prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengguran dan daerah tertinggal, DPRD telah memberi dua rekomendasi pada Pemprov Sumbar.

Dua rekomendasi tersebut adalah pertama, mengevaluasi kembali secara menyeluruh program gerakan pensejahteraan petani dan gerakan pensejahteraan nelayan.

Kedua, memberikan prioritas pembangunan pada daerah tertinggal dalam rangka percepatan penurunan jumlah daerah tertinggal. (*)

antarasumbar.com, 21 Agustus 2015