Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual bagi Bendahara/calon Bendahara di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

Pertahankan WTP, Gubernur Terus Cetak Bendahara Handal

BENDAHARA tak boleh lakukan terobosan atau kreatif namun bekerja harus sesuai dengan aturan. Itu dilakukan untuk menghindari kebocoran uang negara menyalahi aturan yang ada.

Hal itu dikatakan Gubernur Irwan Prayitno menjawab wartawan usai membuka pendidikan dan pelatihan teknis penatausahaan keuangan berbasis akrual bagi bendahara atau calon bendahara pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Selasa (4/4).

Ada sebanyak 30 orang peserta yang mengikuti pelatihan teknis tersebut, 3 hingga 13 April.

Disebutkan gubernur, bendahara harus bekerja sempurna karena kinerja mereka akan mencerminkan kinerja pimpinan. Standar Operasional Prosedur (SOP) harus ditaati dalam bekerja. Sebab, salah sedikit bendahara akan berdampak besar terhadap kerugian uang negara. Tak hanya itu, juga akan berdampak hukum terhadap dirinya sendiri dan pimpinan.

Oleh sebab itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja berada di posisi bendahara sangat diminta kehati-hatiannya dalam melaksanakan tugas. Bendahara diminta tak boleh salah dalam bekerja.

Pemerintah Provinsi Sumbar berupaya maksimal menjadikan aparatur pengelola keuangan yang kompeten dan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Sebab, pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumbar yang diraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 lalu harus dipertahankan pada tahun 2017 ini.

Kepala BPSDM Sumbar, H. Rosman Effendi mengatakan, diberikan penekanan pada standar akutansi pemerintah dengan prinsip-prinsip akutansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pendidikan dan pelatihan teknis tersebut.

Ditambahkannya, dengan diklat ini peserta bisa mengerti dan memahami tentang prinsip-prinsip, dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan standar akutansi pemerintah berbasis akrual.

Diklatpim III

Sehari sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit membuka Diklatpim III di aula Diklat Regional Kemendari di Bukittinggi yang diikuti oleh pejabat eselon III dab camat kabupaten/kota se-Sumbar.

Di samping itu Wagub juga memberikan materi dalam diklat calon ASN se-Sumatera di lokasi yang sama. Kemudian pada hari yang sama juga dibuka Diklat PIM IV di Kota Sawahlunto.

Dikatakan Wagub, pejabat struktural eselon III harus memiliki kompetensi taktikal. Maka penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat III yang tujuannya sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin yang taktikal saja tidaklah cukup namun dibutuhkan seorang pemimpin yang inovatif.

Singgalang, 6 April 2017