PADANG — Sebanyak 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumbar menerima penghargaan Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Rabu (17/12). Penghargaan tersebut diberikan karena komitmen semua SKPD tersebut patuh untuk memberikan pelayanan terbaik, sesuai UU No. 25/2009.
Predikat kepatuhan tersebut diserahkan oleh Gubernur Irwan Prayitno kepada masing-masing SKPD usai upacara bendera, di halaman kantor gubernur.
“Berbagai penghargaan telah kita terima, karena semuanya yang menilai orang lain. Sekarang kita dinilai patuh menerapkan UU No. 25/2009. Buktinya kita diberikan penghargaan dengan Predikat Kepatuhan oleh Ombudsman,” sebut Irwan.
Diharapkan penghargaan itu nantinya menambah semangat SKPD untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Karena tanpa penghargaan dari Ombudsman, pegawai tetap diwajibkan memberikan pelayanan.
“Ini tantangan untuk makin lebih baik. Sebenarnya tanpa penghargaan kita juga harus melayani masyarakat, karena itu memang kewajiban kita. Untuk itu ke depan kita lebih patuh pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Hal itu juga tidak lepas dari penilaian yang telah diberikan Ombudsman RI beberapa waktu lalu. Sumbar dijadikan percontohan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pemprov Sumbar telah memberikan respons cepat terhadap masukan Ombudsman, sehingga pantas dijadikan acuan pelayanan publik. Ombudsman RI menilai SKPD di pelayanan publik lingkup Pemprov Sumbar, hasilnya terbilang memuaskan. Penerapan standar pelayanan publiknya berjalan dengan baik.
SKPD yang menerima penghargaan Predikat Kepatuhan tersebut adalah, Bagian Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata, Bagian Keuangan Pengelolaan dan Sumber Daya Air, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Bagian Umum Dinas Kehutanan, Bagian Umum Ketahanan Pangan, Bidang Minerba Panas Bumi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan, Unit Pelayanan Umum RSUD Achmad Moechtar, Sekretariat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Kemudian, Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Layanan Pengaduan secara Eletronik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Umum Dinas Sosial, Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pendidikan Formal dan Non Formal Dinas Pendidikan, Sekretariat Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana, Bidang Penempatan dan Pengembangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Unit Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Dinas Koperasi dan UMKM, Unit Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Dinas Perkebunan Sumatera Barat.
Selain itu, Bidang Pelayanan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Dinas Peternakan, Badan Pelayanan Publik pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Instalasi Gawat Darurat RS. Jiwa HB. Saanin, Unit Pelayanan RSUD Achmad Moechtar, Sekretariat Dinas Kesehatan, Unit Pelayanan Umum RSUD Solok, UPTD Samsat Padang Panjang, Unit Pelayanan UPTD Samsat Padang, Badan Tata Usaha UPTD PTSP Penanaman Modal, UPTD Samsat Bukittinggi dan UPTD Samsat Payakumbuh.
“Semoga dengan adanya penghargaan seperti ini tiap tahunnya, dapat memacu semangat bagi SKPD dan UPTD lain agar dapat meningkatkan prestasi kepatuhan sehingga Pemprov Sumbar menjadi provinsi yang taat aturan,” ujarnya.
Sebelumnya, Juli 2014 Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI juga telah menganugerahi predikat terbaik nasional dengan nilai tertinggi kepatuhan terhadap Undang-undang (UU) pelayanan publik kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diberikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan diterima Gubernur Irwan Prayitno di Jakarta. (401)

Singgalang 18 Desember 2014