Padang – Upaya penegakan hukum di Sumatera Barat terus kita tingkatkan, termasuk pemberantasan peredaran uang palsu. Peredaran uang palsu tidak saja mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun juga menyangkut masalah perekonomian dan masyarakat sendiri.

 

Peredaran uang palsu di samping menjadi masalah perekonomian juga mengancam kesatuan Republik Indonesia , kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno ketika memberikan arahan dalam Seminar dan Lokakarya Implementasi UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Bank Indonesia Cabang Padang, Kamis (24/10).

 

Gubernur, menghimbau penegak hukum di Sumatera Barat, baik Polri, BIN, Kajati, Kehakiman dan sebagainya untuk berkerja profesional, intelijen harus bergerak dalam pemberantasan uang palsu di Sumatera Barat.

 

Uang palsu tetap saja beredar, kadangkala secangih apapun alat yang kita gunakan dapat saja mengelabui petugas, untuk itu alat yang kita harus gunakan lebih canggih lagi, sehingga dapat mendeteksi peredaran uang palsu di tengah-tengah masyarakat. [humasprov]