Padang, Padek—Me­nyam­but Hari Raya Idul Fitri tahun ini, PNS di lingkungan Pem­prov Sumbar bisa bernapas lega. Seperti tahun sebelum­nya, para pamong ini mene­rima tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 2 juta.

Namun untuk pegawai tidak tetap (PTT), belum bisa dialokasikan karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu.

 

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sum­bar, Zaenuddin menga­takan, sebenarnya PNS tidak mengenal istilah tunjangan hari raya (THR). Untuk itu, Pem­prov Sumbar menama­kannya tunjangan ke­se­jah­teraan. “Se­tiap PNS men­da­patkan Rp 2 juta, tidak pan­dang jabatan dan golongan­nya,” ujar Zaenuddin, kepada Padang Ekspres, akhir pekan lalu.

 

Karena tunjangan kesejah­teraan bertujuan untuk meri­ngankan beban PNS dalam merayakan Lebaran, maka pencairannya dilakukan se­minggu sebelum Lebaran.

 

“Jika tahun lalu PTT men­dapatkan tunjangan kesejah­teraan, tahun ini kita masih menunggu keputusan. Kalau secara pribadi, saya lebih setu­ju PTT diberikan tunjangan kesejahteraan karena mereka juga bekerja seperti PNS. Na­mun jika dibagikan, bisa jadi temuan BPK lagi. Karena itu, kta masih menunggu petunjuk lebih lanjut,” tuturnya.

 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, dengan adanya tunjangan itu, seyo­gianya PNS Pemprov lebih meningkatkan kinerja. “Sudah sewajarnya PNS memberikan pelayanan maksimal. Apalagi yang kurang bagi PNS pem­prov, dapat tunjangan bula­nan, ditambah tunjangan kese­jahteraan saat menyambut Lebaran. Sementara di daerah lain, masih ada PNS yang tidak mendapatkan keduanya,” jelas mantan anggota DPR RI ini.

 

Salah seorang PNS Pem­prov, Alfian mengaku gembira mendengar informasi tunja­ngan kesejahteraan itu. “Tun­jangan kesejahteraan itu akan sangat membantu meri­ngan­kan beban di tengah kenaikan harga BBM dan kebu­tuhan pokok yang melambung,” je­las­nya. (ayu)

Padang Ekspres 15 Juli 2013