Bahwa masyarakat Sumatera Barat perlu sejahtera, itu sudah pasti. Karena itu pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat harus meningkat, pendapatan masyarakat harus terus bertambah.

Lalu strategi manakah yang akan dipakai untuk mendongkrak (leverage) pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat?

Untuk memilih pola mana yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan dulu budaya, karakter wilayah Sumatera Barat serta karakter masyarakatnya. Hal ini penting dipertimbangkan agar upaya pengembangan ekonomi yang dilakukan tepat sasaran, mengena dan berkelanjutan (sustainable).

Sebut saja sejumlah perusahan besar seperti Sumatex Subur, Asia Biscuit, Rimba Sunkyong, Polyguna Nusantara dan lain-lain, tak lama beroperasi di Sumbar, lalu mati. Hanya PT. Semen Padang, satu-satunya perusahaan skala besar yang mampu bertahan di Sumbar hingga kini. Hingga saat ini, telah 10 kali pergantian Gubernur di Sumbar, sepanjang masa tersebut belum ada investasi besar yang sukses dan bertahan di Sumatera Barat, kecuali PT. Semen Padang yang didirikan sejak zaman Belanda tahun 1910.

Selama ini investasi di bidang industri besar memang tidak nampak menyolok di Sumbar, namun investasi di bidang lain dari tahun ke tahun semenjak 2010 hingga kini terus meningkat misalnya untuk bidang pariwisata (seperti perhotelan, restoran), home industri, UMKM, energi panas bumi dan lain-lain.
Kita tentu tidak ingin hal serupa terus terjadi. Untuk apa bersusah payah menarik investor ke Sumatera Barat, jika hanya jalan sebentar, lalu kolaps dan mati. Untuk itu akar persoalannya harus dicari agar didapat solusi yang tepat dan ditemukan model investasi dan pola pengembangan ekonomi yang cocok untuk Sumatera Barat.

Secara sederhana ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan jika melakukan investasi atau pengembangan ekonomi di Sumatera Barat. Pertama adalah faktor budaya kedua faktor wilayahnya dan ke tiga adalah faktor karakter masyarakatnya. Budaya masyarakat Sumatera Barat sangat spesifik, sangat religius, terkenal dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Produk industri yang bertentangan dengan agama/budaya pasti ditolak, begitu pula investor yang tidak memperhatikan budaya dan kearifan lokal juga tidak diterima masyarakat. Kenyataan lapangan sangat jauh berbeda dengan teori-teori yang ada dalam texbooks.

Dari aspek wilayah, Sumatera Barat didominasi oleh pergunungan dengan kemiringan rata-rata di atas 45 persen. Karena itu lebih dari 60 persen wilayah Sumatera Barat adalah Hutan Lindung yang jika salah dalam pengelolaannya justru akan menimbulkan bencana bagi masyarakatnya. Sumbar secara wilayah terletak jauh dari pasar dan raw material industri sehingga kurang efisien, biaya transportasi menjadi tinggi.

Ditinjau dari karakter masyarakat, masyarakat Sumatera Barat terkenal sebagai etnik yang egaliter. Mereka lebih suka bekerja mandiri dibandingkan sebagai buruh. Etnik Minang memiliki energi positif, tidak cepat puas dan selalu ingin lebih maju dan lebih baik. Mereka terkenal sebagai pedagang yang ulet dan sungguh-sungguh . Mereka juga lebih suka menjadi raja kecil di perusahaan kecil daripada menjadi buruh di perusahaan besar.

Karena itu banyak masyarakat Minang lebih memilih menjadi pengusaha UMKM dibandingkan menjadi buruh pabrik atau buruh bangunan. Data menunjukkan 84 persen pengusaha di Sumbar adalah usaha mikro dan 14 persen sebagai pengusaha skala kecil.
Hal ini juga bisa dilihat dari peluang-peluang kerja yang tersedia di Sumatera Barat setiap tahunnya. Setiap tahun sektor konstruksi dan bangunan membutuhkan ribuan tenaga kerja, namun peluang kerja yang terbuka ini umumnya tidak dilirik oleh masyarakat Sumatera Barat sendiri. Peluang kerja ini justru sebagian besar diisi oleh pekerja dari Jawa dan sekitarnya. Begitu juga pekerjaan sebagai buruh tani/perkebunan, pelayan rumah makan, misalnya, juga lebih banyak diisi oleh warga asal luar Sumatera Barat.

Padahal di Sumatera Barat sendiri masih banyak penduduk yang dalam usia kerja masih belum mendapatkan pekerjaan. Mereka umumnya berpendidikan tinggi dan menunda bekerja hingga menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa mereka inginkan.
Data dari Disnaker menyebutkan tidak ada tenaga kerja dari Sumatera Barat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (TKW) dan tidak ada yang dikirim ke luar negeri sebagai pekerja sektor non formal. Sekitar 1400 pekerja asal Sumbar yang setiap tahunnya bekerja di luar negeri bekerja di sektor formal.

Uniknya di Sumatera Barat kemiskinan tidak berkorelasi dengan jumlah pengangguran, sebagaimana di provinsi lain. Kemiskinan di Sumatera Barat jauh di bawah rata-rata nasional, namun pengangguran di Sumatera Barat lebih tinggi, 0,1 persen di atas rata-rata nasional. Hal ini menggambarkan bahwa Masyarakat Sumatera Barat lebih selektif memilih tempat mereka bekerja dan jumlah pendapatan yang akan mereka terima.

Di sisi pemilik usaha, mereka cendrung memilih pekerja asal luar Sumatera Barat (terutama Jawa) dengan alasan pekerja asal Jawa tidak memilih-milih jenis pekerjaan, siap bekerja kasar di lapangan, tidak harus bekerja di kantoran dan upah lebih rendah. Hal ini bukan mitos, tetapi merupakan fakta yang telah terjadi sejak lama hingga sekarang.

Dari diskusi dengan sejumlah pengusaha dan ekonom, menurut mereka karakter masyarakat itulah yang membuat beberapa perusahaan dengan pola padat karya tidak bertahan lama di Sumatera Barat. Berbeda dengan di Jawa, perusahaan-perusahaan padat karya seperti pabrik sepatu, pabrik rokok, pabrik tekstil, dan sejenisnya bisa jalan dan bertahan lama.
Namun itu bukan berarti investasi tidak bisa dilakukan dan industri tidak bisa dibangun di Sumatera Barat. Nyatanya PT Semen Padang bisa bertahan, Rumah Makan Padang, indsutri kecil dan home industri juga terus tumbuh menjamur dimana-mana.

Ternyata industri yang cocok untuk orang Minang adalah industri yang menggunakan teknologi tinggi, butuh skil untuk bekerja di sana, bukan sebagai pekerja kasar seperti buruh pabrik, buruh bangunan dan sejenisnya. Mereka juga lebih menyukai usaha/pekerjaan yang bersifat mandiri.

Sedangkan untuk pertanyaan kenapa usaha Rumah Makan Minang juga bisa bertahan, jawabannya adalah sistem yang digunakan adalah sistem kerjasama, bukan pola buruh dan majikan. Umumnya sistem kerja di bidang pertanian juga dengan pola kerjasama dengan sistem bagi hasil seduaan atau sepertigaan. Di sini juga tidak berlaku pola hubungan kerja buruh dan majikan. Industri rumahan seperti sepatu, songket, bordiran, sulaman, konveksi, pengolahan hasil pertanian/perkebunan, makanan, juga dilakukan dengan sistem kerjasama.

Kenyataan ini bukanlah sebuah kelemahan yang harus kita nafikan. Menurut saya ini adalah sebuah energi positif etnis Minang yang selalu ingin lebih baik, lebih maju, tidak cepat puas dan ingin mandiri. Energi ini harus disalurkan pada tempatnya secara proporsional. Energi ini pula yang menyebabkan banyak warga etnis Minang menjadi orang-orang sukses dan menjadi tokoh di pentas nasional.

Karena itu tidak perlu dipaksakan untuk memasukkan investasi ke Sumatera Barat jika memang tidak sesuai dengan karakter dan keinginan masyarakat daerah ini, jika tidak ingin kegagalan-kegagalan seperti sebelumnya terulang lagi. Bahkan investasi yang investornya non muslim atau non pribumi juga menjadi persoalan prokontra di Sumbar. Selain itu investasi yang berpotensi merusak harga pasar pun bisa menimbulkan persoalan. Investasi seperti ini dikuatirkan akan mematikan pengusaha lokal mikro dan kecil.

Memilih investasi dan investor yang tepat memang sangat penting. Model pengembangan UMKM dan industri rumahan (home industri) nampaknya adalah di antara bentuk usaha yang cocok dikembangkan sebagai langkah awal pengembangan usaha di Sumatera Barat.

Jepang sendiri sebagai negara industri raksasa mengandalkan home industri untuk mendukung industrinya. Pabrik mobil, misalnya, hanya komponen-komponen utama yang butuh teknologi tinggi saja yang diproduksi di pabrik induk, sedangkan komponen-komponen lain diproduksi oleh industri rumah tangga. Begitu juga barang-barang elektronik, pembuatannya tidak hanya di satu pabrik terpusat, tetapi dibagi-bagi menjadi beberapa komponen terpisah, bahkan komponen-komponen tersebut juga ada yang diproduksi di negara lain. Belakangan tidak hanya Jepang, negara-negara maju lainnya di Eropa juga melakukan hal serupa.

Banyak bukti menunjukkan bahwa pengusaha-pengusaha besar memulai karirnya dari UMKM. UMKM terbukti bisa membuka peluang kerja bagi banyak orang, UMKM juga cocok dengan sifat egaliter etnis Minang yang lebih suka menjadi raja kecil di perusahaan kecil, dibanding menjadi buruh di perusahaan besar. Namun suatu saat, seperti yang telah banyak terjadi, tentu ia juga ingin naik kelas dan tidak tertutup peluang bagi mereka untuk menjadi raja besar di perusahaan besar.

Model yang cocok untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Sumatera Barat adalah dengan metode pemberdayaan, bukan dengan membangun industri padat karya seperti di daerah lain. Tugas pemerintah adalah memberikan stimulan, pembinaan, pelatihan, membantu modal, sehingga bermunculan usaha-usaha kecil dan mikro lalu memfasilitasi dan membina usaha tersebut sehingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha-usaha besar dan mapan. Pola seperti ini memang butuh waktu, butuh dukungan banyak pihak (multi stake holders), termasuk perguruan tinggi. Pola pendekatan seperi ini memang tidak langsung terlihat perkembangan dalam waktu singkat. Namun strategi ini lebih tepat dan dampaknya bertahan lama. Pola pemberdayaan cocok untuk Sumatera Barat karena masyarakat Sumatera Barat memiliki potensi dan kemampuan dasar yang bisa dikembangkan.

Jika kita benar-benar memperhatikan aspek budaya, kondisi wilayah dan karakter masyarakat Sumatera Barat yang spesifik seperti yang dibahas di atas, in-sya Allah, model investasi dan pola pengembangan ekonomi akan berjalan dengan baik dan bertahan lama. Model ini telah diterapkan pada enam Program Gerakan Pembangunan yang telah dilaksanakan di Sumatera Barat sejak tahun 2011. Hasilnya memang tidak langsung dan cepat terlihat seperti membalikkan telapak tangan. Namun program ini langsung menyentuh masyarakat di akar rumput, langsung mencapai titik-titik sumber permasalahan. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 12 Agustus 2015