«

»

Pers Publik

1 Juni 2016

Tanggal 5 April 2016 lalu, di Auditorium Gubernuran saya memberikan sambutan di acara musyawarah cabang Serikat Perusahaan Pers. Salah satu poin yang saya sampaikan adalah pers sebagai media publik dalam pemberitaan harus benar dan obyektif. Sedangkan kepada pemilik perusahaan pers, agar tidak melakukan intervensi yang menyebabkan berita menjadi bias kepentingan sehingga publik mendapat berita yang tidak benar dan tidak obyektif.

Pers dan perusahaan pers memang memiliki perbedaan. Pers menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sedangkan perusahaan pers menurut undang-undang yang sama adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.  Sedangkan organisasi pers terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Undang-Undang Pers sudah mengatur bagaimana pers melaksanakan tugasnya, dan juga bagaimana masyarakat mengawasi dan mengkritisi pers. Dalam pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa  kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Pada pasal 6 poin C disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranannya mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

Pada pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Undang-Undang Pers telah mengatur bagaimana pers seharusnya dijalankan, bahkan menyebut norma agama, rasa kesusilaan, dan praduga tak bersalah untuk membuat berita dan opini. Maka mau tak mau pers harus bekerja secara profesional untuk menghasilkan berita yang benar dan obyektif.

Adanya intervensi dari pemilik perusahaan pers pada akhirnya akan menyebabkan kerugian. Ini bisa dilihat dari beberapa media yang pemiliknya melakukan intervensi yang cenderung kebablasan karena ambisi tertentu, baik media elektronik maupun cetak. Masyarakat dan pihak-pihak yang peduli dengan pemberitaan pers pun sudah banyak melakukan kritik, baik melalui saluran resmi maupun melalui saluran tidak resmi seperti media sosial. Bahkan kritikan tersebut juga dilakukan dengan tidak membeli (media cetak), tidak mengunjungi situs online (media online), maupun tidak menonton (media elektronik). Menurut beberapa praktisi media, hal ini bisa berdampak kepada menurunnya jumlah pembaca, pengunjung maupun penonton.

Mengapa kritik kian gencar dari masyarakat? Karena pemberitaan pers menyebar ke seluruh penjuru tanah air, memasuki ruang-ruang pribadi di setiap keluarga, baik melalui media elektronik dan cetak. Isi yang tidak benar, tidak obyektif, dan sarat kepentingan, dan juga yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan akan memberi pengaruh kepada masyarakat yang ‘menikmatinya’ dalam ruang-ruang pribadi. Meningkatnya jumlah kelas menengah dan kaum terdidik turut menambah ramainya kritik kepada pemberitaan dan opini pers yang tidak benar, tidak obyektif, sarat kepentingan, dan juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.

Pengelolaan pers yang profesional di era reformasi dan keterbukaan sudah menjadi tuntutan. Sebagian masyarakat yang akrab dengan internet maupun media sosial menjadi pengkritik keras pers yang dipandang tidak profesional dan bahkan sarat kepentingan tertentu ini. Masyarakat memang harus berperan aktif agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan obyektif terjamin.

Jasa pers dalam mencerdaskan masyarakat juga harus diapresiasi sebesar-besarnya karena berbagai lapisan masyarakat bisa mendapatkan informasi, menambah pengetahuan dan juga keterampilan, menyambung silaturahim, meningkatkan persatuan dan nasionalisme, serta manfaat positif lainnya. Oleh karena itu, juga sudah sepantasnya publik makin tercerdaskan oleh keberadaan pers ini sehingga energi positif yang disalurkan mampu memberi pengaruh seluas-luasnya. Dan insya Allah, pada akhirnya kebaikan tersebut akan kembali kepada pers tersebut. *

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 1 Juni 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>