Padang —Gubernur Sumbar Ir­wan Prayitno memberikan peringatan dini pada masyarakat Sumbar agar me­waspadai dampak cuaca ekstrem.

Cuaca ekstrem yang diprediksi berlang­sung sampai akhir tahun ini, berpotensi memicu terjadinya banjir, longsor, galodo, abrasi, badai dan gelombang sa­mudera. Pemkab/pemko diminta me­n­data dan menertibklan masyarakat ber­domisili di zona merah (rawan ben­cana) di jalur sungai dan tebing.

“Saat ini cuaca kerap kali be­rubah atau lebih dikenal cuaca eks­trem. Masyarakat harus da­pat meningkatkan kewas­pa­da­an, karena banyak sekali po­tensi ben­cana muncul akibat cuaca ekstrem ini. Imbauan ini perlu sa­­ya sampaikan untuk me­m­i­ni­ma­lisir dampak ben­cana. Ja­ngan sampai akibat kelalaian kita mengantisipasinya, akan ada korban jiwa,” ujar Irwan Pra­yitno saat Rapat Koordinasi (Ra­kor) Siaga Darurat Ancaman Cuaca Ekstrem di auditorium Gubernuran, kemarin (23/11).

Gubernur menegaskan bah­wa peringatan dini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, na­mun upaya mengurangi risiko ben­­cana. Sebab sebelumnya, Su­rat Edaran Gubernur Sumbar soal peringatan dini bahaya gem­­pa Juni 2012 lalu, disikapi pro­­kontra di tengah masyarakat. Pa­­da­hal, tujuan dikeluarkannya su­­rat tersebut untuk mening­kat­kan mitigasi dan antisipasi ben­cana.

“Saya sudah dikirimi surat oleh Mendagri soal kemung­ki­nan terjadinya gempa. Masa sa­ya biarkan saja surat itu dan tak saya sampaikan pada mas­yara­kat. Jika benar gempa itu terjadi, se­dangkan masyarakat tidak tahu sehingga jatuh korban jiwa, ma­ka pemerintahlah yang disa­lah­kan,” ucapnya.

Dia berharap imbauannya soal waspada cuaca ekstrem di­pan­dang sebagai upaya me­ngi­ngat­kan masyarakat. Sebab, ban­­jir bandang, longsor dan ben­cana ekologi lainnya lebih di­aki­batkan kelalaian manusia me­nanggulanginya. Padahal, dam­pak bencana tersebut sejak awal sudah dapat diprediksi se­be­lum bencana datang.

“Ini kelalaian kita semua. Ha­nya gempa dan tsunami tidak da­pat diprediksi datangnya, na­mun dampak pengurangan risi­konya dapat dilakukan sejak dini. Sedangkan letusan gunung api, banjir, longsor, angin badai, ge­lombang, abrasi pantai dan erosi tebing sungai dapat dianti­sipasi dini,” paparnya.

”Jika masih ada masyarakat men­dirikan bangunan di pinggir su­ngai atau tebing, pemerintah h­a­rus menertibkannya dan te­rus-menerus mengin­gat­kannya. Jika sudah berulang kali diingat­kan, tapi tetap saja mem­bangun ru­mah, itu namanya bunuh diri,” tam­bahnya.

Langkah-langkah antisipasi jangka pendek, tambah Irwan, da­­pat dilakukan dengan mem­per­­kuat koordinasi antar-instan­si terkait. Juga, menyiap­kan pe­tugas dan peralatan siaga ben­c­ana secara aktif selama 24 jam. Lalu, melakukan survei dan in­ves­tigasi lapangan untuk me­la­ku­kan kajian terhadap wilayah be­­risiko tinggi, melaksanakan ope­­rasi penyisiran lapangan dan pembersihan hulu sungai dari sampah, serta lainnya.

“Untuk pembersihan hulu su­ngai itu, tak membutuhkan biaya besar. Kan bisa melibatkan m­a­­hasiswa pecinta alam, Tag­a­na, PMI, TNI dan organisasi lain­nya membersihkan hulu sungai. Se­kali 6 bulan lakukan pem­ber­sihan hulu sungai. Sehingga, ban­jir bandang tak terjadi lagi. Ga­lodo di Padang Juli dan September lalu, harusnya dapat di­minimalisir dampaknya jika sa­ja sejak awal pembersihan hulu su­ngai dilakukan,” tegas­nya.

Gubernur juga meminta pe­merintah daerah melakukan pen­dataan terhadap daerah-dae­rah berpotensi abrasi. Jika di­biarkan, ma­ka akan lebih ba­nyak ang­garan habis untuk per­baikan dan pem­bangunan in­fra­struktur ter­sebut. “Atu­rannya uang itu da­pat dimanfaatkan untuk ke­per­luan lain, jadi tak bisa. Kalau dilakukan pe­nga­ma­nan dengan memasang baron­jong, tentunya dampak bencana ti­dak akan semakin besar,” ka­tanya.

Irwan mengatakan, data ter­sebut sangat dibutuhkan agar pem­prov dapat membuat detai­led engeneering design (DED) soal mitigasi bencana abrasi. DED juga bisa dimanfaatkan un­tuk mengajukan usulan ban­tuan ke Badan Nasional Penang­gu­la­ngan Bencana (BNPB) atau le­wat Asia Africa Foundation (AAF) yang telah memberikan ban­tuan pada Pemprov Sumbar se­besar 4 miliar USD untuk recovery.

“Mereka kan minta kita bikin program mitigasi dan recovery ben­cana. Kita bisa buat pema­sangan batu krib untuk lo­kasi-lokasi terancam abrasi. Se­lama ini kan daerah tak bisa me­l­akukan pengamanan untuk pem­buatan batu baronjong ter­sebut, karena keterbatasan da­na. Sekarang, silakan lakukan pe­metaan, nanti DED-nya bisa kami bantu mem­buatkannya,” ujarnya. (ayu)

Padang Ekspres 24 November 2012