DIREKTUR Pol PP dan linmas beserta Kasatpol PP dan Damkar mendampingi Gubenur Sumbar saat pembukaan forum komunikasi peningkatan sumber daya aparatur PPNS se-Sumbar .

Lewat GIR dan FKPSDA

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengelar sosialisasi gerakan Indonesia ramah (GIR) dan forum dan komunikasi peningkatan sumber daya aparatur (FKPSDA) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) se Sumbar.

Kegiatan sosialisasi Gerakan Indonesia Ramah ini, diadakan tanggal 30 sampai dengan 31 Oktober dan dibuka langsung Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abit. Sedangkan kegiatan forum komunikasi peningkatan sumber daya aparatur PPNS se Sumbar dibuka oleh Gubenur Sumbar Irwan Prayitno. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 2 sampai 3 November. Kedua kegiatan itu diadakan di Hotel Ibis Padang.

Acara itu juga dihadiri oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri, Direktur Pol PP  serta Linmas Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Perwakilan Polda Sumbar.

Kasatpol PP dan Damkar Provinsi Sumbar Zul Aliman,menyebutkan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental diperlukan adanya upaya memperbaiki dan  membangun karakter bangsa yang mengacu pada nilai- nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, maju, makmur dan pancasila.

Sesuai dengan kewenangan Satpol PP, gerakan revolusi mental, di mana Satpol PP berada pada program Indonesia tertib, maka perlu dilakukan sosialisasi gerakan Indonesia ramah bagi aparat Satpol PP se Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan ada 5 program gerakan nasional revolusi mental yaitu program gerakan Indonesia melayani, gerakan Indonesia bersih, gerakan Indonesia tertib, gerakan Indonesia mandiri dan gerakan Indonesia bersatu.

“Tidak itu saja, kami pun melaksanakan kegiatan forum komunikasi peningkatan sumber daya aparatur PPNS se Sumbar yang langsung dibuka Gubenur Sumbar Irwan Prayitno,” ujarnya.

Forum ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur, khususnya para penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS Satpol PP) dalam penegakan perda, dan turunan tataran teknis operasional dan administratif di Sumbar.

Gubenur Irwan Prayitno juga menyampaikan,dalam melakukan penyidikan pelanggaran perda, hendaknya PPNS tidak tebang pilih. Karena semua sama di mata hukum. Orang nomor satu di Sumbar ini juga menekankan agar Satpol PP melakukan penyidikan sampai ke pengadilan dan mendapat putusan yang inkrah.

Padang Ekspres, 07 November 2017