Jakarta, Singgalang – Presiden Jokowi meminta Gubernur Irwan membeberkan pembangunan mendesak di provinsi ini. Selain bendungan, gubernur meminta pusat memprioritaskan penanganan bencana, infra struktur, pertanian, energi dan pariwisata,

Irwan juga seperahu dengan 33 gubernur lainnya, agar Jakarta memberikan tambahan anggaran bagi Sumbar sekitar Rp1 triliun lagi. Selain itu juga diharapkan pembangunan bendungan dan infrastruktur jalan.
“Ya saya dan semua gubernur sedang dengan Pak Presiden, kami sedang bicara satu persatu menyampaikan persoalan daerah masing-masing,” kata Gubernur Irwan Prayitno kepada Singgalang, Senin (24/11).
Menurut Irwan, ia sudah membawa satu proposal lengkap untuk pemerintah pusat, isinya antara lain menyangkut infrastruktur dasar yaitu air bersih, jalan dan kesehetan.
“Banyak yang diusulkan semua sudah ada dalam catatan, cuma waktu bicara untuk

masing-masing hanya beberapa menit, maklum gubernur jumlahnya lebih 30 orang,” kata Irwan yang secara bersama-sama foto duduk di jenjang Istana Bogor, dengan presiden dan wapres.
Sementara itu, merdeka.com melaporkan, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo meminta pemerintah pusat memberikan dana tambahan setiap tahun untuk setiap provinsi. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan anggaran tambahan dari pemerintah sekitar Rp 1 triliun per tahun.
Namun, angka tersebut baru merupakan rekomendasi pemerintah daerah untuk pemerintah pusat. “Kami berharap ada dana baru, program Rp1 triliun 1 provinsi,” kata Syahrul dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).
Dana tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Salah satunya adalah melalui penguatan ketahanan pangan di daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, APPSI sudah beberapa kali mengajukan rekomendasi dan permintaan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi serupa, menurut Syahrul sudah pernah disampaikan ke pemerintah pusat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Contoh rekomendasi lain pernah disampaikan asosiasi kepada SBY adalah untuk menarik subsidi bahan bakar dan diganti dengan program lain yang lebih bermanfaat.

Blusukan
Beberapa menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK, sudah melakukan bluskan ke daerah-daerah guna mendapatkan gambaran langsung kondisi di lapangan.
Rupanya, sidak para menteri ini membuat pemerintah daerah setempat kalang kabut dan kebingungan.
Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, kepala daerah kerap bingung dengan aksi blusukan para menteri yang tiba-tiba.
“Kalau semua langsung turun, kemudian gubernur bingung sendiri harus seperti apa, kami takut ketinggalan kereta,” kata Syahrul
Syahrul meminta pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum melakukan aksi blusukan ke daerah, agar pemerintah daerah bisa mengatur lebih baik.
“Menteri-menteri sudah turun ke bawah. Tapi kami harap sebelum ke kabupaten, mungkin ada baiknya disampaikan pada kami dulu, supaya kami mengatur lebih baik,” tutur Syahrul.(*)

Singgalang 25 November 2014