Ribuan Hunian Korban Gempa Mentawai Dibangun

Padang, Padek—Pe­me­rin­tah Provinsi Sumatera Ba­rat segera memulai pembangunan 2.072 unit hunian tetap untuk korban gempa Mentawai pada 25 Oktober 2010.

Kepastian itu setelah keluarnya  izin pe­manfaatan hutan dari Ke­menterian Kehutanan Re­pu­blik Indonesia. Bulan September ini, pembangunan fisik huntap akan direalisasikan.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, izin pemanfaatan hutan tersebut diterima tanggal 2 September lalu. Dengan begitu, tak ada alasan lagi untuk menunda pekerjaan tersebut.

Pemprov Sumbar dan Pem­kab Mentawai akan ber­sinergi mempercepat proses kegiatan rehabiltasi re­ko­n­struksi Mentawai. Gubernur optimistis pembangunan hu­n­tap tuntas hingga tahun ini.

Mentawai mendapatkan alokasi dana Rp 1, 1 trliun untuk kegiatan rehab-rekon Mentawai. Pada tahun 2012 ini, pemerintah pusat meng­gelontarkan anggaran Rp 500 miliar dan pada tahun beri­kut­nya  sebesar Rp 600 miliar.

Kepala Badan Pe­nang­gu­langan Bencana Daerah (BP­BD) Sumbar, Yazid Fadhli menyebutkan, proses pem­bentukan kelompok ma­sya­rakat (pokmas) dan fasilitator telah selesai. Fasilitator juga telah melakukan verifikasi terhadap data korban gempa yang telah di SKkan Bupati Mentawai.

Jumlah huntap yang akan dibangun sebanyak 2.072 unit. Untuk tahap awal, dialo­ka­si­kan dana sebesar Rp 287 mi­liar. “Dalam pem­ba­ngu­nan­nya, ka­mi akan me­li­batkan masyarakat dan pe­merintah setempat agar punya rasa me­miliki untuk me­ra­watnya,” ujarnya.

BNPB telah mengucurkan dana rehabilitasi dan re­kon­struksi Mentawai Rp 486 mi­liar. Rin­ciannya, Rp 287 mi­liar untuk  huntap lingkungan hidup dan sanitasi. Rp 200 miliar lagi untuk sektor eko­nomi, sosial budaya dan lain­nya.

Huntap akan dibuat dalam bentuk rumah kayu dan semi­permanen, sesuai permintaan masyarakat. “Untuk struktur bangunannya kami telah me­ngakomodir keinginan ma­syarakat,” tuturnya.

Tinjau Lokasi Shelter

Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BN­PB) dijadwalkan akan me­lak­sanakan kunjungan selama tiga hari di Sumbar. Kun­jungan akan dimulai hari ini dengan mengunjungi dan ber­dialog dengan warga Padang terkait rencana pembangunan shelter di Padang.

BNPB dan  Pemprov Sum­bar akan mematangkan ren­cana pembangunan shelter di tujuh daerah pesisir pantai. Yaitu, Padang, Padang­paria­man, Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai.

BNPB akan meninjau lang­sung lokasi rencana pendirian shelter yang telah diajukan oleh pemerintah kota dan kabupaten di daerah pesisir pantai Sumbar. Dengan ada­nya kepastian lokasi tersebut, pembangunan shelter pada 2013 mendatang bisa dimulai.

“Rencananya, besok (hari ini, red) Kepala BNPB Syamsul Ma’arif meninjau lokasi shelter di Sumbar. Kita berharap usu­lan rencana pembangunan 300 shelter dapat diakomodir. Informasi yang kami terima, usulan pembangunan 300 shelter itu sudah  dimasukkan ke DPR,” ujar  Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno kepada Pa­dang Ekspres  kemarin (5/9).

Kepala BPBD Sumbar Ya­zid Fadhli menambahkan, hari ini Kepala BNPB akan me­ninjau lokasi pembangunan shelter di Padang dan Pesisir Selatan. Pada 7 September akan melakukan tinjauan ke Padangpariaman dan Pa­ria­man sedangkan tang­gal 8 September akan mela­kukan tin­jauan ke Pasaman Barat. Se­dang­kan tinjauan ke Ka­bupa­ten Mentawai untuk meninjau kesiapan pem­ba­ngu­nan shelter akan diatur wak­tunya pada waktu berbeda.

“Di daerah-daerah itu, nan­ti kepala BNPB dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat akan berdiolog dengan ren­cana pem­bangunan shelter tersebut. Ja­ngan sampai nanti setelah shelter dibangun justru terjadi ma­salah baru. Ma­kanya, se­belum shelter itu dibangun, dipastikan dulu lahan pendirian shelter ter­sebut,” tegasnya.

Total shelter yang akan di­bangun 211 unit. Itu belum termasuk rencana pem­ba­ngu­nan shelter sekolah dan rumah ibadah (Selengkapnya lihat grafis)  “Jenis shelter yang akan dibangun berupa shelter alam, bukit buatan, jaringan shelter persimpangan jalan, rangka baja, struktur/beton. Untuk pembangunan shelter butuh Rp 841,6 miliar,” ujar­nya.

Sedangkan rencana  jalur  evakuasi  yang  dibutuhkan  untuk enam daerah  pesisir pantai pulau Sumatera adalah 267 km. Total ruas jalan secara  keseluruhannya  172 ruas  jalan dan menghabiskan anggaran sebesar Rp 367,5 miliar. (*)

Padang Ekspres 6 September 2012

Foto: Humasprov