Padang, Padek—Resmi sudah warga Kota Padang memiliki wali kota-wakil wali kota defenitif. Ini seiring dilantiknya Mahyeldi Ansharullah-Emzalmi menjadi Wako dan Wawako Padang oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di gedung DPRD Padang, kemarin (13/5). Irwan meminta kepala daerah yang baru dilantik membuat berbagai terobosan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
Pelantikan wako-wawako Padang ini sesuai Surat Keputusan (SK) DPRD Padang Nomor 170/134/DPRD-PDG/IV/2014, tertanggal 11 April 2014. SK ini perihal pengesahan dan pengangkatan calon wali kota dan wakil kali kota terpilih.
“Kami harapkan wali kota dan wakil wali kota yang baru membuat terobosan dalam memimpin, terutama menuntaskan persoalan-persoalan yang belum tuntas di Padang,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Rang Kuranji Padang ini menyebutkan sejumlah persoalan yang belum tuntas pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Mahyeldi lima tahun lalu, salah satunya pembenahan Pasar Raya Padang.
Harus diingat, katanya, Pasar Raya adalah jantung ekonomi Kota Padang. Jika persoalan Pasar Raya tidak bisa diselesaikan, pastilah akan sangat sulit meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Secara khusus, politisi PKS ini juga meminta pemerintahan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, mencetak 10.000 wirausahawan baru, mengembangkan industri kreatif atau pengembangan UMKM. Termasuk, merevitalisasi objek-objek wisata di ibu kota Sumbar itu.
Pada pelantikan pasangan MahEm—singkatan Mahyeldi-Emzalmi—ini terlihat hadir Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, bupati dan wali kota, mantan wali kota, pejabat Pemko Padang dan Sumbar, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya.
Ancaman bakal adanya demo besar-besaran, ternyata tidak terbukti. Kendati begitu, ratusan personel kepolisian tetap berjaga-jaga di sekitar lokasi yang juga dimeriahkan pesta rakyat.
Kawasan sekitar lokasi pelantikan, disterilkan polisi. Tampak personel kepolisian bersenjata lengkap, water canon dan kawat berduri disiapkan. Jalan dari simpang Sawahan sampai pertigaan lampu merah Jati juga ditutup.
Di depan gedung DPRD, sejumlah kuliner seperti sate, soto, lamang tapai, dan lainnya bisa dinikmati undangan dan masyarakat, plus panggung hiburan.
Prioritas Pasar
Raya dan Terminal
Di sisi lain, MahEm memahami besarnya harapan masyarakat Kota Padang. Itulah sebabnya, pasangan yang diusung PKS dan PPP ini bertekad langsung tancap gas usai pelantikan.
Kendati sudah mengusung 10 program unggulan, namun tahap awal MahEm bakal memprioritaskan penataan pedagang Pasar Raya dan penyediaan terminal angkot. Paling lama dua persoalan ini ditargetkannya bisa dituntaskan dua tahun.
“Untuk pasar tentu perlu penataan dan anggaran yang lebih besar. Seperti perencanaan penataan kawasan Iwapi, penyelesaian inpres, dan pembuatan terminal angkot,” kata Mahyeldi usai dilantik di gedung DPRD Padang, kemarin (13/5).
Untuk menata pasar secara keseluruhan, menurut Mahyeldi, juga jelas membutuhkan waktu. Nah itulah sebabnya, dia bersama wakilnya dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait memulai penataan pedagang, terutama memberikan akses masuk ke Pasar Raya secara lebih baik.
Untuk menuntaskan semua persoalan di Pasar Raya, mantan wakil ketua DPRD Sumbar itu berjanji bakal mengumpulkan seluruh pedagang terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan. Selain itu, membentuk forum dari elemen masyarakat guna mengakomodir seluruh persoalan di pasar.
Tidak sampai di situ. MahEm melihat, persoalan pedagang kaki lima (PKL), kesemrawutan, persoalan listrik pasar dan sebagainya, juga menjadi bagian dari permasalahan di Pasar Raya. Belum lagi, finishing penyelesaian Pasar Inpres II yang masih membutuhkan dana.
Khusus terminal, Mahyeldi mengatakan bakal dibangun di samping kantor balai kota lama. Lokasi itu sekarang masih ditempati pedagang. “Jika sudah selesai pembangunan pasar, kita akan tata,” katanya.
Mantan Wali Kota Padang, Zuiyen Rais yang hadir dalam pelantikan itu mengakui bahwa Padang harus memiliki terminal. Jika hal ini tidak ada, maka tentu tidak bisa menata transportasi masyarakat. Begitu pula dengan Pasar Raya. “Kepala daerah harus bisa menunjukkan program-program yang didukung masyarakat Padang,” katanya.(eko)
Padang Ekspres 14 Mei 2014