PEMPROV Sumbar menetapkan mu­sibah galodo atau banjir bandang di Pa­dang, Selasa (24/7) sebagai bencana dae­rah. Pemprov juga sudah mene­tap­kan masa tanggap darurat selama se­bulan ke depan.

Masa tanggap daru­rat ini dapat diperpanjang, sesuai kebutu­han masyarakat.

”Surat keputusan (SK)-nya dikeluar­kan provinsi dan kota. Tidak tertutup ke­mungkinan masa tanggap darurat di­per­panjang sesuai kebutuhan,” ujar   Gubernur  Sumbar Irwan Pra­yit­no saat rapat koordinasi pe­nang­gulangan banjir bandang de­­n­gan Direktur Jenderal Rehab-Rekon Badan Nasional Pe­nanggulangan Bencana (BNPB) Har­mensyah, seluruh satuan ker­ja perangkat daerah (SKPD) dan seluruh muspida, di Gu­ber­nuran, Rabu (25/7).

Gubernur meminta SKPD ter­kait mendata seluruh keru­sa­kan dan kerugian akibat banjir ban­dang. “Saya minta seluruh in­frastruktur rusak, rumah mas­ya­ra­kat dan kerugian-kerugian lain­­nya didata. Jangan ada yang ter­cecer. Datanya yang validlah,” ka­tanya.

Belajar dari musibah Pa­dang, Gubernur juga meng­im­bau 13 kota/kabupaten yang di­nyatakan rawan bencana me­ning­­katkan upaya mitigasi. Lang­­kah mitigasi dapat dila­ku­kan melalui pemetaan zona ke­rentanan gerakan tanah, serta pemantauan gerakan tanah.

Ke-13 daerah itu adalah Pa­dang, Solok, Solok Selatan, Pe­sisir Selatan, Sawahlunto, Sijun­jung, Padangpariaman, Tanah­datar, Bukittinggi, Agam, Pasa­man dan Limapuluh Kota.

Dalam kesempatan itu, Dir­jen Rehab-Rekon BNPB, Har­men­syah meminta gubernur dan wali kota secepatnya menge­luar­­kan SK tang­gap darurat agar se­gera di­buka posko utama me­nang­gu­langi korban banjir ban­dang.

Mantan kepala BPBD Sum­bar ini mengaku belum dapat me­rinci bantuan yang akan di­be­rikan pada korban galodo Pa­dang, karena masih melakukan verifikasi. “Saya belum turun ke lokasi. Habis rapat inilah saya akan langsung turun ke lokasi,” ucapnya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sum­ber Daya Air (PSDA) Sum­bar, Ali Musri menduga galodo disebabkan jarak hulu air di Bu­kit Barisan dengan laut sangat pen­dek. Kondisi tersebut diper­pa­rah dengan jebolnya kantong-kan­tong air di atas bukit, se­hing­ga aliran Batang Kuranji ti­dak mampu menahan luapan air.

“Kita perlu menginventarisir su­ngai-sungai yang mengalami ke­rusakan. Dari hasil inven­tarisir itulah, baru kita gunakan un­tuk mengambil langkah-lang­kah penanganan terhadap nor­ma­lisasi sungai,” ujarnya.

Wali Kota Padang, Fauzi Ba­har saat itu mengusulkan agar se­­cepatnya dibuka dapur umum. “Ada empat lokasi untuk da­pur umum; di Nanggalo de­ngan melibatkan unsur Ba­talyon, di Limaumanih meli­bat­kan Brimob, di Lubukbegalung di­bantu Marinir dan di Pauh oleh Angkatan Udara,” katanya.

Selama masa tanggap daru­rat, Pemko melalui BNPB ber­jan­ji mengganti ternak warga yang mati. Selain itu, melakukan per­­baikan jalan-jalan ling­ku­ngan yang rusak.

Untuk air bersih, Fauzi men­ja­min penyaluran air PDAM da­pat diaktifkan kembali mulai Ka­mis (26/7). Pemko juga menye­dia­kan tenda-tenda darurat bagi kor­ban galodo dan logistik. “Ban­j­ir bandang kemarin, didu­ga kuat akibat illegal logging. Jika masyarakat melihat illegal logging, tolong diinformasikan. Saya akan berikan insentif Rp 500 ribu bagi pelapor. Saya akan merahasiakan nama si pelapor  tersebut,” tegasnya.

Kepala BPBD Padang Dedi He­nidal mengatakan, data se­men­­tara BPBD Padang men­ca­tat, korban luka-luka akibat ban­jir mencapai 646 orang. Semen­tara rumah terendam mencapai 448 unit. Kerusakan lain, ter­gang­gunya air bersih, dan ru­sak­nya jalan raya kampus Unand se­kitar 150 meter. “Itu data se­mentara kami,” katanya.

Wagub Sumbar Muslim Ka­sim ketika meninjau lokasi ga­lodo di Padangbesi, meng­intruk­sikan Dinas Prasjal Tar­kim Sum­bar segera melakukan nor­ma­li­sasi aliran sungai Lubuk­kila­ngan dan Batang Kuranji, serta men­siagakan alat-alat berat di  seki­tar lokasi bencana. “Harus di­laku­kan pengerukan sungai agar ti­dak meluap ke per­mukiman. Sa­­ya juga menduga ini akibat ma­raknya illegal logging,” kata­nya.

BPBD Sumbar telah mem­bantu 500 lembar kain sarung, 500 lembar, 500 kaleng maka­nan siap saji, serta nasi bungkus un­tuk sahur 1.000 bungkus. “To­tal bantuan yang akan kami sa­lurkan itu 80 juta,” katanya. (ayu)

Padang Ekspres 26 Juli 2012