Padang – Pengarusutamaan gender di Sumatera Barat tidak diskriminatif, seorang perempuan kalau ia berpotensi menduduki jabatan tertentu berikanlah kepada mereka.

Kita tidak akan melakukan diskriminasi kalau perempuan itu mampu, apa salahnya kita berdayakan, ucap Irwan Prayitno ketika acara Advokasi Kepala Daerah dan DPRD dalam mempercepat Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Provinsi Sumatera Barat, di hotel Mecure Padang, Rabu siang (12/6)

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan pengarusutamaan gender merupakan program nasional yang melibatkan seluruh stakeholders dalam merespon kaum perempuan ini menjadi prioritas dan tidak diskriminatif.

Program pembangunan daerah diarahkan untuk menjamin perempuan dan laki laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumberdaya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan.

Ditegaskan, pemerintah provinsi membuat kesepahaman dalam rangka membantu kaum perempuan dan perlindungan anak baik di pengadilan, di penjara maupun di kepolisian, ini kita buat bekerjasama dengan Kepolisian, Kajati, Pengadilan Tinggi, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama Sumbar.

Kita tahu indeks pembangunan manusia Sumatera Barat 74,28 dan berada pada posisi ke 9 untuk tingkat nasional sedangkan indeks pembangunan Gender (IPG) Sumatera Barat 69,55 berada di peringkat 7 masih di bawah rata rata nasional yaitu 67,20. Kita tahu dalam menunjang pembangunan nasional peran kaum perempuan sangat menunjang sedangkan di posisi tertentu sangat minim.

Wanita itu kadangkala kurang berkenan ditempatkan pada posisi tertentu, banyak fakta yang terjadi adakalanya tidak dapat izin suami, sedangkan ia potensi baik di lingkungan akademis sangat menonjol tentu itu agresif untuk maju. Keadaan itu tidak saja terjadi di Sumatera Barat namun di daerah lain juga ada.

Banyak yang tidak mau dicalonkan menjadi anggota legislatif, di eksekutif jabatan tertentu dan lain lain, kadangkala kondisinya lebih nyaman dengan keadaan saat ini, apalagi suaminya mencukupi nafkahnya, lanjut Irwan. Semestinya potensi wanita cuku strategis dan sangat dominan. Bentuklah minat keikutsertaan kaum perempuan dalam pembangunan, ini merupakan potensi besar, terangnya.

Ikut hadir pada kesempatan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Deputi Perlindungan Anak Sulikanti Agusni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, dan Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.