TANAH DATAR – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menghadiri dan membuka Kuliah Umum di IAIN Batusangkar pada Jumat (18/3) di Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).
Adapun yang menjadi narasumber dalam Kuliah Umum ini ialah Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek atau akrab disapa Donny Moenek yang merupakan mantan PJ Gubernur Sumatera Barat lalu.

Kuliah umum ini mengusung tema “Problematika, Peluangdan Tantangan Fiskal Sumatera Barat: Realisasi Pusat dan Daerah Bagi Peningkatan Sektor Pendidikan”.

Kuliah umum ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Beti Pasadique yang merupakan istri Mantan Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadique, Sekda Kabupaten Tanah Datar Hardiman, Ketua IAIN Batusangkar Kasmuri, Perwakilan Bupati/Walikota dan SKPD se-Sumatera Barat, Bupati Bengkalis, dan Forkopimda Kabupaten Tanah Datar.

Ketua IAIN Batusangkar Kasmuri mengatakan, “saatini STAIN Batusangkartelahbertransformasimenjadi IAIN Batusangkar, haliniberlakusejakdikeluarkannyaKeputusanPresidenNomor 147 Tahun 2015 padatanggal 23 Desember 2015,” katanya.

“Hal ini tidak terlepas dari peran Bapak Gubernur Irwan Prayitno, Bapak Donny Moenek saat menjadi PJ Gubernur, dan kepada semua pihak yang terlibat kami mengucapkan terimakasih,” tambah Kasmuri.

Ketua IAIN melaporkan saat ini IAIN Batusangkar memiliki 4 Fakultas, 18 Jurusan, 1 Pasca Sarjana dengan 4 Jurusan.Tenaga pengajar di IAIN Batusang karber jumlah 146 Dosen yang rata-rata berpendidikan s2, s3.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, “IAIN merupakan lembaga dibawah lembaga vertical dalam pengelolaannya, pemerintah Provinsi dan Kab/Kota tidak dapat memberikan bantuan termasuk dana hibah atau bansos karena kendala pembagian kewenangan, dimana IAIN menjadi kewenangan pusat bukan daerah, sementara itu anak-anak dan mahasiswa membutuhkan bantuan tersebut. Ini merupakan salah satu problema fiscal di Sumatera Barat,” tuturnya.

Irwan Prayitno menambahkan, problema klasik di Sumatera Barat adalah anggaran keuangan dalam pembangunan. PAD Kab/Kota se-Sumatera Barat rata-rata hanya 5% PAD sedangkan 90% lebihnya berasal dari pusat, baik melalui DAK atau DAU. Ditambah kita tidak punya bagi hasil, royalty, pertambangan dan emas murni, sehingga pendapatan Kab/Kota hanya berkaitan dengan jasa hotel, dan restoran.

Selanjutnya Gubernur Sumatera Barat memberikan gambaran fiscal Sumatera Barat bahwa 90% dana dari Pusat yang sudah dibagikan ke Kab/Kota di Sumatera Barat beserta dengan juklat dan juknisnya langsung dari Pusat dan kementerian yang mengatur kegiatan tersebut sehingga pembangunan dan inisiatif kepala daerah tidak punya ruang gerak, berbeda dengan pemerintah Provinsi yang mempunyai PAD 40 – 48%. (hm)

minangkabaunews.com, 20 Maret 2016