Oleh Irwan Prayitno

Jalan tol adalah media yang efektif, efisien, aman, dan nyaman ketika seseorang melakukan suatu perjalanan. Negara-negara maju seperti di Eropa sudah tersambung antarnegara dengan jalan tol. Hal ini memungkinkan perpindahan yang cepat antarnegara melalui jalan tol. Demikian pula di Amerika, semua negara bagian sudah terhubung dengan jalan tol. Jepang juga memiliki jalan tol dengan teknologi yang canggih.

Di China, jalan tol merupakan kunci keberhasilan memacu ekonomi, di antaranya dalam mengeksploitasi kemampuan ekonomi daerah (Sumaryoto, 2010).

Melihat hal demikian, keberadaan jalan tol menjadi suatu keniscayaan bagi suatu negara untuk menjadi maju. Jalan tol sudah menjadi tuntutan masyarakat modern. Jepang memiliki rasio jalan tol 9.422 km per satu juta penduduk pada 2010, Malaysia 3.008 km per satu juta penduduk di 2010, sedangkan Indonesia baru memiliki 126 km per satu juta penduduk pada 2010 (Sumaryoto, 2010).

Keberadaan jalan tol mesti dilihat dari apa yang ingin dicapai di masa depan, bukan hanya di masa kini saja. Karena dengan adanya jalan tol, telah membantu mempercepat perjalanan masyarakat, dan mengurangi biaya logistik serta meningkatkan perekonomian. Sebuah studi yang dilakukan LPEM FEUI tentang Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menunjukkan hasil: kenaikan stok jalan besar sebanyak 1% akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 8,8% (Sumaryoto, 2010).

Selain sisi positif adanya jalan tol, sisi negatifnya pun ada, seperti matinya toko-toko, warung-warung, rumah makan yang berada di jalan biasa. Kendaraan yang tadinya melewati jalan biasa sudah beralih melewati jalan tol karena ingin cepat, aman dan nyaman. Selain itu lahan yang dilewati jalan tol yang tadinya merupakan lingkungan yang masih asri kemudian mengalami kerusakan.

Pembangunan memang memiliki dua sisi, plus dan minus. Kebijakan yang dibuat juga akan memunculkan sisi plus dan minus. Bahkan jika melihat dalam lingkup yang lebih kecil, kadang kebijakan yang diambil di keluarga juga memiliki sisi plus dan minus. Oleh karena itu, maka yang perlu dilihat adalah sejauh mana manfaat yang didapat untuk kepentingan masyarakat luas, serta seberapa bisa  mengendalikan dampak negatifnya. Misalnya, memfasilitasi pemilik toko, warung, rumah makan pindah ke rest area jalan tol dan menyiapkan bantuan bagi mereka yang terdampak sehingga bisa terbantu.

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur guna melancarkan arus barang dan jasa serta perpindahan orang juga kerap berhadapan dengan kenyataan pahit. Misalnya macet di Pasar Koto Baru dan Padang Luar, Sumbar. Kemacetan yang terjadi terus-menerus di sekitar pasar telah menghambat perjalanan masyarakat serta barang dan jasa untuk berpindah dari satu titik ke titik lain sehingga bertahun-tahun terus terjadi kemacetan. Kegiatan pembangunan infrastuktur untuk keduanya sudah dianggarkan, tetapi batal karena masyarakat menolak.

Namun ada juga kisah sukses kebijakan pembangunan infrastruktur yang sukses dan dinikmati masyarakat sehingga lalu lintas menjadi lancar, yaitu pembangunan Jembatan Kelok Sembilan, Sumbar. Awalnya pernah bersentuhan dengan isu lingkungan karena berada di tengah hutan/pegunungan. Namun ternyata setelah selesai, terlihat lalu lintas kendaraan di Jembatan Kelok Sembilan semakin lancar dan ramai, dan menyatu dengan alam. Kondisi lalu lintas di kelok sembilan sebelum dibangun jembatan jauh berbeda dalam hal kelancaran arus kendaraan.

Demikian pula halnya dengan pembangunan jalan tol Padang – Sicincin, awalnya penuh pro dan kontra. Tidak sedikit yang menentang tanahnya dilepas untuk pembangunan jalan tol. Hal ini menyebabkan lambatnya pembangunan jalan tol. Selain itu, masalah lain muncul, seperti masalah hukum, penipuan dan lainnya. Namun dengan semangat dari Pemprov Sumbar dan Pemkab Pariaman masalah yang ada sudah bisa diselesaikan. Jalan tol yang sudah dibangun kini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan masyarakat terlihat antusias menyambut adanya jalan tol tersebut. Mereka yang sudah melalui jalan tol tersebut ada yang berfoto dan membaginya di media sosial serta memberikan komentar positif. Nyaris tidak terdengar lagi suara suara yang menentang adanya jalan tol tersebut. Yang dominan justru kesan positif dan apresiasi atas keberadaan jalan tol. Jalan Tol Padang – Sicincin resmi dioperasikan pada 28 Mei 2025. Peletakan batu pertama dilakukan pada 9 Februari 2018.

Kebijakan yang telah ditimbang secara matang seperti pembangunan jalan tol seharusnya didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Memang tetap terdengar suara negatif. Tetapi ketika tidak dilaksanakan maka akan menjadi kerugian bagi masyarakat, seperti Pasar Koto Baru dan Padang Luar yang terus mengalami kemacetan.

Sumbar merupakan destinasi wisata. Infrastruktur utama untuk berwisata adalah jalan, selain masalah akomodasi seperti hotel dan penginapan. Pasar pariwisata yang paling besar berasal dari Pekanbaru, Riau, yang daerahnya panas, dataran rendah, dekat laut. Sedangkan Sumbar, memiliki daerah pegunungan, dingin dan sejuk, tempat tujuan orang Pekanbaru, Riau berwisata.

Adanya jalan tol menguntungkan bagi Sumbar. Setiap sabtu dan minggu, mobil-mobil bernomor polisi/plat BM banyak beredar di Sumbar. Adanya jalan tol bisa mempercepat perjalanan mereka ke tujuan wisata. Demikian pula masyarakat yang berasal dari provinsi lain atau luar pulau. Tujuan mereka yang berasal dari pulau Jawa melalui jalan darat dengan tujuan Bukittinggi akan semakin cepat, efektif, efisien dengan adanya jalan tol. Mendorong mereka untuk kembali berwisata. Perjalanan dari Padang ke Bukittinggi bisa menghemat waktu satu jam dibanding melewati jalan biasa.

Semakin banyak orang yang berwisata ke Sumbar, maka hotel dan penginapan akan semakin penuh, para penjual semakin laris dagangannya, UMKM berkembang, rumah makan dan restoran ramai dikunjungi, mobil travel banyak dipakai. Pendapatan asli daerah juga akan meningkat dari ramainya wisatawan ke Sumbar.

Pariwisata adalah sektor yang melibatkan banyak orang, berbeda dengan pertambangan yang tidak melibatkan banyak orang. Pariwisata tidak merusak lingkungan, sedangkan pertambangan merusak lingkungan. Pertambangan tidak terlalu digalakkan di Sumbar, sedangkan pariwisata sangat digalakkan.

Bali adalah contoh wilayah yang menggalakkan pariwisata, di mana masyarakatnya banyak merasakan manfaat dari sektor pariwisata. Pendapatan perkapitanya termasuk tinggi yaitu Rp62,22 juta pada 2023 (bisnis.com, 22/4/2024). Bali cukup ketat mengatur izin pertambangan.

Kita tentu mengharapkan jalan tol di Sumbar tidak hanya Padang – Sicincin, tetapi sampai ke Pekanbaru. Karena akan berdampak positif bagi masyarakat. Untuk itu dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan. Selain itu juga dukungan dari pemerintah pusat dalam hal anggaran. Serta dukungan dari pemerintah provinsi, kota dan kabupaten dalam hal pembebasan tanah.

Melihat kemajuan dan kesejahteraan yang akan dicapai oleh masyarakat Sumbar, keberadaan jalan tol adalah suatu keniscayaan. ***

hariansinggalang.co.id, 25 Juni 2025

Saya sudah jarang membaca berita dari Padang, karena dunia saya saat ini sudah berbeda dengan yang dulu sewaktu menjabat Gubernur Sumbar yang menuntut mengikuti perkembangan di Sumbar. Tetapi menjadi menarik bagi saya ketika membaca tulisan yang dibuat Dr. Yesi Elsandra di Singgalang yang berjudul “PKS Menuai Keputusan Politiknya” (28/11). Kenapa? Karena kegagalan PKS di Pilkada langsung diarahkan karena keputusan PKS untuk koalisi dengan KIM dan keputusan dalam Pillkada atau keputusan lainnya yang dikeluarkan oleh Majelis Syuro. Padahal ada beberapa keputusan yang dibuat oleh DPTP PKS bukan Majlis Syuro. Yang disebut dalam tulisan tersebut adalah analisa yang kalah dalam versi hitung cepat. Sedangkan yang menang dalam hitung cepat tidak disebut. Sehingga seolah-olah PKS benar-benar mengalami kekalahan telak akibat keputusan politiknya.

Sebetulnya PKS sangat berterimakasih atas semua perhatian dan masukan berbagai pihak terhadap kekalahan PKS. PKS pun siap untuk mengevaluasi diri.

Memang sangat mudah memberi analisa terkait sebab akibat tentang sesuatu. Kecelakaan terjadi, karena tidak hati-hati. Gagal ujian, karena malas belajar. Bangkrut dagang, karena pasaran sepi. Banyak contoh lain untuk menyederhakan suatu alasan atas suatu sebab. Kita juga akan mudah untuk mengatakan 2 + 3 = 5. Mudahkan?

Padahal peristiwa sosial (termasuk politik) akan banyak sekali variabel penyebab yang ‘memungkinkan sesuatu terjadi’. Tidak semudah menjawab masalah eksak seperti penjumlahan tadi. Pasti 5 jawabnya dan cepat jawabnya serta pasti benar. Tidak ada analisa lainnya. Tapi masalah sosial (politik) tidak bisa demikian. Pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa Doktoral, begitu lama mahasiswa menentukan variabel-variabel yang akan dikaji sebagai penyebab dan kemudian dibuktikan pula secara empirik dengan metoda yang tepat.

PKS pasti menerima kekalahan di pilkada seperti menerima pula kemenangannya. Kita akan evaluasi! Tapi apakah sudah bisa saat ini? Ooo ya…. kalah menang pun baru versi quick count (hitung cepat). Tentu belum resmi. Karena resminya nanti dari KPU. Terburu-buru menganalisa sesuatu yang belum resmi. Kita sudah menilai dan memberikan komentar PKS kalah di DKJ karena bla… bla… bla… Nah, tenyata 2 putaran. Nah, ternyata PKS menang! Terus…. bagaimana pertanggungan analisa sebelum ini?!

Kasus Depok, Jabar, dan DKJ yang kalah punya cerita sendiri dengan alasan yang berbeda. Kekalahan di Pilkada Depok, di antaranya karena sudah 4 kali berkuasa dan masyarakat ingin perubahan yang sudah digaungkan sejak lama sebelum adanya KIM. Sementara itu di Jawa Barat, keputusan calon dari DPTP PKS belum lama diSK kan sehingga terlambat dalam sosialisasi. Sedangkan sang pemenang sudah lama melakukan sosialisasi. Di DKJ, tidak semua Parpol pengusung RIDO ikut aktif sebagai timses, kerja kurang maksimal.

Dukungan/usungan PKS yang menang pilkada juga ada, meski berasal dari hitung cepat. Seperti Provinsi Kaimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, 12 Kota/Kabupaten di Sumatra Barat, 19 Kabupaten dan 2 kota di Jawa Tengah, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Manokwari, 3 Kabupaten dan 1 Kota di Banten, 2 kabupaten di Kaltim. Ini adalah di antara data wilayah yang menang yang diusung oleh PKS. PKS ikut di lebih 400 pilkada kota/kabupaten dan provinsi di mana ada 115 kader yang ikut di dalamnya.

Majelis Syuro adalah pengambil keputusan tertinggi di PKS. Terutama keputusan strategis seperti koalisi. Sedangkan penentuan kepala daerah ditentukan oleh DPTP PKS. Dua hal yang berbeda.

Majelis syuro terdiri dari banyak orang (99 orang). Mereka umumnya orang yang berpendidikan dengan berbagai latar belakang keilmuan. Dengan jumlah yang cukup banyak ini bisa saling melengkapi kekurangan yang ada dan juga saling menguatkan pendapat dan menyempurnakan keputusan yang diambil.

Keputusan Majelis Syuro merupakan hasil musyawarah, hasil ijtihad. Hasilnya tetap lebih baik daripada keputusan individu. Ijtihad jika benar dapat dua pahala, dan jika salah dapat 1 pahala. Musyawarah adalah ajaran Islam. Di partai lain keputusan partai hanya diputuskan 1 orang tetapi anggota bisa menerima tanpa boleh melawan. Banyak ulama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam ketika berkunjung ke DPTP PKS mengklarifikasi berita miring tentang keputusan PKS justru memberi dukungan atas keputusan tersebut. Demikian pula dengan tokoh agama lain yang juga memberi dukungan kepada keputusan PKS.

Di pilkada Jakarta PKS dukung Ridwan Kamil dan Suswono tanpa dukungan Anies. Tetapi tokoh-tokoh Islam, organisasi Islam memberikan dukungannya kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Hasil hitung cepat, memang belum menggembirakan. Sementara itu, elektabilitas paslon yang didukung Anies di Jakarta sudah cukup mengimbangi elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono sebelum Anies memberi dukungan.

Di Pilpres 2024, Anies memang menang di Sumbar. Tetapi di Pilkada Sumbar, PKS bisa meraih kemenangan 13 dari 20 pilkada hasil hitung cepat di tengah isu Anies vs PKS.

Selaku salah seorang Anggota Majelis Syuro PKS, saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari berbagai pihak untuk PKS. Semoga masukan-masukan ini bisa menjadi pertimbangan bagi PKS untuk lebih baik ke depannya. ***

http://singgalang.co.id 29/11/2024

PKS Menuai Keputusan Politiknya? https://www.hariansinggalang.co.id/berita/201188/pks-menuai-keputusan-politiknya

Alhamdulillah, sebagian bulan Ramadhan sudah kita jalani. Di tengah suasana pandemi Covid yang sudah melandai, menjalankan ibadah Ramadhan dengan penuh kenyamanan kembali adalah sebuah anugerah bagi kita semua. Untuk itu sudah sepantasnya kita bersyukur.

Perintah berpuasa di bulan Ramadhan yang disebut dalam Surat Al Baqarah ayat 183 adalah dalam rangka menjadikan kita orang yang bertakwa. Orang yang patuh untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. ”Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (QS. Al Baqarah: 183).

Di balik perintah berpuasa, sesungguhnya bulan Ramadhan penuh dengan keistimewaan. Di antaranya adalah bahwa bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Alquran. Kebiasaan Rasulullah Saw di bulan Ramadhan adalah menamatkan membaca Alquran minimal sekali  ditemani malaikat Jibril. ”Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadhan dan dia (Jibril) bertadarus Alquran bersamanya” (H.R. Bukhari No. 3220). Oleh para sahabat dan pengikutnya, kebiasaan Rasulullah Saw membaca Alquran di bulan Ramadhan diikuti. Hingga ada yang bisa menamatkan membaca Alquran selama 60 kali dalam bulan Ramadhan.

Sebelum era internet, Alquran yang dikenal masyarakat adalah yang berbentuk buku atau mushaf. Untuk membaca atau menghafal Alquran seseorang harus menempatkan Alquran di meja agar nyaman membacanya. Kini, di tengah zaman yang semakin maju, membaca atau menghafal Alquran tidak lagi dari yang berbentuk buku dengan ukuran cukup besar. Alquran sudah ada di dalam ponsel pintar, sehingga bisa dibaca atau dihafal kapan saja oleh pemilik ponsel. Alquran sudah bisa dibaca di kendaraan, kantor, sekolah, tempat wisata, dan lainnya. Kondisi demikian menyebabkan semakin banyak orang yang memilih membaca atau menghafal Alquran di ponsel pintar untuk memenuhi kebutuhan akan kegiatan spiritual keagamaannya. Terjemahan Alquran pun sudah bisa dibaca di ponsel pintar. Tidak mesti dari terjemahan bebentuk buku.

Selain itu, di zaman kemajuan teknologi, dari ponsel pintar orang bisa mendengarkan ceramah agama, atau bacaan Alquran dari orang-orang pembaca atau penghafal Alquran di Youtube atau aplikasi lain. Acara di televisi menjelang sahur dan berbuka puasa tidak lagi ditonton ketika menjelang sahur dan berbuka, tetapi bisa ditonton kapan saja di Youtube. Penceramah pun bisa mengakses Youtube atau Google untuk mencari bahan ceramah.  Memeriksa waktu salat juga sangat mudah dilihat dari ponsel pintar. Bahkan ponsel pintar bisa dijadikan alarm untuk membangunkan sahur.

Semangat umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya di bulan Ramadhan biasanya lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Termasuk untuk mendengarkan pengajian. Pengajian setelah salat subuh dulu hanya dilakukan di masjid atau musola. Saat ini pengajian tersebut sudah memanfaatkan aplikasi Zoom sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak, tidak hanya jamaah masjid atau musola.

Keistimewaan lainnya bulan Ramadhan adalah seperti yang disebut dalam hadis berikut. “Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadhan (H.R. Tirmidzi)”. Said Hawwa dan Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Rasulullah Saw adalah manusia yang paling dermawan ketika bulan Ramadhan.

Sebelum era internet, bersedekah dilakukan dengan memasukkan uang ke kotak amal di masjid, atau menyerahkan uang ke panti asuhan, masjid, kaum fakir miskin. Tetapi di zaman sekarang, bersedekah, berzakat bisa dilakukan melalui ponsel pintar. Dengan memiliki rekening bank atau aplikasi keuangan, sudah bisa mentransfer ke tempat yang diinginkan. Hanya dari rumah atau kantor, sudah bisa bersedekah ke tempat yang jauh sekalipun. Begitu mudahnya melaksanakan ajaran agama di zaman kemajuan teknologi.

Setelah sebulah penuh berpuasa, umat Islam merayakan Hari Raya Idulfitri. Kebiasaan umat Islam di Indonesia adalah bersilaturahmi saling bermaafan. Kini ketika zaman sudah maju, mengirim ucapan Idulfitri tidak lagi melalui kartu pos, tetapi sudah lazim melalui aplikasi WhatsApp (WA). WA telah memberi banyak manfaat dalam menyambung silaturahmi. Bagi masyarakat Indonesia, WA sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari untuk sarana komunikasi. Grup WA sekolah, alumni, organisasi, kantor, lingkungan rumah, keluarga, kerabat, dan lain-lain sudah begitu banyak. Satu orang bisa memiliki grup WA lebih dari satu, dan itu sudah lazim. Grup WA di bulan Ramadhan juga digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan keagamaan seperti buka puasa bersama, salat tarawih bersama, iktikaf bersama, meningkatkan hafalan Alquran, mengkhatamkan Alquran bersama, dan lainnya.

Tidak kita sadari, ternyata keistimewaan Ramadhan di zaman yang semakin maju telah membantu kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemajuan teknologi membantu kita melaksanakan ajaran Islam. Yang tadinya agak susah, menjadi semakin mudah dan nyaman, bahkan berkualitas.

Tidak dipungkiri, kemajuan tekonologi juga memunculkan banyak tindak kejahatan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kemajuan teknologi yang sudah ada dijadikan sebagai hal positif untuk meningkatkan ketakwaan. Jika umat agama lain bisa menjadikan teknologi meningkatkan kehidupan mereka, maka bagi umat Islam pun seharusnya teknologi juga membantu meningkatkan kehidupan mereka. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika mereka sendiri tidak mengubahnya. ”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” (QS Ar Ra’d: 11). Dengan kemajuan teknologi, semoga Ramadhan kita tahun ini semakin mengalami peningkatan sehingga semakin mudah mencapai derajat takwa. Amin.

Padang Ekspres, 11 April 2023

Zulfan juga menulis bahwa kemiskinan di ranah bundo rendah, hanya 6,1% setelah dihantam Covid-19 (angkanya jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 10,2% berdasarkan Susenas Maret 2021). Ia menyebut bahwa Sumbar hanya kalah dari Kepulauan Riau (Kepri) dan Bangka Belitung (Babel). Jika Kepri dan Babel tidak dimasukkan, maka tingkat kemiskinan Sumbar terendah di Sumatra menurutnya.

Zulfan membandingkan Sumbar dengan Riau. Ia menyebut Riau kaya, tingkat kemiskinan di atas Sumbar. Ia menyebut pendapatan perkapita Sumbar bisa saja rendah, tetapi kemiskinan juga rendah. Untuk menjelaskan hal tersebut Zulfan menyebut dua hal, yaitu: Pertama, Pemda hebat (provinsi, kabupaten, kota), mampu menjalankan program-program anti kemiskinan. Kedua, ranah bundo terbantu oleh kiriman perantau.

Pada kesempatan ini saya menambahkan komentar Zulfan dalam tulisannya terkait pengangguran dan kemiskinan di Sumbar. Yaitu melalui pendekatan budaya yang ada di masyarakat.

Pekerja Formal Sedikit di Sumbar

Pekerja formal menurut BPS adalah penduduk bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan pekerja informal menurut BPS adalah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Persentase pekerja formal di Sumbar berdasarkan data BPS per Februari 2021 adalah 36,41% (940.950). Sedangkan persentase pekerja informal adalah 63,59% (1.643.170). Terlihat bahwa persentase pekerja informal hampir dua kali lipat pekerja formal. Pekerja formal berisi orang yang: berusaha dibantu buruh tetap (3,83%) dan buruh/karyawan/pegawai (32,58%). Sedangkan pekerja informal berisi orang yang: berusaha sendiri (20,74%), berusaha dibantu buruh tidak tetap (17,63%), pekerja bebas di pertanian (5,71%), pekerja bebas di non pertanian (3,95%), pekerja keluarga/tak dibayar (15,56%).

Dari data di atas yang memperlihatkan sedikitnya pekerja formal di Sumbar bisa diketahui bahwa banyak orang Minang yang kurang menyukai bekerja sebagai pekerja formal yaitu buruh yang digaji dengan standar UMR (Upah Minimum Regional) dengan jam kerja yang sudah ditentukan/terikat (pagi – sore). Kebanyakan mereka memilih menjadi pekerja informal yang ingin punya jam kerja bebas, tidak mau terikat waktunya. Sudah ada contohnya di Sumbar, perusahaan atau pabrik yang kemudian tutup karena produktivitas buruh yang rendah, tidak bersedia kerja penuh waktu.

Orang Minang lebih memilih waktu kerja bebas meskipun penghasilan tidak besar untuk satu kegiatan. Karena waktu mereka lebih berharga dan masih bisa dimanfaatkan dengan kegiatan lain yang juga bisa menghasilkan pendapatan atau jika diakumulasikan bisa meningkatkan penghasilan. Orang Minang banyak yang lebih suka berusaha sendiri dibanding bekerja sebagai buruh. Mereka tidak ingin dikekang atau diatur, lebih suka mandiri atau independen. Kebanyakan mereka bergerak di usaha mikro dan kecil (UMK). Jumlah yang terdata sedikitnya ada 580.344 usaha mikro kecil di Sumbar dan menyerap tenaga kerja sejumlah 1.297.672 atau 98,88% usaha nonpertanian.

Sebetulnya pekerjaan di Sumbar cukup banyak tersedia, seperti di bidang konstruksi/bangunan. Setiap tahun bila digabungkan anggaran pembangunan dari pusat dan daerah, jumlahnya bisa puluhan triliun rupiah. Ini bisa menampung puluhan ribu tenaga kerja. Tapi fakta di lapangan, hampir tidak ada orang Minang bekerja di sektor ini. Kalaupun ada, sangat sedikit orang Minang yang bekerja sebagai buruh proyek pembangunan. Di sektor konstruksi/bangunan, orang Minang banyak memilih sebagai tukang, bukan buruh proyek pembangunan yang waktu kerjanya sudah ditentukan.

Pengangguran di Sumbar

Sementara itu, pengertian penganggur menurut BPS adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, dan kegiatannya terdiri dari: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena alasan merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa), tidak mencari pekerjaan karena sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dari pengertian penganggur menurut BPS, orang Minang yang kelihatannya menganggur atau termasuk dalam pengertian penganggur versi BPS justru sudah punya pekerjaan atau penghasilan. Tetapi sering ditutupi atau merendah jika ditanya oleh orang lain.

Seseorang terlihat menganggur, tetapi ia bekerja di rumah orang satu-dua jam untuk mencuci. Setelah itu pulang. Di waktu lain ia masih bisa berjualan atau usaha/pekerjaan lain. Ada juga seseorang yang bekerja di rumah orang untuk setrika pakaian selama satu jam sehari. Setelah itu ia pulang. Lalu di waktu lain pada hari yang sama ia membantu usaha pembuatan kue. Ini adalah contoh bahwa orang yang terlihat menganggur, sebenarnya memiliki pekerjaan. Masih banyak orang yang terlihat menganggur, tetapi memiliki keahlian sederhana sehingga bisa mendapatkan penghasilan seperti mencuci pakaian, menyetrika, menyopir, menyapu, mencabut rumput, merapikan tanaman, mengecat, tukang, dan lainnya. Mereka mungkin bekerja hanya satu dua jam, atau beberapa jam saja dalam sehari. Sehingga terlihat seperti menganggur.

Artinya, secara formal orang Minang menganggur tetapi realitanya mereka tetap berpenghasilan dari pekerjaan yang bukan formal. Sehingga terlihat di data statistik, orang Minang banyak menganggur tetapi tidak miskin.

Selain itu, jika mengacu kepada indeks kebahagiaan yang pernah dirilis BPS, orang Minang memiliki tingkat kepuasan tinggi. Ia ingin penghasilannya tinggi. Maka jika ditanya orang, ia akan merendah karena kepuasannya belum tercapai (penghasilannya belum setinggi keinginannya). Ia terlihat menganggur, padahal memiliki penghasilan.

Anomali Kemiskinan

Tak heran jika pengangguran di Sumbar termasuk tinggi tetapi angka kemiskinan rendah. Karena meskipun menganggur tetap berpenghasilan. Sehingga angka kemiskinan pun rendah.

Budaya orang Minang yang ingin hidup mandiri dengan mengelola usaha sendiri dan tak ingin terkekang merupakan sebuah hal positif. Sebagai contoh adalah budaya merantau. Orang Minang di rantau lebih 90% berprofesi sebagai pedagang, bukan pegawai. Kenapa merantau? Karena ingin mendapat penghidupan lebih baik dan mencari kepuasan yang lebih tinggi. Dari budaya merantau ini, bisa terlihat bahwa orang Minang memilih mandiri dan ingin bekerja yang tidak terikat. Pekerjaan yang tersedia banyak dan terbuka ada di sektor konstruksi, tetapi tidak dipilihnya karena tidak cocok dengan keinginannya/budayanya.

Demikian pula budaya untuk memiliki penghasilan walaupun sedikit, merupakan sebuah hal positif. Budaya demikian merupakan kearifan lokal yang turut menopang ekonomi Sumbar.

Inilah potret anomali kemiskinan di Sumbar. Tingkat pengangguran tinggi, tetapi tingkat kemiskinan rendah. Salah satu cara menjelaskan anomali ini adalah dengan melihat budaya yang ada di masyarakat Minang.

Oleh karenanya dengan melihat fenomena ini, program pemerintah untuk Sumbar sebaiknya memfasilitasi dan mendukung masyarakat yang memilih untuk berwirausaha sebagai pekerjaan mereka. Sehingga program tersebut tepat sasaran sesuai kearifan lokal yang ada di Sumbar. ***

Irwan Prayitno
Rektor Universitas Adzkia

Harian Singgalang 4 November 2021

Dialah yang menakdirkan manusia kapan dan di mana wafat dan juga sebab-sebab kematiannya. Saat ini mereka yang wafat banyak disebabkan terkena Covid-19. Maka jika kita tahu mereka yang wafat karena terkena Covid-19 seharusnya kita berusaha jangan sampai terkena Covid-19, dengan memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak serta mematuhi protokol kesehatan lainnya. Jangan sampai kita menyombongkan diri tidak akan terkena Covid-19. Sehingga kita melupakan adanya Allah Swt.

Selain itu, di tengah pandemi Covid-19 di media sosial yang kita ikuti beredar berbagai berita atau informasi hoax. Baik terkait masalah Covid-19 atau kondisi terkini. Selain hoax, ikut juga berbagai fitnah dan ghibah, sehingga sudah campur aduk. Hoax Covid-19 pun juga bercampur aduk sehingga urusan agama pun terbawa-bawa, apalagi pemerintah yang sedang berjibaku menangani pandemi Covid-19. Akibat berita hoax, ajaran agama dibenturkan dengan penanganan Covid-19, upaya pemerintah menangani Covid-19 dibenturkan dengan kondisi masyarakat.

Bisa dibayangkan jika kita oleh suatu sebab ikut menyebarkan hoax tentang Covid-19 terkait pengabaian protokol kesehatan dikaitkan urusan agama, kemudian dipercaya oleh yang menerima pesan itu. Dan akibat dari itu menyebabkan musibah kematian. Demikian pula jika kita menyebarkan hoax tentang kebijakan pemerintah menangani Covid-19, kemudian dipercaya oleh yang menerima pesan. Padahal info hoax tersebut tidak pernah dilakukan pemerintah, tetapi yang menerima pesan menjadi semakin benci kepada pemerintah. Dan akhirnya apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19 adalah salah semua. Padahal apa yang disebut pemerintah itu di dalamnya juga ada tenaga kesehatan, ilmuwan, orang-orang terdidik, yang sudah bekerja keras mencurahkan tenaga dan pikiran mereka.

Allah Swt berfirman yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS Al-Hujurat:49)

Jangan sekali-kali menganggap kita akan aman jika menyebarkan berita hoax. Karena Allah swt pasti akan membalas keburukan yang kita kerjakan. Bisa jadi suatu saat akibat berita hoax tersebut akan terkena kepada kita sendiri, anak dan istri kita, atau orang tua kita.

Beriringan dengan penyebaran hoax melalui media sosial, ghibah dan fitnah juga ikut di dalamnya. Sehingga akhirnya hoax, ghibah dan fitnah menjadi bahan bakar yang menghidupkan media sosial sebagian orang. Dan ironisnya, mereka yang seharusnya bisa menjaga diri dari dosa besar atau mereka yang bisa menjaga amalan salatnya, puasanya juga terbawa-bawa menyebarkan hoax, sekaligus melakukan ghibah dan juga fitnah.

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. pernah bertanya: “Tahukah kamu, apakah ghibah itu?” Para sahabat menjawab; ‘Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.’ Kemudian Rasulullah saw bersabda: ‘Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai.’ Seseorang bertanya; ‘Ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan?‘ Rasulullah saw bersabda: ‘Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan (memfitnah) terhadapnya.” (HR Muslim)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Muflis (orang yang pailit) dari umatku ialah, orang yang datang pada hari Kiamat membawa (pahala) salat, puasa dan zakat, namun (ketika di dunia) dia telah mencaci dan (salah) menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain (tanpa hak). Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka”. (HR. Muslim).

Saat ini, fitnah kepada para tenaga kesehatan, pejabat publik, tokoh-tokoh, politisi begitu gencar. Kadang awalnya dimulai dengan berita hoax, lalu disambut membabi buta tanpa memeriksa kebenarannya. Mereka yang difitnah seolah-olah buruk dan jahat semua, tidak ada tersisa kebaikan pada diri mereka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Tindakan yang kadang mengatasnamakan kritik atau hak warga negara dengan memfitnah semena-mena bukanlah hal yang baik, dan tidak sesuai ajaran agama. Apalagi ketika para pemfitnah tersebut terlihat seolah-olah tidak punya kekurangan.

Demikian pula sebaliknya, pejabat publik, tokoh-tokoh, politisi, tenaga kesehatan, juga penceramah dan akademisi jangan sampai melakukan fitnah kepada pihak lain. Karena hal demikian juga merupakan perilaku buruk, dan pengaruhnya bisa meluas dan viral. Apalagi jika para pendukungnya siap membela mati-matian tanpa berpikir rasional.

Menyebarkan berita hoax, diikuti ghibah dan fitnah di media sosial menjadikan kita lupa bahwa Allah Swt itu ada. Dia mencatat segala keburukan hambaNya dan akan memberikan balasan atas segala keburukan yang dilakukan.

Kemajuan teknologi kadang membuat kita lupa bahwa ada Allah Swt yang selalu mencatat apa yang kita kerjakan. Sehingga jari jemari kita sangat lincah untuk menuliskan berbagai fitnah, ghibah serta menyebarkan hoax yang menyuburkan kebencian melalui ponsel kita. Terasa sulit untuk menghentikannya.

Kita kadang lupa bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah Swt dan kepadaNya kita kembali. Jika hati dan pikiran kita tertutup oleh hoax, ghibah dan fitnah maka kita akan kembali kepada Allah dengan hoax, ghibah dan fitnah tersebut. Dan tempat kembali yang akan kita tempati adalah seburuk-buruk tempat yang tidak kita inginkan.

Semoga kita bisa kembali berpikir rasional dan bersikap objektif terhadap berbagai hal, serta berperilaku positif dalam kehidupan. Sehingga kita tidak lupa bahwa Allah Swt itu ada. ***

Irwan Prayitno

Harian Padang Ekspres 8 September 2021

In Memoriam Nasrul Abit

Sumbar kehilangan salah satu putra terbaiknya yaitu Bapak Nasrul Abit (biasa dipanggil Pak NA), Wakil Gubernur Sumbar periode 2016-2021. Begitu banyak kenangan manis bersama beliau yang saya alami dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Bagi saya, beliau adalah mitra kerja yang sangat baik, bisa mengerti dan memahami pemikiran saya dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga di antara kami bisa saling mengisi dan melengkapi. Beliau juga sosok politisi yang sangat matang.

Sebagai wakil gubernur, dukungan beliau kepada saya selaku gubernur sangat terasa sekali. Hal ini turut berdampak kepada cara komunikasi kami dengan para kepala OPD. Mereka bersama staf bekerja sungguh-sungguh dalam melayani masyarakat dan menjalankan program-progam pembangunan. Sehingga Pemprov Sumbar diganjar berbagai penghargaan dari pemerintah pusat, lembaga independen, pihak swasta, LSM dan luar negeri.  Ada peran Pak NA di balik banyaknya penghargaan yang diberikan kepada Pemprov Sumbar.

Sebagai wakil gubernur, beliau sangat pandai menempatkan diri dan terlihat menguasai aturan atau norma yang berlaku. Sebelum menjadi wakil gubernur, beliau pernah menjadi Wakil Bupati dan Bupati Pesisir Selatan. Pengalaman ini menjadikan beliau semakin matang ketika menjadi Wakil Gubernur. Hal demikian menjadikan kami berdua menjalani pemerintahan dengan penuh semangat dan optimisme.

Bisa dibilang, tidak ada pertikaian yang berarti antar beliau dengan saya selama menjalani  amanah memimpin Sumbar yang menimbulkan permusuhan atau ketidakkompakan. Bahkan jika ada tugas ke luar Sumbar beliau selalu minta izin kepada saya dan juga berkoordinasi. Salah satu contohnya adalah kepergian beliau ke Wamena Papua untuk menyelamatkan para perantau yang menjadi korban aksi kerusuhan. Beliau selalu memberikan informasi perkembangannya, juga berdiskusi dengan saya mencari solusi bagi perantau. Alhamdulillah para perantau tersebut akhirnya berhasil ditolong oleh Pak NA.

Pak NA adalah sosok yang sigap, proaktif, selalu semangat menjalankan tugas, baik di Sumbar maupun ketika tugas ke luar daerah. Tugas-tugas kemanusiaan ke luar Sumbar seperti mengirim randang kepada pengungsi di berbagai tempat beliau jalani dengan amanah. Dalam memimpin rapat, beliau selalu mengatakan bahwa hasil rapat akan disampaikan kepada gubernur dan nanti gubernur yang akan memutuskan. Sementara ketika menghadiri undangan mewakili gubernur, beliau senantiasa mengatakan bahwa gubernur kirim salam kepada yang hadir. Pak NA juga sering kerja hingga malam hari menyelesaikan tugasnya.

Satu hal yang saya yakin banyak orang pun setuju adalah, beliau adalah orang baik. Patut menjadi teladan bagi kita semua. Di antaranya adalah teladan dalam membangun keharmonisan hubungan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur), juga teladan dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan mengayomi rakyat. Meskipun secara usia beliau lebih tua daripada saya, tetapi penghargaan dan penghormatan beliau kepada saya adalah sebuah keteladanan. Dan saya pun juga menghargai dan menghormati beliau. Alhamdulillah, saya tidak pernah melarang beliau atau mencekal beliau untuk suatu tugas, keperluan dinas, atau hal lain dalam menjalankan pemerintahan. Dan beliaupun tanpa saya minta selalu melaporkan tugas-tugas atau keperluan dinasnya.

Tidak ada pembagian tugas khusus atau kesepakatan suatu kewenangan yang menyebabkan ada sekat antara saya dengan beliau. Di antara kami saling mengisi satu sama lain, saling bersinergi dalam membangun Sumbar. Sehingga hal-hal yang rumitpun bisa terurai. Kebersamaan membuat kami bisa menyelesaikan banyak urusan dalam pemerintahan. Dan yang tak kalah penting, urusan yang menyangkut nasib rakyat banyak bisa kami selesaikan bersama-sama.

Ada satu hal keinginan beliau yang belum terpenuhi, yaitu memancing di laut bersama saya. Hal ini karena belum ada kecocokan waktu antara beliau dengan saya. Namun demikian, setiap beliau selesai memancing, tidak lupa beliau membawakan saya ikan hasil pancingan beliau. Jumlahnya sangat banyak, cukup untuk konsumsi tiga bulan. Itu pun setelah saya bagi kepada orang-orang terdekat. Ikan hasil tangkapannya pun berbeda dengan jenis ikan yang biasa disantap orang atau di jual di pasaran, dan rasanya pun enak.

Ada satu kisah menarik yang tidak bisa saya lupa, ketika saya ingin memancing ikan ke laut bersama rombongan. Pada hari yang sudah ditetapkan, saya mendapat informasi dari Kasatpol PP yang akan ikut mendampingi saya bahwa BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat dan badai di laut pada malam hari. Kami memang akan ke laut malam hari. Saya kemudian bertanya ke Pak NA yang sudah punya pengalaman memancing di laut tentang cuaca pada hari itu, dan dijawab oleh Pak NA bahwa kondisi laut di malam tersebut bagus, laut tenang seperti danau dan ikan akan banyak datang. Beberapa anggota rombongan ada yang mundur tidak jadi ikut karena berpegangan kepada info BMKG. Saya pun berkata bahwa saya lebih percaya kepada Pak NA dibanding prakiraan BMKG. Kasatpol PP yang sempat ragu akhirnya ikut bersama saya, dan alhamdulillah ucapan Pak NA benar, laut tenang di malam hari. Akhirnya kami pun memberi gelar Pak NA sebagai “dukun laut”.

Pada hari terakhir masa jabatan kami sebagai kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur), dilakukan acara serah terima jabatan kepada pelaksana harian gubernur, bertepatan di hari Jumat.  Setelah itu saya dan Pak NA beserta dengan kepala OPD salat Jumat di masjid Kantor Gubernur. Saya menjadi khatib dan secara spontan Pak NA menjadi muazin. Begitulah Pak NA, mampu mengisi dan melengkapi. Meskipun sudah menyelesaikan jabatannya, rasanya kami berdua seperti tidak terpisahkan. Kejadian ini sempat divideokan dan viral.

Meskipun beliau telah selesai dari jabatan wakil gubernur, kiprah beliau tetap dibutuhkan masyarakat Sumbar. Namun ternyata di masa pandemi beliau terkena Covid-19 dan sempat  dirawat. Kepergian beliau yang terasa begitu cepat menjadikan Sumbar kehilangan salah satu putra terbaiknya dan sosok bijaksana yang mengayomi masyarakat.

Semoga keteladanan beliau, sumbangsih beliau kepada masyarakat Sumbar selama menjadi kepala daerah menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Dan semoga Allah Swt mengampuni dosa-dosa beliau, membalas segala amal kebaikannya dan menganugerahkan surga kepada beliau. Serta bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga Allah Swt berikan kesabaran dan rahmatNya. Amin. Selamat jalan Pak NA. ***

Irwan Prayitno

Harian Singgalang 30 Agustus 2021

Zulfan menyebutkan sebab kemungkinan mengapa Sumbar antipati. Pertama, PKS tidak ikut gerbong Jokowi, padahal PKS sudah berkuasa di Sumbar sejak 2010. PKS disebut mirip dengan HTI soal paham Islam trans-nasionalis. PKS kantongnya sudah lama kerontang, yang masih dimiliki hanyalah “agama”.

Sebab lainnya disebut Zulfan adalah hoax dan fitnah tentang Jokowi paling laris dikonsumsi di Sumbar. Zulfan menyebut kehidupan beragama makin terasa jumud, sepertinya agama tidak lagi mencerahkan.

Zulfan juga menyebut dua faktor sekunder yaitu: 1. Kebencian pada Sukarno. Sumber kebencian pada Sukarno ini disebut Zulfan adalah soal PRRI dan mundurnya Hatta sebagai wapres. 2. Jokowi kurang memiliki Takah sebagai presiden.

Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberi tanggapan. Karakter masyarakat Sumbar sejak dahulu hingga sekarang adalah memiliki kepuasan tinggi. Salah satu contohnya, dalam pilkada di berbagai daerah tingkat II di Sumbar, kepala daerah incumbent banyak bertumbangan. Padahal mereka memiliki prestasi. Namun masyarakat menginginkan kepala daerah yang lebih baik lagi yang bisa memuaskan mereka. Sumbar mungkin satu-satunya provinsi yang kepala daerah incumbentnya banyak bertumbangan.

Jadi kalau disebut Sumbar antipati dan sangat membenci Jokowi tidak tepat. Karena untuk kepala daerah di tempat mereka sendiri yang ada di Sumbar, masyarakat ingin yang lebih bagus lagi. Indeks kebahagiaan yang pernah dikeluarkan BPS juga bisa menjelaskan bahwa masyarakat Sumbar tidak cepat puas, dan memiliki tingkat kepuasan tinggi. Belum puas jika hanya tamat S1, baru puas jika bisa tamat pascasarjana. Belum puas jika penghasilan hanya setara UMR, baru puas jika sudah beberapa kali lipat dari UMR. Salah satu bentuk tidak cepat puas dan tingkat kepuasan tinggi masyarakat Sumbar adalah merantau. Agar kehidupan mereka bisa lebih baik lagi, sehingga bisa memuaskan harapan dan keinginan mereka. Di rantau, orang Sumbar bisa maju karena mereka rasional, toleran dan demokratis. Demikian juga pilihan orang Sumbar dalam pilpres dan pilkada adalah pilihan rasional dan juga harapan untuk mendapat kepuasan yang tinggi dari yang dipilihnya. Kebijakan pemerintahan Jokowi di Sumbar tidak ada yang mendapat penolakan. Baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Sumbar tidak antipati dengan Jokowi.

Pada pemilu 1955, terlihat bahwa Sumbar yang waktu itu masuk Sumatera Tengah merupakan basis kuat Partai Masyumi, bukan PNI. Dari hal ini bisa dilihat bahwa Sumbar bukan antipati pada PDIP, tetapi secara alamiah masyarakatnya sudah sejak lama menjadi pendukung Masyumi. Jika suara PDIP sedikit di Sumbar seharusnya tidak dijadikan sebagai stigma. Karena di daerah lain di Indonesia, ada juga suara partai lain yang sedikit, dan itu hal biasa.

Jika melihat perolehan kursi di DPRD Sumbar, PKS belum pernah menjadi pemenang pemilu di Sumbar pada 2009, 2014, 2019. Pemenangnya atau peraih kursi tertinggi adalah Demokrat (2009), Golkar (2014) dan Gerindra (2019). Ini artinya PKS belum pernah menguasai Sumbar.

PKS sama sekali tidak mirip dengan HTI. Jauh berbeda. PKS ikut pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi. HTI tidak ikut pemilu dan menolak demokrasi. Selain itu PKS sejak awal pendiriannya dalam menjalankan organisasi berpedoman kepada iuran anggotanya. Alhamdulillah, selama ini pendanaan dari kader dan simpatisan berjalan terus. PKS memang bukan seperti partai lain yang sudah lama berdiri di mana kader dan anggotanya sudah banyak yang mapan, tetapi baru berdiri di masa reformasi. Terkait pernyataan “yang masih dimiliki PKS hanyalah ‘agama’”, ini juga tidak benar. Perjuangan kader PKS di parlemen adalah di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Demikian juga perjuangan kader PKS yang menjadi kepala daerah, di berbagai bidang kehidupan, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, seni, budaya, pertanian, keluarga, wanita, anak-anak dan lain-lain.

Terkait hoax dan fitnah tentang Jokowi paling laris dikonsumsi di Sumbar, perlu dilihat lagi apakah pernyataan itu benar atau salah. Karakter masyarakat Sumbar adalah tak cepat percaya suatu informasi. Bahkan bisa saling berdebat kritis terhadap suatu informasi. Di samping itu, dalam memilih pemimpin di pilkada, masyarakat bersikap rasional, karena ingin mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi dari pemimpin yang mereka pilih. Hasil survei Institute for Community Studies di Sumbar pada 6-11 Januari 2013 untuk pertanyaan sumber informasi pemilu/pilkada 36% responden menjawab televisi. Sedangkan hasil survei Median di Sumbar pada 28 Februari-7 Maret 2015 untuk pertanyaan dari mana biasanya responden mendapatkan sumber informasi seputar politik, 44,7% menjawab televisi dan 13,6% menjawab koran. Dari informasi ini terlihat bahwa tidak mungkin hoax dan fitnah tentang Jokowi paling laris dikonsumsi di Sumbar. Karena televisi dan koran menyampaikan informasi yang benar. Selama menjalankan amanah sebagai gubernur, yang kami lihat dan rasakan tidak terlihat kondisi di mana hoax dan fitnah tentang Jokowi sangat laris dikonsumsi. Pihak kepolisian pun sangat sigap turun jika ada upaya penyebaran hoax dan fitnah tersebut. Jika ada masyarakat di Sumbar yang termakan hoax, itu juga terjadi di seluruh Indonesia, dan bukan Sumbar saja.

Kehidupan beragama di Sumbar tidaklah jumud, tetapi dinamis. Contohnya: dulu ketika kami masih di bangku SMA di Padang, tidak banyak perempuan yang berjilbab, hari ini bisa dilihat semakin banyak perempuan di Sumbar memakai jilbab dengan kesadaran sendiri termasuk para ASN. Selain itu, semakin banyak masyarakat yang anaknya menjadi penghafal Alquran atau memasukan anaknya ke pesantren dan sekolah Islam. Sekolah negeri juga menjalankan program tahfiz Alquran kepada siswanya. Masyarakatpun tidak merasa keberatan, dan bahkan mendukung berbagai kegiatan dalam rangka mengamalkan ajaran agama. Wisata halal pun mendapat dukungan masyarakat karena sesuai dengan falsafah ABS SBK. Pemprov, Pemkab dan Pemko juga melakukan berbagai kebijakan yang mendukung pengamalan ajaran agama masyarakat, dan didukung oleh masyarakat dan DPRD. Minat umroh masyarakat Sumbar pun cukup tinggi. Kesadaran beragama masyarakat Sumbar justru mengalami peningkatan. Seringkali tudingan terhadap Sumbar terkait pelaksanaan ajaran agama datang dari luar, bukan dari masyarakat Sumbar sendiri, DPRD, pemda atau elemen lainnya yang ada di Sumbar. Hal ini kemudian menjadi stigma dan mengesampingkan objektivitas dan rasionalitas.

Dalam survei yang dilakukan oleh Instititute for Community Studies di Sumbar pada 6-11 Januari 2013, untuk pertanyaan alasan memilih partai, hanya 3,2% responden menjawab berlandaskan agama/ideologi. Ini artinya masyarakat Sumbar memilih partai dengan alasan agama hanya sedikit persentasenya. Sementara Hasil survei Median di Sumbar pada 28 Februari- 7 Maret 2015 untuk pertanyaan jika masa kampanye telah dimulai nanti, acara kampanye seperti apa yang paling responden suka, hanya 3,5% yang menjawab bagi-bagi uang. Hasil Survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia) di Sumbar pada Oktober 2015 untuk pertanyaan apabila responden diberikan uang untuk memilih salah satu pasangan tertentu apakah responden akan memilihnya, yang menjawab ya 4,1%, yang berarti politik uang tidak signifikan. Ini artinya masyarakat Sumbar tidak tergoda dengan politik uang dalam menentukan pilihan politiknya. Dari hasil survei ini terlihat bahwa masyarakat Sumbar sangat independen dalam memilih partai dan kepala daerah. Tidak fanatik karena masalah agama dan juga tidak tergoda untuk politik uang. Sehingga hal ini juga tidak tepat dijadikan alasan PKS yang menyebabkan masyarakat Sumbar antipati kepada Jokowi dan PDIP.

Terkait kebencian kepada Sukarno, di mana sumbernya PRRI dan mundurnya Hatta dari Wapres, bisa dilihat dari hasil pemilu 1955. Masyumi meraih suara terbanyak di Sumatera Tengah (Sumbar Riau Jambi). Empat besar partai yang mendapat kursi di DPR RI adalah Masyumi, Perti, PKI dan PPTI. PNI tidak mendapatkan kursi. Untuk konstituante kursi terbanyak dipegang Masyumi, dan PNI juga tidak mendapatkan kursi. Dari hal ini bisa dilihat bahwa sejak 1955 pilihan masyarakat di Sumbar bukanlah PNI yang kemudian dikaitkan dengan PDIP. Realitas ini sebenarnya sebuah hal biasa. Ada suatu daerah menjadi basis kuat partai A, dan di daerah lain basis kuat partai B.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa orang Minang tetap hebat seperti judul tulisan ini. Mereka orang yang rasional, toleran, demokratis dan tidak cepat puas. Mereka kebanyakan memilih partai bukan alasan agama/ideologi dan tidak tertarik dengan politik uang. Orang Minang sejak dulu hingga kini juga tetap memiliki karakter “mato condong ka nan rancak, salero condong ka nan lamak”. Ini adalah fitrah manusia. Jika fitrah ini menjadi kambing hitam orang Minang sedikit memilih Jokowi, hal itu bukan pada tempatnya. Fitrah manusia adalah pemberian Tuhan yang patut disyukuri. Dengan karakter orang Minang yang hebat ini mustahil mereka senang mengkonsumsi hoax dan fitnah. Provinsi yang melahirkan banyak pahlawan nasional dengan pemikiran yang hebat, tidak tepat disebut sebagai tempat paling laris mengkonsumsi hoax dan fitnah tentang Jokowi. Karena karakter pahlawan nasional tersebut merupakan karakter orang Minang dari dulu hingga kini.

Orang Minang hebat bukan berarti menyombongkan diri, tetapi sebagai bentuk aktualisasi diri orang Minang yang sudah sejak lama memiliki karakter yang bisa dibanggakan. Di antaranya adalah keberadaan perantau Minang yang banyak berhasil karena memiliki karakter tersebut, keberadaan menteri-menteri di berbagai kabinet, dan para pahlawan nasional yang lahir atau berasal dari Sumbar.

Mantan Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi dalam tulisannya yang berjudul ‘Orang Minang Tak Sehebat Dulu (?)’ yang dimuat di khazanah.id pada 17/8 juga menyebutkan bahwa orang Minang sekarang tidak kalah hebat dengan orang Minang dulu, bahkan secara kuantitas jumlahnya lebih banyak. ***

Irwan Prayitno

Harian Singgalang 23 Agustus 2021

Di alam penjajahan, pemuda pemudi pelopor Sumbar memiliki alam pikir kebangsaan, memiliki kesadaran berjuang secara nasional, padahal waktu itu belum ada bangsa Indonesia. Tetapi setelah menjadi bangsa Indonesia terjadi penurunan rasa kebangsaan. Megawati mempertanyakan hal ini.

Apa yang disampaikan Megawati ini menjadi pembicaraan hangat warga Sumbar atau orang Minangkabau. Beberapa waktu sebelumnya di era pilkada, Puan Maharani yang merupakan anak Megawati dan Ketua DPR RI sempat menyebut Sumbar dan hubungannya dengan Pancasila. Ini juga menjadi pembicaraan hangat warga Sumbar dan orang Minangkabau.

Megawati pada waktu yang berbeda juga pernah berkomentar mengapa ada daerah-daerah yang belum bisa menerima PDIP yang ditunjukkan dengan kecilnya suara PDIP di daerah tersebut (di antaranya Sumbar). Jika melihat kecilnya suara PDIP di Sumbar, bisa dilihat dari pengalaman pemilu terdahulu. Masyumi pada 1955 adalah pemenang pemilu di Sumatera Tengah (Sumbar, Jambi, Riau) sekitar 50% suara. Sehingga Sumbar sejak awal menjadi basis kuat Masyumi. Sama halnya dengan demokrasi di Amerika Serikat (AS), negara bagian tertentu merupakan basis kuat Partai Demokrat dan negara bagian lainnya basis kuat Partai Republik. Sumbar sejak awal bukan merupakan basis kuat PNI atau PDIP. Sehingga perolehan suara PDIP di Sumbar tidak sebanyak daerah lain.

Selain itu, karakter masyarakat Sumbar atau masyarakat Minangkabau, sejak dahulu hingga sekarang bisa dikatakan tidak mengalami perubahan.  Saya teringat pada masa kuliah S1 di tahun 1980an di jurusan Psikologi UI. Seorang dosen Psikologi Sosial, Prof. Dr. Suwarsih Warnaen membuat penelitian tentang etnik yang ada di Indonesia, termasuk etnik Minangkabau. Hasil kajiannya memunculkan kontroversi. Seolah-olah orang Minangkabau itu karakternya buruk semua. Padahal bukan seperti itu. Di setiap etnis, selalu ada orang yang karakternya positif dan juga negatif.

Karakter orang Minangkabau di antaranya adalah pengkritik, ia mengkritik apa yang ia lihat dan rasakan. Kritik yang muncul bisa saja menjadi positif karena memang terlihat ada hal yang kurang atau negatif. Tetapi bisa juga kritik yang muncul hanya sebagai cemooh (cemeeh). Selain itu, orang Minangkabau adalah pandai bicara. Tidak heran jika kepandaiannya berbicara memunculkan orang orang hebat, seperti guru, dosen, ulama, diplomat, saudagar, wartawan, seniman, budayawan, politisi, pengamat, intelektual. Tetapi pandai bicara juga bisa diartikan negatif ketika yang melakukannya dikenal orang gadang ota.

Orang Minangkabau cerdik, tetapi ada juga yang licik. Orang Minangkabau pandai berhitung, tetapi ada juga yang pelit. Sama juga dengan orang daerah lain yang punya karakter plus dan minusnya. Selain itu, karakter lainnya adalah mandiri dan independen. Aktualisasi diri orang Minangkabau bisa terlihat ketika ia mampu memunculkan kemandirian dan independensinya. Sehingga terkesan tidak ingin bekerja sama atau egois. Karakter seperti ini mungkin berbeda dengan karakter orang dari suku bangsa lain, yang mungkin bisa berhasil jika bersama-sama. Namun karakter setiap suku bangsa tidak bisa dibandingkan dan dinegatifkan. Karena karakter tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan yang berbeda. Perbedaan yang ada tersebut justru bisa menjadi aset berharga bagi bangsa Indonesia. Karena perbedaan yang ada dan saling menghargai bisa menjadikan kita bersatu dan kuat.

Indeks Kebahagiaan yang diterbitkan BPS beberapa tahun lalu memperlihatkan bahwa orang Sumbar tidak cepat puas. Yang sudah tamat S1, masih ingin melanjutkan ke jenjang pascasarjana, baru ia merasa puas. Orang yang pendapatannya setara UMR masih belum puas. Ia ingin penghasilan lebih tinggi, setelah mendekati 10 juta rupiah baru ia puas. Oleh karena itu, banyak orang Minangkabau merantau karena dorongan ketidakpuasan yang ada pada dirinya, sehingga ingin mencari kepuasan yang lebih tinggi di tempat lain.

Dalam pilkada, orang Minangkabau juga tidak cepat puas. Kepala daerah yang sudah berprestasi jika dianggap tidak bisa memuaskan masyarakat maka akan dipilih yang baru, yang dianggap lebih menjanjikan dan bisa meningkatkan kepuasan.

Gambaran ketidakpuasan demikian juga dipotret oleh lembaga survei pimpinan Burhanudin Muhtadi tahun 2016 di mana hasil survei tersebut menyatakan bahwa kepuasan warga dari etnis Minangkabau terhadap kepemimpinan Jokowi adalah yang terendah sebesar 36,1% dan yang kurang puas sebesar 63,9%. Ketidakpuasan demikian bukan semata dalam politik, tetapi di berbagai bidang seperti yang sudah disebut sebelumnya.

Saat ini para perantau Minangkabau sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan dunia. Mereka ingin mengaktualisaikan diri mereka untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi. Maka, dengan karakter dan tingkat kepuasan yang ada, selalu bermunculan tokoh-tokoh asal Minangkabau di pentas nasional. Di setiap kabinet, sejak era Sukarno hingga saat ini, bisa dibilang selalu ada orang Minangkabau di dalamnya. Tokoh-tokoh di bidang pendidikan, sastra, akademik, budaya, agama, iptek, politik, kewanitaan, kesehatan, jurnalistik dan lainnya terus bermunculan. Bahkan dengan adanya internet dan media sosial, nama mereka semakin dikenal luas. Sayangnya, belum ada sumber resmi yang mempublikasikan siapa saja yang disebut atau masuk kategori tokoh nasional. Yang baru ada adalah klaim sepihak tentang mereka yang bisa disebut sebagai tokoh nasional.

Warga asal Minangkabau maupun yang besar di rantau juga terbukti selama ini bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya di rantau. Belum pernah ada setahu saya muncul konflik atau masalah antara warga asal Minangkabau dengan masyarakat etnis lainnya. Ini karena orang Minangkabau adalah orang yang rasional, toleran dan demokratis. Maka, dengan tersebarnya warga asal Minangkabau di berbagai daerah dan mampu hidup rukun tidak perlu lagi dipertanyakan loyalitasnya kepada NKRI, Pancasila, dan kebhinekaan. Karena apa yang sudah dilakukan sudah menunjukkan kecintaan kepada NKRI, mengamalkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Beragam suku bangsa, bahasa, dan budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia. Adanya Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Otonomi Khusus Papua, yang memiliki keistimewaan dan kekhususan, tidak menjadikan semua daerah ingin seperti ketiga provinsi tersebut. Karena yang terpenting adalah saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Mempersoalkan perbedaan tidak ada habisnya dan berpotensi memunculkan konflik, termasuk konflik bernuansa SARA.

Selain itu, nasionalisme dan rasa kebangsaan orang Minangkabau juga tidak perlu ditanyakan. Meskipun penduduk Sumbar hanya 2 persen, tetapi jumlah pahlawan nasional sebesar 7 persen. Sedangkan daerah lain tidak sebanyak itu. Salah satu bukti yang memperkuat bahwa orang Minangkabau adalah nasionalis adalah Megawati Sukarnoputri yang menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J. Kede memiliki darah keturunan Minangkabau dari garis ibunya. Hal ini juga dinyatakan Megawati dalam webinar Bung Hatta Inspirasi Kemandirian Bangsa bahwa dalam dirinya mengalir darah Minangkabau.

Tidak ada yang meragukan nasionalisme Megawati, seperti halnya tidak ada yang meragukan bahwa Fatmawati, ibu Megawati berasal dari pasangan Siti Khadijah dan Hasan Din yang berasal dari Indrapura Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar yang kemudian merantau ke Bengkulu, tempat Fatmawati lahir. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar 2010-2021

Harian Padang Ekspres 19 Agustus 2021

Dalam kehidupan sosial, di antara kita mungkin sudah ada yang terkena covid. Baik tingkat ringan, sedang, maupun berat. Mungkin juga teman, keluarga atau saudara kita juga ada yang pernah terkena covid, bahkan meninggal karena covid. Covid menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Baik yang tidak mengakui adanya covid maupun yang menyadari adanya covid.

Di luar negeri, bahkan ada negara yang tadinya sudah turun jumlah yang terkena covid kemudian mengalami “tsunami covid” di mana terjadi lonjakan yang sangat besar dan berkali-kali lipat jumlah orang yang positif covid. Sehingga banyak yang meninggal akibat tidak tertangani oleh tim medis dan rumah sakit yang mengalami “over capacity”. Jika membandingkan kondisi tersebut dengan kondisi negara kita atau tempat tinggal kita, sudah sepatutnya kita banyak bersyukur dan bersabar karena di tempat kita hal tersebut tidak terjadi dan jangan sampai terjadi.

Allah Swt berfirman yang artinya, “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar” (QS. Al-Baqarah: 155)

Oleh karena itu, agar kita bisa tetap terus bisa menjalani kehidupan, baik dalam mencari nafkah, belajar, ibadah, dan lainnya harus mematuhi protokol kesehatan.  Yaitu dengan menerapkan 5M: 1. Mencuci tangan, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak, 4. Mengurangi mobilitas (bepergian), dan 5. Menghindari kerumunan.

Di tengah menjalani ibadah puasa bulan Ramadan, selain menahan lapar dan haus serta amarah dan syahwat kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Berpuasa sambil mematuhi protokol kesehatan mungkin tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang harus dilakukan agar bisa tetap bertahan hidup dalam menghadapi penyebaran virus. Melaksanakan 5M janganlah dianggap sebagai keterpaksaan, tetapi merupakan suatu kebutuhan agar bisa bertahan hidup.

Selain melakukan upaya maksimal, kita juga tetap mesti berdoa kepada Allah Swt agar pandemi bisa segera selesai dan kehidupan normal bisa dijalani kembali. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak doa-doa kita agar kita bisa kuat dan sabar menghadapi pandemi yang masih berlangsung serta memohon agar pandemi bisa segera selesai. Mungkin saja karena doa-doa yang kita panjatkan, hati dan pikiran terasa lapang dalam menjalani kehidupan di masa pandemi. Di mana di tempat lain banyak orang yang mengalami depresi dalam menghadapi pandemi. Anak-anak yang terpaksa harus belajar daring atau kombinasi PTM, dengan doa orang tuanya, ternyata bisa sukses mengikuti kegiatan pembelajaran dan sehat terhindar dari virus. Orang tua yang mengalami kesulitan mencari nafkah, dengan doa anak-anaknya diberikan kemudahan mendapatkan rezeki.

Bulan Ramadan adalah bulan untuk membangun harapan. Tanggal 9 Ramadan 1364 H, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Sukarno-Hatta. UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang disahkan pada bulan Ramadan dalam pembukaannya menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Setelah proklamasi bangsa Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan seperti pertempuran heroik 10 November 1945 melawan sekutu, Agresi Belanda I 1947, pemberontakan PKI Madiun 1948, Agresi Belanda II 1948. Namun, proklamasi kemerdekaan tanggal 9 Ramadan 1364 H atau 17 Agustus 1945 telah membuka harapan baru dan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan mereka ke depannya.

Pada 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriyah di saat menjelang perang Badar Nabi Muhammad Saw berdoa kepada Allah Swt agar kaum muslimin diberikan kemenangan. Nabi menginginkan kemenangan karena jika kalah beliau khawatir Islam tidak bisa sampai kepada seluruh manusia. Allah Swt mengabulkan doa Nabi Saw dan Islam kini sudah sampai kepada diri kita.

Semoga demikian pula dengan pandemi yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan selaku umat Islam dan bangsa Indonesia bisa menjadi pembuka jalan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Meskipun boleh jadi kita akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang belum kita ketahui. Akan tetapi dengan doa-doa kita, ibadah dan puasa kita, insya Allah kita diberikan kekuatan fisik, ketenangan pikiran, kesabaran dan kelapangan dalam menjalani kehidupan ke depannya.

Allah Swt tidak serta merta mengabulkan doa kita, tetapi juga melihat usaha kita. Semoga kita selain berdoa juga selalu berupaya mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa mengurangi penyebaran virus Covid-19. Kita harus mengubah kondisi kita menjadi lebih baik dengan berupaya semaksimal mungkin. Baru Allah Swt akan berikan jalan keluar yang mungkin saja tidak pernah kita duga.

Allah berfirman dalam Alquran surat Ar-Ra’d ayat 11 yang artinya, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. ***

Irwan Prayitno

Harian Padang Ekspres 5 Mei 2021

Sejak menjabat gubernur pada 2010 hingga selesai menjabat pada 2021, saya bertemu setiap hari dengan para pegawai, pejabat, dan banyak orang di Sumbar. Saya datang ketika Sumbar sedang suasana tanggap darurat gempa (yang terjadi pada September 2009) dan kemudian disusul tsunami Mentawai (yang terjadi pada Oktober 2010). Sebagian besar infrastruktur hancur termasuk gedung, kantor, sekolah, jalan, jembatan, rumah sakit, pasar, masjid, gereja, hotel, rumah dan lainnya. Di saat itu kita di Sumbar bersama dengan semua pihak mengatasi kehancuran akibat gempa. Ini merupakan awal kebersamaan saya dengan semua pemangku kepentingan di Sumbar. Kebersamaan saat itu pun satu persatu berakhir (berpisah). Saya masih ingat, bersama Danrem Kol. Mulyono pergi ke Mentawai mengatasi akibat tsunami di sana. Kenangan bersama beliau tak terlupakan dalam situasi bencana. Tak lama kemudian kami berpisah. Beliau ke Jakarta hingga menjadi KSAD, jenderal bintang empat. Bertemu dan bersama akhirnya berpisah.

Jajaran Forkopimda selama 10 tahun terakhir juga sudah silih berganti dan berkali-kali pisah sambut dengan saya. Mungkin sekitar 6 atau 7 pimpinan di Forkopimda yang berganti selama 10 tahun terakhir. Selain Forkopimda, pejabat pimpinan instansi vertikal juga banyak yang silih berganti datang dan pergi. Saat mereka berada di Sumbar, kami bekerja sama secara erat dan intensif. Kemudian berpisah. Mereka menata karir di luar Sumbar. Ada yang pensiun dan ada yang naik pangkat.

Begitu juga terjadi di lingkungan ASN Pemprov. Sudah ratusan yang pensiun selama 10 tahun terakhir. Saat aktif, kami setiap hari bertemu. Tiap hari bersama. Saat pensiun tiba, langsung berpisah. Hanya sekali-kali bertemu. Bahkan ada yang jarang bertemu karena sudah tidak lagi tinggal di Sumbar.

Begitulah kehidupan kita di dunia. Tak perlu disesali apalagi diratapi suatu perpisahan. Tak mau berpisah, tak perlu kita bertemu. Karena kalau ada pertemuan, maka perpisahan akan terjadi.

Kini saatnya saya sebagai gubernur berpisah. Tepatnya tanggal 13 Februari 2021 sudah tidak lagi menjabat gubernur. Berpisah dengan semua ASN, baik pejabat pemprov atau pegawai. Berpisah dengan ajudan, sespri, sopir yang tiap hari dulu bersama. Berpisah dengan mereka yang bekerja di rumah dinas. Dulu mereka bisa 24 jam bersama kami, kini tentu tidak bersama lagi. Oh ya… Satpol PP yang setia menjaga rumah dinas, tentu kini tidak bertemu lagi. Itulah kehidupan yang mesti kita lalui. Rumah dinas yang luas dengan lingkungan rumah yang asri memiliki kenangan sendiri selama 10 tahun. Tiap sudut bahkan punya cerita sendiri. Kini kami berpisah dengan semuanya itu.

Tentu ada pertanyaan, “Apakah Pak IP sedih berpisah dengan semuanya itu?” Ya, sedih. Ini manusiawi. Sebelumnya selalu bersama kini tidak lagi bersama. Tetapi kami meninggalkan dengan rasa senang. Kenapa? Karena selama 10 tahun ini, kami tidak punya masalah dan tidak membuat masalah dengan mereka. Hubungan tetap terjaga baik. Bahkan dengan ajudan dan sopir yang sudah pensiun atau tidak lagi bersama, tetap masih berkomunikasi. Senang berpisah, karena selama ini banyak kebaikan yang kita beri dan kita dapat. Selama 10 tahun, kami tidak marah-marah dan tidak juga menyakiti mereka. Sehingga mereka senang dan kami pun senang.

Bagaimana pula dengan ASN di Pemprov, apakah sedih berpisah? Jawabnya ya. Tetapi kami pun merasa senang berpisah dengan ASN. Senang berpisah karena tidak meninggalkan luka dan tidak meninggalkan kekecewaan di hati ASN. Sebagai pribadi, saya tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah menyusahkan mereka, tidak juga pernah marah. Kalaupun ada ASN yang mungkin kurang senang, hal itu bisa dijawab dengan aturan. Tidak senang karena tidak bisa jadi pejabat atau tidak puas karena diberi sangsi. Tetapi semuanya ikut aturan dan insya Allah adil. Senang berpisah dengan ASN, karena mereka telah bekerja baik, bekerja sungguh-sungguh, bekerja benar dan mampu bekerja sama dengan pimpinan. Terbukti dari prestasi yang kami dapat bisa mencapai 360 penghargaan yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat. Ini yang membuat senang berpisah karena mereka telah ‘bekerja yang menghasilkan’ dan melayani masyarakat dengan prima.

Saya juga ditanya wartawan, “Apakah Bapak puas dengan hasil kerja selama menjabat 10 tahun?” Jawab saya, “Bertanya hasil, kita serahkan kepada Allah dan biarkan masyarakat yang menilai.” Tetapi bagi saya, bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat sudah saya kerjakan. Tidak saja bekerja di hari kerja tetapi juga di hari libur tetap bekerja bahkan hingga malam pun tetap bekerja untuk rakyat. Alhamdulillah puas karena selama 10 tahun bekerja tidak ada sakit, semua kegiatan dipenuhi dengan tepat waktu walau kegiatan di luar kota. Untuk menjalani tugas tersebut banyak yang menemani saya termasuk tim humas, Patwal dan OPD. Dan kini kami pun berpisah.

Selain itu, tidak lagi menjabat tentu tidak ada lagi protokoler. Jadwal diatur sendiri. Insya Allah akan lebih bebas dan bisa membuat apa pun rencana. Berpisah bukanlah bercerai, memang saya berpisah dengan orang yang selama ini bekerja dan menemani saya sebagai gubernur dulu. Tetapi tidak bercerai, karena datang dan pergi dalam suasana baik. Ibarat ungkapan di Minangkabau, “Datang tampak muka, pulang tampak punggung.”

Rangkaian acara perpisahan sudah dilakukan dengan Forkopimda dan pejabat vertikal, pejabat pemprov, ASN, BUMD, bahkan dengan pemred media di Sumbar. Ungkapan kata maaf bila selama bergaul ada yang salah. Ungkapan terimakasih atas kerjasama selama ini membangun Sumbar. Ungkapan doa agar sukses menjalani tugas baru ke depan. Dan terakhir ungkapan untuk tetap jalin silaturahmi.

Insya Allah saya akan tetap beraktivitas di Padang. Mengajar di UNP Jurusan Psikologi sebagai Profesor Luar Biasa Bidang Psikologi. Juga mengajar di S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand. Kembali mengelola Lembaga Pendidikan Adzkia yang dalam waktu dekat insya Allah akan berdiri Universitas Adzkia.

Kita memang berpisah tetapi tetap bertemu di urusan lain. Semoga kita tetap bertemu di dalam kebaikan. Di mana saja berada dan berkegiatan, kita akan tetap berbuat kebaikan bagi masyarakat, insya Allah. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Harian Singgalang 11 Februari 2021