«

»

Satpol PP Ramah

15 Mai 2019

Pada 2 Mei 2019 kami melantik Kasatpol PP dan Kadis Pendidikan Sumbar yaitu Dedi Diantolani dan Adib Alfikri. Mereka menggantikan pejabat sebelumnya yang sudah memasuki masa pensiun yaitu Zul Aliman dan Burhasman Bur. Dalam sambutan yang kami sampaikan, khususnya kepada Kasatpol PP, kami meminta agar dilakukan pembenahan internal untuk penguatan organisasi, dan juga dilakukan peningkatan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perannya di tengah masyarakat, Satpol PP adalah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selama ini Satpol PP bagi sebagian masyarakat atau dinilai oleh publik sebagai aparat yang dalam menegakkan peraturan daerah mengedepankan kekerasan, kerap mengusir dan merazia pedagang kaki lima, dan juga menggusur rumah atau bangunan liar di pinggir sungai dan daerah kumuh.

Anggapan demikian memang tidak bisa disalahkan kepada masyarakat. Dan peristiwa seperti itu banyak terjadi di Jawa yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dan kehidupan masyarakatnya cukup kompleks sehingga terjadi ketimpangan. Semakin lebar ketimpangan, biasanya semakin banyak pelanggaran peraturan daerah yang terjadi.

Di Sumbar, hal demikian, dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah mungkin tidak sebanyak di Jawa. Akan tetapi yang cukup banyak di Sumbar adalah penegakan peraturan daerah terkait pertambangan tanpa izin seperti tambang galian C ilegal. Kemudian juga masalah penyakit masyarakat yang terkait kemaksiatan.

Sementara di bulan Ramadan Satpol PP juga menjalankan tugas penegakan peraturan daerah terkait melakukan inspeksi terhadap warung makan atau rumah makan yang buka di siang hari dan terhadap perilaku kehidupan malam masyarakat dan tempat hiburan.

Untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah yang berbagai macam tersebut, maka Satpol PP harus semakin ramah, sehingga pendekatan seperti ini bisa diterima oleh masyarakat. Karena memperlakukan manusia harus secara manusiawi. Mereka perlu diajak dialog dan juga berpikir, sehingga bisa memahami apa kesalahan yang dilakukan. Dengan demikian, bisa mengurangi terjadinya kesan kekerasan dalam menegakkan peraturan daerah.

Pelaksanaan sosialisasi juga perlu terus dilakukan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa semakin tahu tentang aturan yang berlaku. Dan bentuknya pun bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga masyarakat lebih bisa menerima dan memahami informasi yang disampaikan. Jika secara rasional masyarakat bisa memahami berbagai bentuk pelanggaran aturan yang ada, maka mereka pun mungkin akan terpanggil untuk tidak melanggar aturan yang ada.

Satpol PP adalah aparatur sipil negara (ASN), digaji oleh negara yang berasal dari uang rakyat. Sehingga harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka, keramahan harus dikedepankan ketika menghadapi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Sehingga masyarakat bisa turut bersimpati. Kekerasan yang tidak diperlukan atau tindakan yang menunjukkan arogansi sebaiknya dihilangkan.

Maka, jika tindakan terpaksa diambil, bukan lagi karena kasar atau tidak manusiawi. Tetapi karena dalam rangka menegakkan peraturan daerah yang merupakan kepentingan publik secara luas.

Atau dengan kata lain, jika pendekatan yang dilakukan dengan ramah dan manusiawi tersebut tidak menyadarkan para pelanggar aturan, maka memang harus diambil tindakan sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada kepentingan publik yang lebih luas.

Semoga keramahan bisa menjadi bagian dari semangat Satpol PP untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Sehingga publik pun turut memberikan dukungan kepada Satpol PP dalam melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Singgalang, 15 Mei 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>