«

»

Sumbar Inisiasi Pemanfaatan Zakat untuk Usaha Mikro

15 Agustus 2017

*ilustrasi

OLEH SAPTO ANDIKA C

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menjembatani pemanfaatan zakat dan wakaf produktif untuk bisa digunakan sebagai modal start up atau usaha mikro kecil (UMK).

Selama ini, zakat dan wakaf biasanya hanya tersalurkan untuk sektor konsumtif atau kepada penerima zakat (mustahik) yang tidak memanfaatkan kembali zakat yang diterima untuk usaha. Padahal, di saat yang sama, banyak pengusaha muda yang kebingungan memulai usaha lantaran minimnya pembiayaan. Kredit dari perbankan pun butuh jaminan yang tak sederhana.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, pemanfaatan zakat dan wakaf bisa saja disalurkan untuk modal usaha selama penyalurannya tetap mempertimbangkan delapan asnaf atau golongan mustahik.

Irwan menyebutkan, modal kerja menjadi kunci maju atau hidup tidaknya sebuah usaha. Dengan tambahan modal, usaha dari nol bisa jauh berkembang.

Menurutnya, penyaluran zakat produktif bisa membalikkan kondisi seorang mustahik menjadi muzaki atau pemberi zakat dalam tiga tahun. Periode tiga tahun diyakini menjadi parameter standar untuk menentukan sebuah usaha berkembang.

Percuma kalau kita bantu orang dengan ilmu saja tanpa ada modal, ujar Irwan dalam seminar pembiayaan zakat dan wakaf produktif yang digelar di Bank Nagari, Padang, Sumbar, Senin (14/8).

Pemerintah Sumbar mencatat, selama ini memang ada ketimpangan penyaluran kredit antara usaha mikro kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB).

Jumlah UMK di Sumbar saja yang mencapai 584,8 ribu usaha atau 98,6 persen dari seluruh jenis usaha di provinsi hanya mendapat kredit Rp 16,3 triliun.

Sementara, UMB yang jumlahnya jauh lebih sedikit, yakni 8.300 unit UMB atau 1,4 persen dari total usaha di Sumbar, justru mendapat kucuran kredit hingga Rp 36 triliun. Bila diperhatikan, memang ada ketimpangan antara UMK dan UMB di Sumbar dalam hal penyaluran kredit.

Karena itu, Gubernur mengatakan, UMK harus menjadi fokus dalam pembiayaan di Sumbar lantaran golongan ini yang bisa berpengaruh dalam menekan angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyatakan, perbankan bisa saja terlibat secara aktif dalam penghimpunan dana zakat.

Praktik itu bisa berkaca dari Aceh yang sempat memberlakukan kebijakan penyaluran zakat produktif kepada mantan anggota GAM.

Zakat tersebut lantas digunakan sebagai modal awal untuk membangun usahanya. Terbukti, kebijakan penyaluran zakat produktif yang tepat sasaran bisa mengangkat ekonomi masyarakat dan menambah lapangan kerja.
Semoga ke depan kami dilibatkan dan terpenting mustahik ini ada prediksi dalam lima tahun sudah bisa menjadi muzaki. Kalau tidak, berarti kita gagal, kata Dedy. (ed: eh ismail)

Republika, 15 Agustus 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>