Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Sumatra Barat Ian Hanafiah memprediksi di penghujung tahun 2020 akan terjadi peningkatan kunjungan wisatawan.

“Buktinya itu bisa dilihat pada suksesnya pelaksanaan MTQ Nasional 2020. Dimana tidak ada laporan kasus Covid-19 selama acara itu berlangsung,” kata Ian ketika dihubungi Bisnis di Padang, Minggu (29/11).

Penerapan disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi hal wajib ketika menyambut para tamu yang datang.

Menurut Ian, kegiatan MTQ Nasional 2020 di Sumbar pada pertengahan November secara tidak langsung dapat menjadi acuan dan pertimbangan bahwa daerah tersebut aman untuk dijadikan tempat berlibur.

Asita juga terus memantau kondisi perkembangan data Covid-19 dari hari ke hari, baik itu sebelum MTQ, sedang dilaksanakannya MTQ, dan hingga kini telah usainya diselenggarakannya MTQ.

“Hasilnya kasus Covid-19 di Sumbar malah menurun. Jadi selagi menerapkan protokol kesehatan, maka akan aman bila berwisata di Sumbar,” ucapnya.

Meskipun belum ada laporan hasil evaluasi dari panitia penyelenggara MTQ, Ian berpendapat setidaknya ada informasi bahwa Sumbar aman untuk dikunjungi.

Dengan demikian, Sumbar bisa mendapatkan penilaian positif dan kepercayaan dari wisatawan nusantara.

“Saya perkirakan itu, Sumbar bakal ramai dikunjungi wisatawan pada momen liburan akhir tahun nanti.”

Bukti lain yang membuat Sumbar bakal ramai dapat kunjungan wisatawan adalah beberapa perusahaan perjalanan akan membawa beberapa orang wisatawan yang merupakan wisatawan nusantara yang bakal datang jelang penghujung tahun 2020.

“Di Asita sendiri ada beberapa perusahaan perjalanan yang alhamdulillah mendapat rombongan yang bakal ke Sumbar,” jelasnya.

Namun, pada momen libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 ini, rombongan yang datang dari satu keluarga bukan rombongan atau grup.

“Sebenarnya Sumbar berpotensi besar mendapat kunjungan wisatawan pada liburan akhir tahun ini. Karena Sumbar sudah siap dengan protokol kesehatan baik itu di lokasi wisata, hotel, dan hingga tempat rumah makan,” ujar Ian.

BELUM DIBUKA

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial mengatakan pemerintah daerah tidak terlalu berharap dengan wisatawan mancanegara untuk liburan akhir tahun nanti, mengingat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) masih belum dibuka untuk penerbangan internasional.

Untuk itu, wisatawan nusantara yang bakal meramaikan sejumlah objek wisata di Sumbar pada momen liburan akhir tahun nanti. Setidaknya pada momen liburan akhir tahun itu, target 8,1 juta kunjungan sepanjang tahun ini bakal tercapai.

Novrial menyampaikan mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih ada, kesiapan soal memberikan rasa aman kepada wisatawan pun telah dibahas bersama pemerintah kabupaten dan kota.tahun.

“Jadi Pemprov berkomitmen menciptakan wisata aman Covid-19, mulai dari kedatangan di BIM, di lokasi wisata, dan hingga di tempat makan dan tempat penginapan,” ucap Novrial.^(k56)

Harian Bisnis Indonesia 1 Desember 2020

Padang

“Persentase realisasi Sumbar sebanyak 60.48%, dibawah DKI Jakarta serta Sulawesi Selatan yang berturut-turut mendapat 65.07% dan 62.55%. Tapi secara umum, realisasi Kita diatas rata-rata APBN sebesar 53.18%,” sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rilisnya, Rabu (30/9).

Realisasi belanja tersebut mengulangi capaian serupa pertengahan kuartal ketiga kemarin.
“Berarti Kita masih on track, berjalan sesuai jalur. Saya minta OPD tetap fokus pada perencanaan serapan anggaran. Jangan ditunda-tunda,” imbau gubernur dua kali periode tersebut.

Imbauan Gubernur Irwan sebanding dengan permintaan pemerintah pusat agar pemimpin di daerah segera merealisasikan belanja daerahnya, terutama menekan dampak pandemi covid-19 yang semakin meluas.

Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang salah satu isinya mencantumkan tentang percepatan realisasi APBD tahun anggaran 2020.

“SEB bertujuan memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada pemimpin daerah atas langkah-langkah percepatan realisasi belanja APBD dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Irwan mengutarakan, SEB tersebut menyeru gubernur/bupati/walikota melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja daerah dengan mengutamakan produk dalam negeri. Di samping itu juga melakukankan percepatan realisasi belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya, serta mempercepat implementasi jaring pengaman sosial dari APBD.

“Hasil atau rincian kinerja realisasi belanja APBD tersebut nantinya wajib dilaporkan sesuai peraturan berlaku. Hal ini sebagai bahan evaluasi capaian output dari realisasi belanja APBD dan dasar pertimbangan pemerintah pusat terhadap kebijakan tahun berikutnya,” terang gubernur.

Diakhir rilis, Irwan meminta jajarannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan percepatan realisasi belanja APBD. (*)

topsatu.com 30 September 2020

Untuk itu, pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) M. Mahfud MD pada rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Kabareskrim Polri.

Rapat tersebut diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, sementara Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengikuti secara virtual di ruang kerja. Kamis (27/08/2020). Tujuannya untuk semua kepala daerah dapat satu komitmen terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Menko Polhukam M. Mahfud MD mengatakan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.

“Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) di masa pandemi Covid-19,” jelas Mahfud.

Virus Corona sampai saat ini belum ada obat atau vaksinnya dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat.

“Kita tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 ini berakhir. Jika kita tidak siap, maka masalah-masalah sosial pasti akan timbul,” kata Mahfud.

Akibat corona ini, sejumlah negara melaporkan adanya penurunan ekonomi, bahkan sebagian mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Resesi dianggap sebagai bagian yang tak terhindarkan dari siklus perekonomian suatu negara.

Maka pemulihan ekonomi nasional harus dikerjakan bersama, Mengingat perkembangan Covid-19 sekarang ini.

“Untuk itu kita tetap memerangi dan menanggulangi Covid-19 dengan sekuat-kuatnya. Kemudian memulihkan secara pelan-pelan kehidupan kita bernegara berbangsa dan bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik dan sosial,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan penekanan untuk penanganan Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo kepada Kepala Daerah sungguh-sungguh memberi kontribusi untuk mengendalikan Daerahnya masing-masing terutama untuk pelaksanaan langkah yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta dilakukan testing, tracing, dan treatment.

Dengan rapat kali ini diharapkan pemimpin daerah yang dikoordinatori oleh Gubernur masing-masing daerah, dapat saling bersinergi dengan Bupati dan Walikota nya. diminta agar segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari wabah ini.

Terutama mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di seluruh indonesia agar bisa mentaati atau sadar dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Selanjutnya, Mendagri memberikan Apresiasi pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang terus melakukan perlawanan terhadap penyebaran virus corona di daerahnya.

“Selama dua hari yang lalu saat saya berkunjung di Padang, Sumbar. Bapak gubernur Prof. Dr. Irwan Prayitno memaparkan sesuatu yang luar biasa karena labornya mampu untuk menguji spesimen 3000 per hari,” ucap Tito.

Hanya ada dua daerah yang mampu melaksanakan testing di atas 20.000 per 1.000.000 yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat. DKI Jakarta, Askip agresif dibantu oleh insfrastruktur atau fasilitas kekuatan nasional dari Kemenkes, Balitbangkes dan lainnya.

“Yang lebih menarik Sumbar melakukan dengan idependent melaksanakan sendiri, mampu 3000 per hari dan spesimennya, yang di tes per 1.000.000 itu mendekati 26.000, itu sangat tinggi. Itu salah satu kuncinya, menggunakan manajemen laboratoriun pembuktian spesimen. Dalam istilah beliau adalah ala warung Padang, ala rumah makan Padang,” ungkap Mendagri.

Dimana stakeholder di lab itu, bekerja karena memdapat bonus insentif, sesuai jumlah spesimen, hingga mereka sangat agresif.

Selanjutnya Mendagri harapkan kepala daerah di Indonesia bisa kontak gubernur Sumbar Irwan Prayitno bisa belajar melakukan pengujian sedemikian masif dan kemudian dengan dasar testing itu bisa melakukan tracing, kontak tracing dan melakukan isolasi.

“Dan bahkan Sumatera Barat memiliki Rumah Sakit sendiri khusus Covid-19 yang belum tentu ada di semua provinsi,” pujinya.

Selanjutnya ia juga berharap agar pengendalian dan pemulihan ekonomi Nasional dimasa pandemi Covid-19 dapat melakukan evaluasi dalam persamaan perspektif dalam langkah untuk ke depan.

“Dan semua daerah dapat bersama-sama memerangi wabah Covid-19 ini agar dapat segera terselesaikan, semua akses baik dari roda perekonomian pendidikan kegiatan kegitan keagamaan bisa kembali pulih dan berjalan dengan normal,” harap Tito.

Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan selama World Health Organization (WHO) menetapkan kasus pandemi Covid-19 sebagai masalah global, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelamatkan nyawa masyarakat tidak hanya dari protokol kesehatan saja, namun pertumbuhan ekonominya juga.

Selain itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, menyambut baik semua kebijakan dari pusat. Kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) diambil oleh pemerintah untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat Covid-19.

Sebelum menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru, pemerintah sempat menggaungkan istilah new normal atau tatanan kenormalan baru yang tak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat.

“Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami, agar roda perekonomian tetap berjalan dan masyarakat harus konsisten menjalankan protokol kesehatan,” jelas Irwan Prayitno.

(Nov/Hms)

Kalau hasilnya negatif, lima kabupaten di sana akan dibebaskan dari PSBB. Berarti sekolah boleh dibuka lagi. Toko dan perdagangan boleh jalan lagi.

Dan di bulan Ramadan ini salat tarawih dan Jumatan bisa dilaksanakan berjamaah di masjid lagi.

Sumbar memang nomor satu di Sumatera –terbanyak terkena Covid-19. Terbanyak itu sebenarnya tidak banyak: 196. Tapi itu bisa jadi ancaman wabah yang serius.

Hanya saja dari 196 itu tidak ada yang dari lima kabupaten tadi: Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung, Sawahlunto, dan Kota Solok.

Tapi, selama ini, rakyat di lima kabupaten itu ikut terkena PSBB. Itulah memang jahatnya Covid-19: mayoritas yang negatif ikut bernasib sama dengan yang minoritas positif –hanya beda pengobatan.

Covid-19 adalah tirani minoritas atas mayoritas. Yang membuat minoritas yang vokal mengalahkan mayoritas yang diam.

Termasuk di Sumbar. Yang lagi ”berontak” atas wabah ini. Sampai berani melakukan pool test.

Di Sumbar memang ada dokter yang sangat dipercaya gubernurnya. Namanya: Andani Eka Putra. Ia adalah Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, Padang.

Dokter Andani-lah yang mengusulkan ide itu ke Gubernur Sumbar Prof Dr. Irwan Prayitno. Untuk melakukan pool test di lima kabupaten itu.

”Saat itu Pak Gubernur langsung menyetujui. Kami pun melaksanakan,” ujar Andani saat saya hubungi tadi malam.

Andani adalah satu pembicara dalam Zoom webinar Sabtu siang lalu. Yang diselenggarakan Komunitas Kawal Covid Sumut dan Ikatan Alumnus ITB Sumut.

Pembicara di webinar itu tiga dokter ahli dari Universitas Sumatera Utara (Dr.dr. M. Ichwan MSc, Dr. dr. Inke Nadia Lubis dan Dr. dr. Istri Isniyati Fujiati) dan Hafidz Ary Nurhadi dari ITB, pengusul pool test itu.

Pool test yang dilakukan di Sumbar ini prinsipnya sama dengan ide yang disampaikan insinyur ITB Hafidz (Baca DI’s Way: Pool-test Hafidz).

Hanya saja dr Andani melakukan dengan teori dan penemuannya sendiri. Yakni hanya mau melakukan pool test di wilayah yang belum ditemukan penderita Covid-19.

Itu pun tidak semua penduduk dites. Hanya penduduk yang potensial tertular di lima kabupaten itu yang dites.

Mereka adalah orang-orang yang punya penyakit tertentu di lima kabupaten itu. Misalnya yang menderita diabetes, darah tinggi, asma, dan seterusnya. Itu pun tidak semua. Yang benar-benar sangat potensial tertular saja.

Dengan demikian jumlah orang yang dites tidak terlalu banyak. Yang kalau terlalu banyak biayanya sangat besar.

Yang menarik adalah ide Andani berikut ini. Yakni cara membuat pool itu.

Satu pool terdiri dari 60 sampai 100 orang. Tergantung Kabupatennya. Mukus (cairan dari pangkal hidung/dekat tenggorokan) mereka dimasukkan tabung masing-masing. Yang di dalamnya sudah ada cairan kimianya. Sebut saja tabung ini sebagai tabung kelompok (Tabung K).

60 atau 100 tabung kolompok itu dibagi menjadi beberapa kelompok lebih kecil. Sebut saja menjadi sub kelompok.

Tiap sub kelompok terdiri dari lima tabung. Sebut saja tabung Sub Kelompok (Tabung SK).

Cairan yang sudah tercampur mukus di 5 tabung SK tadi dikurangi dulu masing-masing sebanyak 20uml. Untuk dijadikan satu –dimasukkan ke dalam satu tabung. Sebut saja tabung subnya sub-kelompok (Tabung SSK). Berarti di satu tabung SSK ini berisi 100 uml mukus dari lima tabung SK.

Yang dites di laboratorium adalah mukus yang di satu tabung SSK tadi.

Kalau satu tabung ini hasilnya negatif, maka 5 tabung SK dan 64 tabung K tidak perlu lagi dites. Berarti 60 atau 100 orang yang ikut pool test tersebut negatif semua.

Murah sekali. Dan lebih akurat. Beda dengan yang diusulkan Hafidz –satu pool mukus dimasukkan dalam satu tabung penguji.

Lima kabupaten di Sumbar sudah menjalani itu. Yang hasilnya akan diketahui siang ini. ”Besok siang saya sudah bisa lapor bapak gubernur hasilnya bagaimana,” ujar dr Andani.

Bagaimana kalau hasil pemeriksaan tabung SSK nanti positif?

Barulah dilakukan pemeriksaan terhadap tabung SK. Untuk mengetahui yang positif tadi dari sub kelompok yang mana.

Kalau sudah diketahui sub kelompok yang mana barulah tiap tabung di sub kelompok itu dites. Dari sini akan diketahui siapa yang positif tersebut. Untuk dilakukan isolasi.

Alenia berikut ini adalah bagian yang sensitif. Yang belum tentu banyak orang yang memahami.

Yakni apa yang sebenarnya harus dilakukan saat terjadi pandemi. Doktrin dalam pandemi, kata Andani, adalah memfokuskan semua usaha untuk memutus rantai penyebaran.

”Perang lawan pandemi itu di lapangan. Bukan di rumah sakit,” ujar dokter Andani.

Itu perlu ditegaskan agar jangan sampai upaya terbesar adalah menangani yang sudah terkena Covid-19.

Protokol Covid-19 haruslah physical distancing, pakai masker, dan cuci tangan itu. Termasuk di dalamnya memisahkan penduduk yang sehat dari yang terkena wabah.

Menurut Andani, kalau saja hasil pool test tersebut negatif, maka orang dari luar lima kabupaten tersebut tidak boleh masuk ke dalamnya. Yang di dalam lima kabupaten tidak boleh keluar. Mereka boleh hidup normal sebatas di dalam lima kabupaten itu –termasuk boleh sekolah dan tarawih.

Andani adalah dokter ahli penyakit tropis. Ia lulus sebagai dokter di Universitas Andalas. Lalu mengabdi di rumah sakit di Padang. Setelah itu Andani ke Universitas Gadjah Mada Jogjakarta untuk mendapatkan spesialisasinya.

Kini Andani menjadi Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas, Padang. Praktik dokternya sangat laris. Andani bisa praktik sampai pukul 2 malam. Andani sangat disukai orang yang lagi sakit di sana –karena boleh tidak membayar.

Jiwa aktivisnya tidak larut dalam komersialisme. Sebagai aktivis mahasiswa dan tokoh HMI, Andani ingin terus berjuang lewat profesi dokternya.

Ia ingin sekali menghasilkan produk kesehatan untuk Indonesia. Ia belum mau banyak bercerita. Tapi sebenarnya Andani lagi melakukan riset untuk menemukan cara mendeteksi virus yang menyebabkan kanker mulut rahim. Ia juga sedang riset untuk membuat cairan yang akan dipakai melakukan tes di lab. Misalnya tes Covid-19 seperti sekarang ini.

Tahun lalu Andani akan dinobatkan sebagai dosen teladan di Universitas Andalas. Andani menolak. ”Saya harus menghasilkan penemuan dulu,” katanya.

Sewaktu wahasiswa Andani juga aktif di dunia pers kampus. Karena itu cita-cita awalnya jadi wartawan. Lalu ganti cita-cita ingin ke ITB. Ayahnyalah –seorang polisi– yang memintanya jadi dokter.

Ia tidak ingin jadi dokter biasa.

Untuk menjadi penemu di bidang kedokteran itulah Andani melengkapi lab universitas dengan alat-alat terbaru. Sering ia harus membeli alat sendiri –dari uang pribadinya. Termasuk alat yang harganya di atas Rp 100 juta.

Kalau saja ia punya uang banyak bidang keilmuan kedokteran di Sumbar akan sangat maju.

Dengan pool test tersebut, Sumbar lagi melakukan terobosan penanganan Covid-19.

Di Sumbar mereka yang mayoritas tidak ingin dikalahkan oleh minoritas tadi. (Dahlan Iskan)

disway.id 4 Mei 2020

“Sumbar sudah on the track dalam penanganan Covid-19. Belum terlihat tanda-tanda terjadinya outbreak (lonjakan kasus yang besar seperti di Amerika Serikat). Semoga tidak pernah terjadi,” ungkap Kepala Pusat Diagnostik Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Dr. dr. Andani Eka Putra.

Di Sumbar, lanjut Andani, identifikasi dini dilakukan melalui pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) yang dilanjutkan isolasi dan perawatan pasien Covid-19 secara sistematis. “Model penanganan Sumbar hampir mirip seperti Korea Selatan,” imbuhnya.

PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus.

Lonjakan pasien positif yang pernah ditemukan 23 orang dalam sehari pada Selasa (28/4/2020), dan hari ini total sudah mencapai 149 orang, menurut Andani justru menggembirakan.

“Karena sebagian besar kasus positif itu adalah orang tanpa gejala (ODP dan OTG) yang aspek pentingnya adalah mereka kelompok yang dapat menularkan penyakit pada orang lain,” imbuhnya.

Di sisi lain, kondisi tersebut menggambarkan kemampuan Sumbar dalam pengendalian dan penanganan Covid-19, khususnya dalam memutus rantai penularan terlihat sudah berada pada jalur yang benar.

“Tidak banyak provinsi lain yang bisa melakukannya hingga hari ini. Mereka masih dihadapkan dengan deteksi pasien dalam pengawasan (PDP),” tukas dokter yang memimpin pemeriksaan swab pasien di Laboratorium Biomedik FK-Unand ini.

Ketepatan dan kecepatan Sumbar dalam mendeteksi sumber penularan secara dini menggunakan PCR, katanya bagian dari proses penanganan pandemi Covid-19 yang tujuannya memutus rantai penularan.

Jika upaya pemutusan tersebut sukses, maka Sumbar diperkirakan tidak akan mengalami puncak, seperti halnya di Korea Selatan.

“Keadaan tersebut menjadi berbeda jika jumlah kasus Covid-19 tersebut umumnya adalah PDP, yang tidak ada hubungan dengan sumber penularan. Kalau itu terjadi, maka terjadinya puncak serangan (lonjakan kasus) di Sumbar menunggu waktu,” ujar Andani.

Dia mengingatkan agar tren seperti sekarang terus dipertahankan. Deteksi dini diperluas dan diperbanyak serta isolasi dan karantina dilakukan semua komponen secara bersama-sama secara ketat.

Lalu, pemahaman masyarakat harus terus semakin membaik, dan pengawasan terhadap pendatang dilakukan dengan ketat.

Informasi berkaitan dengan jumlah kasus positif yang dikonfirmasi dan wilayah sebaran juga terus disampaikan kepada masyarakat.

“Jika itu dilakukan, maka diperkirakan pada Juni atau Juli mungkin Sumbar akan terbebas dari Covid-19,” kata Andani.

Indikator yang mulai terlihat saat ini, katanya PDP yang positif Covid-19 semakin menurun. Sebaliknya ODP dan OTG yang positif semakin meningkat.

Pola penanganan seperti itu sama dengan yang diinginkan WHO sehingga kemungkinan outbreak sangat kecil, bila semua pihak bersama-sama berupaya melakukan apa yang sudah berjalan baik.

“Jadi, pada prinsipnya apa yang dilakukan di Sumbar sudah mengarah apa yang direkomendasikan WHO terkait penanganan wabah. Untuk pasien positif, Sumbar sudah menetapkan kasus Covid-19 ringan agar dikarantina di Bapelkes dan diklat, kasus sedang dan berat di rumah sakit khusus covid dan rujukan,” katanya.

Di Sumbar, OTG dan PDP sudah dites swab. Laboratorium Diagnostik dan Riset FK Unand setiap hari menerima 300-400 sampel dari berbagai daerah di Sumbar. Bahkan, terbaru, pihaknya juga menerima uji swab dari Provinsi Bengkulu.

“Laboratorium kami menargetkan mampu memeriksa 700-800 sampel/hari sehingga mampu membantu daerah lain yang fasilitasnya terbatas,” imbuhnya.

Andani berharap masyarakat jangan panik dengan jumlah pasien positif yang melonjak drastis. Hal itu menurutnya akan membawa kebaikan dalam pemutusan rantai penyebaran.

Petugas kesehatan juga harus tetap yakin bisa menanganani karena mereka adalah benteng terakhir perang melawan Covid-19. Tentunya mereka harus disediakan perangkat alat pelindung diri (APD) yang lengkap.

“Kita harus memahami bahwa aspek penting wabah adalah penyebaran. Maka prinsip mengatasinya adalah bagaimana cara mencegah penyebaran,” ingatnya.

Pemeriksaan Masif
Saat ini terdapat beberapa kabupaten dan kota di Sumbar yang masih belum ada penderita Covid-19 yang dilaporkan, seperti Kota Padangpanjang, Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, Solok Selatan dan lainnya.

Namun, masih perlu dipastikan apakah benar-benar tidak ada atau karena laporan yang sedikit. Maka, perlu dilakukan pemeriksaan masif di daerah tersebut.

“Kita melakukan test sampling dengan sampel 50-100 per kabupaten atau kota zero area ini. Jika tetap negatif hasilnya, maka Pemprov Sumbar punya dasar kuat membuka segel PSBB di daerah zero Covid-19 tersebut. Agam, Padangpanjang dan Limapuluh Kota bisa hidup normal, tapi tetap lock (terkunci) interaksi dengan orang luar dari daerah tersebut,” ujar Andani.(esg)

padek.jawapos.com 30 April 2020

GUBERNUR SUMATRA BARAT IRWAN PRAYITNO

Bisnis, JAKARTA – Pembangunan Tol Padang—Pekanbaru seksi Padang—Sicincin (30,4 kilometer) terkatung-katung. Padahal, groundbreaking satu-satunya PSN di Provinsi Sumatra Barat itu sudah dilakukan sejak 9 Februari 2018. Bisnis mewawancarai Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno perihal perkembangan proyek tersebut di Padang, baru-baru ini. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana perkembangan proyek jalan tol seksi Padang—Sicincin?

jalan terus. Penolakan itu biasa. Biasa dalam arti masyarakat enggak bisa kita puaskan semuanya. semuanya proses. Kami bagi dari Padang (STA) KM 0 sampai (STA) 4 KM. Sebagian besar sudah selesai meski ada satu dua titik yang masih ada penolakan.

Kami sedang nego lagi sehingga nanti akhirnya kami mengikuti undang-undang ; meletakkan uang kami untuk masyarakat di pengadilan atau konsinyasi. Kami lanjutkan prosesnya. Tidak ada yang bisa menghambat kegiatan pembangunan yang sifatnya strategis untuk kepentingan masyarakat banyak.

Apakah sudah ada penetapan lokasi untuk trase setelah kilometer 4,2?

Dari (STA) 4 sampai (STA) 30 KM, itu sedang menunggu surat dari Dirjen untuk saya terbitkan pergub terkait dengan penetapan lokasi atau penlok.

Apakah trase itu mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin trase tol dipindahkan ke arah jalan lingkar Duku-Sicincin?

Itu yang baru, mengarah ke tepi bukit. Kalau yang asal, mengenai banyak tanah masyarakat yang produktif. Sampai 30 km, berbarengan dengan saat ini, di Kabupaten Lima Puluh Kota sedang proses, di gunung yang akan dibuat terowongan itu. Itu kelihatannya lancar.

Proses apa yang sedang dilakukan di sana?

Ini nego dengan masyarakat untuk tanahnya. Nanti penlok semua. Semua titik jalan semua. Yang dari Pekanbaru sudah jalan kemari. Kami tetap persuasif kepada masyarakat pendekatannya. Sampai waktunya tidak bisa, kita jalan terus.

Di Nagari Kasang, di kilometer 0 sudah ada putusan pengadilan. Namun, Hutama Karya belum bisa leluasa bekerja karena masih ada gangguan. Apa yang akan Anda lakukan?

Kemarin saya sudah telepon Bupati Padang Pariaman. Nanti kami dekati. Mohon maaf saya tidak ingin keras, represif. Kalau seandainya masih mengganggu, sudah kami dekati, kami beri tahu, uang sudah tersedia, ya tidak ada jalan lain, polisi akan turun tangan.

Dalam RPJMD 2016—2021 disebutkan, pembangunan infrastruktur mulai dinikmati pada 2019. Sejauh mana perkembangan infrastruktur di Sumatra Barat?

Kalau Infrastruktur di Sumbar, coba tanya ke Menteri PUPR Pak Basuki maupun menteri yang lama Pak Djoko . Mereka menyatakan (infrastruktur) Sumbar yang terbaik di Sumatra. Lewat Sumbar baru terasa mana yang jelek. Apalagi jalan nasional, hampir semuanya mulus. Nah, yang ada jalan kota dan kabupaten, memang masih ada yang jelek. Ini wajar karena mereka tidak punya uang.

Terkait dengan agenda pembangunan di bidang ekonomi. Apa yang akan menjadi fokus Sumbar ke depan?

Pariwisata dan home industry. Kami ingin agar raw material itu diproses. Ini bukan industri besar, melainkan UMKM. Itu fokus kami. Adapun investasi kami fokus ke energi terbarukan.

Apakah sudah ada penyederhanaan regulasi untuk menarik arus penanaman modal di Sumbar?

Kalau regulasi sudah dipotong sesuai arahan Presiden dan (prosesnya) cepat. Semuanya tidak berbayar, waktu jelas, kapan mereka siap. Alhamdulillah tidak ada komplain. Bagi investor, pengusaha biasa komplain hanya masalah lahan. Kalau kepala daerah peduli dan mau mengurus dengan serius insyaallah rakyat di Minang mau diajak bicara.

Pewawancara: Rivki Maulana (rim)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerindra Sumatera Barat melontarkan wacana inisiasi hak interpelasi terhadap Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno. Hal tersebut dipicu oleh seringnya Irwan ke luar negeri, tanpa membawa hasil untuk warga Sumbar.

Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade menyebut, dalam satu bulan, Irwan bisa dua kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Padahal, menurut Andre, APBD Sumatera Barat tergolong kecil. Namun, dipakai untuk membiayai perjalanan kunjungan kerja Irwan ke luar negeri.

Andre menilai, berbagai kunker yang dilakukan Irwan tidak berimbas kepada masyarakat Sumbar. Selama Irwan kunker, menurut Andre, manfaatnya tidak pernah dirasakan masyarakat Sumbar.

Tidak hanya mengusulkan interpelasi terhadap Irwan, Andre juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menginvestigasi perjalanan-perjalanan Irwan ke luar negeri.

Bagaimana tanggapan Irwan mengenai hal ini. Berikut wawancaranya.

Apa tanggapan Anda mengenai interpelasi ini?

Tidak apa-apa, sebab interpelasi itu hak DPRD. Tentu, kami sebagai perangkat Pemprov harus menerima dan menyikapi, jika terjadi persoalan interpelasi. Ada yang ditanya, kami jawab. Ada yang mereka tidak ketahui, maka kami beri tahu.

Nanti, semuanya kami akan sampaikan ke DPRD. Sebetulnya, tidak ada masalah. Apalagi, interpelasi diatur konstitusi. Kami pun berterima kasih, karena kerja kami diawasi. Sehingga, ada masukan dan evaluasi bagi kami.

Interpelasi itu muncul, karena Anda disebut kerap ke luar negeri. Tanggapan Anda? 

Kerap itu relatif. Tapi kami pastikan, 100 persen kepergian saya adalah untuk kepentingan warga Sumbar. APBD Sumbar tidak akan cukup untuk menyejahterakan warga Sumbar. Karena, kita tidak punya resource dari alam dan potensi dalam, termasuk dari data statistik BPS.

Selain itu, APBD kami itu terbatas sekali. Secara angka, jika diutak-atik pun, tidak mungkin janji kampanye kepala daerah terpenuhi dari Pemprov. Apalagi, kota dan kabupaten, termasuk tambahan APBN yang masuk, tidak cukup.

Jalan ke luarnya apa? Kami mencari investasi ke luar negeri sesuai arahan Pak Presiden dan BKPM, yang meminta seluruh kepala daerah untuk mencari investasi masuk ke daerah. Sehingga, bergerak untuk menyejahterakan warganya.

Kalau mengandalkan APBD terbatas, alhasil janji kampanye tidak terpenuhi dan berdampak pada rakyat.

Anda ke luar negeri untuk kunjungan kerja?

Beda. Kami bukan kunjungan kerja. Kalau parlemen, istilahnya kunjungan kerja. Perangkat Pemprov pergi untuk melakukan kerja sama dan menarik investasi, dalam berbagai kegiatan pariwisata, agar agen datang ke Sumbar.

Data kami lengkap, dan menjadi evaluasi laporan wajib kepala daerah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Apa yang dikerjakan?

Kalau ingin jelas, buka saja medsos saya. Di situ saya sampaikan, semua kegiatan saya di luar negeri. Saya pergi pun tidak mudah. Maksudnya, persyaratan izinnya berlapis.

Mulai dari Kemendagri, Setneg, hingga Kemenlu. Semua izinnya harus terbit. Tanpa satu pun yang alpa. Kalau alpa, maka berdampak pada izin bepergian kami.

Biayanya?

Uang yang ke luar, selain keputusan dalam APBD, tidak mungkin. Karena, hal itu bertentangan dengan aturan. Apalagi, semuanya ada evalusi. Alhamdulilah, laporan data statistik peningkatan prestasi dan pariwisata di Sumbar berkembang luar biasa.

Intinya, bukan studi banding atau kunjungan. Tapi, untuk menarik investasi dan kerja sama.

Apa contoh kerja sama yang berhasil Anda lakukan untuk Sumbar?

Beberapa waktu lalu, kami datang ke Brunei Darussalam. Tidak berselang lama, travel agent-nya datang ke Sumbar. Tim advance Korsel pun datang ke Sumbar.

Sekarang, tim kami datang ke Korsel untuk meminta perjanjian dengan Universitas Bung Hatta terkait sekolah energi. Ini hasil kerja sama yang kami gagas.

Kemudian, kami ke Melbourne, Australia yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi, banyak sekali kerja sama yang kami gagas.

Banyak juga kunjungan balasan dari negara yang kami kunjungi, untuk menindaklanjuti hasil kerja sama yang kami gagas. Antara lain, Maroko, Norwegia, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain. Ada yang on progress dan ada yang telah berjalan.

Apakah merasa aneh ketika PKS dan Gerindra mengusung Anda, namun Gerindra malah ingin melakukan interpelasi?

Itu biar masyarakat yang menilai bagaimana fatsun politik. Pun Wakil Gubernur (Wagub) saya adalah Ketua DPD Gerindra Sumbar, yang baru digantikan Andre Rosiade beberapa waktu lalu.

Memang, saya dengan Pak Wagub maju Pilkada hanya dua partai, PKS dan Gerindra.

Pandangan Anda terkait motif interpelasi ini apa?

Posisi saya ini Gubernur. Ketika DPRD melakukan interpelasi, kami hadapi. Sebab, itu diatur konstitusi. Saya akan jawab yang sebenarnya. Untuk urusan politik, mungkin pengamat lebih cocok untuk mengomentarinya.

Sejauh ini, komunikasi dengan DPRD Gerindra bagaimana?

Saya akrab sekali. Wong eks Ketua DPD Gerindra Sumbar sudah jadi wagub saya. Silakan tanya ke perangkat daerah yang ada di Sumbar. Saya itu dengan Pak Wagub sangat akrab. Tidak ada sedikit pun konflik, meski sudah empat tahun bertugas.

Dengan DPRD Fraksi Gerindra pun demikian. Bahkan, dengan DPR Gerindra pun sama. Alhamdulilah, tidak ada masalah. Tidak ada satu pun persoalan di antara kami. [UMM]

Rakyat Merdeka Online 17 Desember 2019

https://rmco.id/baca-berita/blakblakan/24648/gubernur-sumatera-barat-irwan-prayitno-kami-berterima-kasih-karena-diawasi

Investasi sebesar Rp 850 miliar hasil kerja sama IPC Teluk Bayur dengan PT Apical Group itu, kemarin (13/3) peresmian ground breaking pabrik ini dilakukan Gubernur Irwan Prayitno, Presiden Direktur PT Apical Group Bestarian Prawiro Theng, General Manager (GM) IPC Teluk Bayur Armen Amir, Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah, serta Forkompinda Sumbar lainnya, di Hotel Grand Inna Padang, Rabu (13/3).

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi investasi besar tersebut. Dia mengaku sengaja balik ke Padang setelah sebelumnya berada di Jakarta dan kembali lagi ke Jakarta guna meresmikan proyek besar ini. Soalnya, Rabu (13/3) sore, dirinya akan bertemu dengan Presiden  RI Joko Widodo di Istana Negara.

“Melihat adanya investasi besar masuk ke Sumbar, saya cukup mengapresiasi dan rela balik lagi ke Padang. Sebab, investasi sesuatu yang cukup penting bagi Sumbar,” sebut Irwan saat peresmian ground breaking pabrik refinery CPO tersebut.

Menurut gubernur, investasi hari ini memberi dampak positif bagi Sumbar. Terlihat dengan adanya lapangan kerja di perusahaan itu, mulai dari pembangunan pabriknya hingga menyangkut tenaga kerja yang nantinya bisa menjadi karyawan di perusahaan itu. Tidak itu saja, tambah Irwan, dari profile company PT Apical Group ini juga punya kepedulian terhadap lingkungan, pendidikan dan lainnya.

“Sebenarnya, Pemprov Sumbar cukup aktif mendatangkan investor agar berinvestasi di Sumbar. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang punya komitmen besar dengan iklim investasi di negara ini,” jelas Irwan.

Dilihat dari investasi yang dilakukan PT Apical Group itu, Irwan menilai, jumlahnya tidak main-main. Ini hal luar biasa yang dilakukan IPC Teluk Bayur, dan sepatutnya mendapat apresiasi luar biasa juga.

Di samping investasi, menurut Irwan, nantinya PT Apical Group juga mengekspor CPO. “Buktinya selain bangun pabrik refinery, perusahaan ini juga menghasilkan CPO kualitas ekspor sebanyak 1,2 juta ton per tahun,” imbuh Gubernur lagi.

Dalam pengamatan Irwan, ada dua nilai penting yang dapat dilihat dari masuknya investasi PT Apical Group tetsebut. Pertama investasi, kedua ekspor. “Dua nilai penting itu, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dan itu diberikan PT Apical Group bagi Sumbar,” tukas Irwan.

Dirinya berharap dengan dimulainya ground breaking pabrik refinery CPO itu, bisa berjalan lancar dan tanpa kendala. Dan sudah bisa beroperasi pada tahun 2020. Kemudian, menyangkut mekanisme perizinan pendirian pabrik hingga izin ekspor dan izin lainnya.

Pemprov Siap Beri Kemudahan

Dalam kesempatan itu, Irwan juga menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan kemudahan. “Kalau ada pihak yang ganggu, lapor ke saya atau Pemko Padang, untuk kemudian diambil tindakan. Karena, saya tidak ingin pembangunan pabrik ini terkendala,” tekan Irwan.

Presiden Direktur PT Apical Group, Bestadrian Prawiro Theng mengungkapkan, perusahaannya sejauh ini telah beroperasi di Teluk Bayur sejak 2008, dalam mengekspor CPO. Selanjutnya, pihaknya tidak hanya mengekspor saja. Tapi akan melakukan pengolahan CPO dengan kapasitas lebih besar di Sumbar.

“Alasan kami dirikan pabrik minyak sawit di Padang, karena kawasan Sumbar memiliki produksi sawit yang cukup banyak. Sehingga, sangat berpotensi untuk dikelola hasil minyak sawitnya menjadi berbagai produk,” kata Bestadrian.

Misalnya, kata dia, minyak goreng, margarin, pemendekan, es krim, lemak roti, mi instan, cokelat dan pelapis, penganan gula, sabun dan deterjen, sampo, pelembut kain, pengemulsi. Lalu,  alkohol berlemak, pelumas, peliat, resin, zat aktif permukaan, pelumas dan biodiesel yang digunakan untuk transportasi. Bestadrian mengungkapkan nantinya pabrik yang mereka bangun itu akan menghasilkan 350 metrik ton per hari atau 1,2 juta ton per tahun.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah juga menyambut positif investasi di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang ini. Bahkan, pemko siap memberikan kemudahan pada perusahaan itu. “Terkait investasi yang dilakukan PT Apical Group ini, kami akan buatkan invenstif. Bahkan apabila investasinya mencapai Rp1 triliun lebih, maka akan diberikan zero cost selama dua tahun,” ucap Wali Kota.

Kota Padang, kata Mahyeldi, tidak bisa terbangun tanpa adanya campur tangan atau dukungan investasi dan hal lainnya. “Dan yang paling penting, mari kita berikan iklim investasi yang aman dan nyaman bagi investor,” pinta Mahyeldi.

Sedangkan GM IPC Teluk Bayur, Armen Amir mengatakan, investasi yang dilakukan PT Apical Group telah dimulai. Itu ditandai dengan peletakan batu pertama dari pengerjaan pembangunan pabrik itu di lahan milik Pelindo II dengan luas 1,5 ha. Dan nantinya akan bisa dikembangkan lagi hingga mencapai 9 ha lebih.

“Ini akan menjadi penyumbang capaian terget ekspor Pelindo II melalui Pelabuhan Teluk Bayur sebesar 5 juta ton per tahun,” ujar Armen Amir kepada Padang Ekspres usai peresmian pelaksanaan ground breaking pabrik CPO tersebut di Hotel Grand Inna Padang.
Disebutkannya, kerja sama antara IPC Teluk Bayur dengan PT Apical Group berjalan selama jangka waktu 30 tahunan. “Kerja sama dengan Apical Group sudah lama. Sebelumnya hanya pengiriman ekspor saja. Kali ini langsung pengelolaan turunan dari CPO,” jelas GM ini lagi.

Tidak sampai di situ, Armen juga jelaskan dari kerja sama itu, IPC Teluk Bayur akan dapat pendapatan sebesar Rp 25 miliar per tahun dan itu berlanjut hingga 30 tahun ke depan. (*)

Padang Ekspres, 14 Maret 2019

Anugerah yang diterima IP tersebut, tidak lepas dari keberhasilan Pemprov Sumbar dalam menjalankan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemprov Sumbar.

“Dengan Peraturan tersebut, Pemprov Sumbar merupakan daerah yang membuat terobosan dan inovasi, karena wartawan didorong untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensinya, dan selain itu juga mendorong perusahaan media agar terdaftar dan terverifikasi secara administrasi di Dewan Pers” jelas Ketua Dewan Pers.

Yosep Adi juga menginginkan, langkah Pemprov Sumbar ini bisa di ikuti oleh daerah-daerah lain, karena semakin banyak daerah menerapkan hal yang sama, maka akan semakin banyak pula melahirkan wartawan yang lebih berkualitas.

“Kami di Dewan Pers sangat berterimakasih kepada Gubernur Sumbar, karena sudah berjasa mempelopori dan merintis penerapan kompetensi dan sertifikasi wartawan pada Instansi Pemerintah di Indonesia dan Gubernur Sumbar adalah satu-satunya kepala daerah hingga sekarang yang mempunyai keberanian untuk membuat regulasi yang mengedepankan profesionalisme media dan wartawan untuk bekerjasama dengan Pemda”, sebutnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan sebuah dorongan kembali untuk selalu melahirkan hal-hal baru, untuk menjadikan wartawan sebagai profesi yang sangat penting dalam pembangunan Sumbar ke depan.

“Selama ini kami di pemprov selalu menerima kritikan yang disampaikan oleh wartawan, dan hal itu menjadi pertimbangan bagi kami bersama dalam membangun Sumbar” ungkapnya.

“Untuk Pergub tersebut, saat ini kami sudah mendapat laporan dari Kepala Biro Humas, bahwa sudah ada daerah yang ingin menerapkan hal yang sama.”

“Kabupaten/Kota di Sumbar sudah ada yang mulai menerapkan hal yang sama, bahkan provinsi lain langsung datang ke Sumbar untuk mempelajari Pergub tersebut, seperti Sumut dan Jambi di tahun 2018” terang Gubernur.

“Dan kami berkomitmen, akan terus berusaha meningkatkan kualitas wartawan yang di Sumbar, salah satu nya dengan pelaksanaan Ujian Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan setiap tahun yang bekerjasama dengan PWI Sumbar” ungkapnya

Selain Irwan Prayitno, pada acara yang sama, Presiden RI menerima penghargaan Kemerdekaan Pers, penghargaan Warta Bakti Utama kepada Ketua DPD RI, anugerah kepedulian pers kategori instansi pemerintah kepada Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, penghargaan digital award kepada Menteri Pariwisata dan Gubernur Jatim, penghargaan kepeloporan bidang media 2019 kepada Radio Elshinta dan LPP RRI, serta penghargaan anugerah Jurnalistik Adinegoro. [humasprov]

Penghargaan yang diberikan Senin (28/1) di Hotel Shangri-La Surabaya itu merupakan apresiasi yang prestisius bagi seeorang gubernur yang berkontribusi bagi kemajuan daerahnya. Tidak hanya Irwan Prayitno, ada 19 gubernur lainnya turut mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut.

Dalam acara yang dihadiri 34 gubernur dari seluruh Indonesia hasil kerja sama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Jawa Pos Institute Pro Otonomi (JPIP–Jawa Pos Group) itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo bertindak langsung memberikan penghargaan.

Untuk Sumatera Barat, Irwan Prayitno dinilai mampu menuntaskan masa jabatannya secara penuh satu periode dan menjabat lagi untuk periode kedua. Selain itu, ia juga tidak pernah terlibat persoalan hukum seperti  berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan/atau kepolisian.

Selama menjadi gubernur, Irwan Prayitno mengantarkan Sumbar meraih berbagai penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dalam penilaian dewan juri, Irwan Prayitno merupakan gubernur yang sudah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai program yang diusung. Sementara itu pendapatan meningkat, termasuk pengurangan angka kemiskinan yang siginifikan.

Di sisi lain, tingkat pengangguran juga berhasil ditekan selama masa kepemimpinannya. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran Sumbar tahun 2018 mengalami penurunan. Jumlah Angkatan Kerja 2,55 juta orang, meningkat 68,46 ribu orang dari Agustus 2017.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 poin. TPT untuk Sarjana Diploma I/II/III paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, sebesar 13,07 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,41 juta orang, naik 65,48 ribu orang dari Agustus 2017.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,27 poin), Sektor Jasa Perusahaan (0,41 poin), dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,32 poin). Sektor yang mengalami penurunan terbesar, Sektor Jasa Pendidikan (0,69 poin), Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,48 poin), dan Sektor Jasa Lainnya (0,47 poin).

Sementara itu, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,321. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,338, naik sebesar 0,028 poin dibandingkan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,309. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,280, atau turun sebesar 0,007 poin dibanding angka September 2017.

Faktor lainnya, Irwan Prayitno dinilai sebagai gubernur berprestasi adalah mampu meningkatkan jam kerja dan pendapatan petani dengan program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani (GPP).

Tidak hanya petani, perekonomian nelayan juga tidak luput dari perhatian gubernur.  Melalui program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) perekonomian di tingkat nelayan semakin membaik.

Di bidang UMKM produk-produk unggulan Sumbar terus dikenal masyarakat luar Sumbar.

Terobosan lain yang dilakukan Irwan Prayitno adalah melalui program Minang Mart. Program tersebut langsung memberdayakan masyarakat dengan cara mengintervensi harga pasar guna mengantisipasi inflasi akibat melonjaknya harga barang kebutuhan pangan.
Secara konsep Minang Mart merupakan program memberdayakan masyarakat bersama BUMD.

Irwan Prayitno saat diwawancarai mengatakan,  penghargaan  ini dinilai oleh tim juri independen yang penilaiannya dinilai melalui kajian dan survei serta wawancara ke seluruh daerah, khususnya prestasi dan kiprah gubernur selama menjabat.

“Dalam penghargaan itu mereka membuat berapa kategori yakni Adipurna Karya dan Adipurna Prima. Pada dua kategori itu ada sub berapa kategori, seperti sosial, ekonomi, budaya, ketahanan pangan dan lainnya,” katanya.

Untuk di Sumbar, kata Irwan pihaknya meraih Adipurna Karya pada bidang ekonomi, serta masuk nominasi pada Adipurna Prima. Pada bidang ekonomi tim juri menilai Sunbar merujuk dari peran, kebijakan dan program pemerintah untuk mengerakan ekonomi di masyarakat sehingga muncul pemberdayaan masyarakat dari segi ekonominya. Itu dapat dilihat dari data statistik dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan, mengurangi pengangguran  dan gini rasionya.

“Sedangkan, untuk Adipurna Prima, hanya masuk nominasi pada bidang lingkungan, karena mereka menilai lingkungan di Sumbar sangat bagus dan terawat,” tuturnya.

Direktur JPIP Rohman Budijanto yang juga salah seorang dewan juri ahli dalam ajang itu mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada gubernur  tersebut merupakan upaya APPSI dan Jawa Pos menghargai prestasi para gubernur termasuk yang sukses melampaui periode kedua. Rekam jejak ikoniknya ditelusuri dan diformulasikan dalam beberapa jenis awards,” terangnya.

Dalam iven itu, Rohman menyebut Sumatera Barat berhasil meraih penghargaan Adipurna Karya Bidang Ekonomi. Pada posisi itu Sumbar berhasil meraih nilai tertinggi mengalahkan provinsi lainnya. Hal itu berdasarkan berhasilnya Sumbar memanfaatkan dan mengelola perekonomian. Seperti mengusung pemberdayaan produk lokal masyarakat.

”Jadi Sumbar tertinggi meraih nilai di bidang ekonomi,” tegasnya.

Di sisi lain, Rohman menuturkan bahwa APPSI Gubernur Awards sekaligus untuk mengangkat prestasi gubernur. Sebab, selama ini banyak berita yang condong mengandung hal negatif. Padahal, para gubernur juga bekerja keras untuk memajukan daerahnya.

Proses penelitian dan pengambilan data lapangan katanya, sudah dilakukan sejak 2018 selama enam bulan oleh tim peneliti Tunas Muda. Tim juga meneliti rekam jejak pemberitaan provinsi selama lima sampai sepuluh tahun terakhir.

Penilaian juga berbasis pada data dari JPIP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan data lain yang relevan. Hasil penelitian kemudian dipresentasikan kepada dewan juri untuk dipilih sesuai kategori dan dinominasikan.

Provinsi dengan penilaian terbaik keluar sebagai penerima penghargaan. Indikator penilaian tak cuma terkonsentrasi pada angka tertinggi. Namun lebih kepada indeks atau tren kenaikan.

”Karena kemampuan atau APBD tiap provinsi berbeda, kami menilai dari indeks atau tren-nya. Jadi konsentrasinya adalah semangat untuk maju,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, penilaian itu mengangkat tentang bagaimana seorang gubernur dalam periode kepemerintahannya bisa membuat daerahnya makin meningkat dalam berbagai sektor. Tentu saja, imbasnya adalah kesejahteraan masyarakat.

”Indikator penilaian adalah program, inovasi atau terobosan, serta progres kemajuan daerahnya. Banyak kabupaten/kota yang sering mendapat penghargaan, tapi bagaimana peran pemerintah provinsinya? Itu juga menjadi penilaian,” papar anggota Ombudsman Republik Indonesia Dadan Suparjo Suharmawijaya yang juga bertindak sebagai juri ahli. [humasprov]