Banyak orang berpendapat bahwa profesi se­ba­gai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan lagi pro­fesi yang menarik. Alasannya, gaji PNS (sesuai stan­dar gaji secara nasional) re­latif ke­cil dibandingkan peng­hasi­lan seorang pengu­saha. Pe­ngem­bangan karir di PNS lam­bat dan tantangan pe­ker­jaan juga relatif kecil, ka­rena pekerjaan PNS cende­rung rutin sepanjang tahun.

Apa­lagi be­lakangan ini untuk ja­di gu­ber­nur, bupati, wali kota, atau men­teri, tidak ha­rus meniti ka­rir dari PNS se­per­ti dulu.  Un­tuk jadi politisi, anggota DPRD atau DPR juga tidak harus dari PNS.

Namun faktanya ternyata banyak juga mas­ya­ra­­kat kita yang masih memilih dan mengi­dam­kan PNS sebagai profesi mereka.

Buktinya, berita pe­ngu­­mu­man penerimaan CPNS (calon PNS) merupakan berita yang se­lalu dicari-cari dan ditunggu-tung­gu. Setiap ada lowongan CPNS di­bu­ka, belasan ribu atau bah­­kan pu­luhan ribu orang pe­lamar men­daftar. Padahal, jum­lah yang diterima cuma sebagian kecil saja.

Akibatnya persaingan untuk men­dapatkan posisi  PNS sema­kin ketat. Untuk lolos diterima jadi CPNS seperti lolos dari lu­bang jarum. Berbagai upaya pun di­lakukan, baik berupa upaya po­sitif maupun upaya negatif.  Upaya positif dilakukan dengan mempersiapkan diri secara baik. Mu­lai dari menekuni kuliah, se­hing­ga memperoleh indeks pres­­­­tasi yang tinggi, sesuai de­ngan syarat minimal calon PNS. Bisa juga dengan melakukan per­siapan yang baik untuk me­ngi­kuti ujian CPNS, baik dengan mempelajari soal-soal ujian dan meng­gali informasi yang berhu­bungan dengan ujian.

Cara-cara negatif banyak juga yang berusaha menem­puh­nya. Misalnya kasak-kusuk men­cari calo yang konon kata­nya bisa membantu agar bisa lulus CPNS, atau mencari “orangkuat” yang juga bisa menolong/mem-bac­king seseorang agar bisa di­te­rima jadi CPNS. Sejumlah uang pelicin atau materi dalam berbagai bentuk mereka siapkan demi melaksanakan hajat untuk bisa menjadi PNS.

Dalam masa kepemimpinan kami sebagai gubernur Suma­tera Barat, tidak ada istilah calo atau uang pelicin. Semua tes di­la­ku­kan secara baik dan benar, tes di­lakukan mengunakan me­to­de ter­baru dan terbaik yang te­l­ah ter­­bukti kehandalannya. Juga ti­dak ada istilah koneksi atau fa­mili. Kalau memang tidak lu­lus dan tidak memenuhi sya­rat, siapa pun dia, adik kandung sekali pun, tidak bisa menjadi CPNS.

Yang menarik, ada catatan oleh hampir semua kepala SKPD yang telah menerima dan mem­pe­kerjakan CPNS baru hasil tes dan seleksi tersebut. ”Iyo pueh dan sanang kami mamakai mereka, Pak,” ujar sejumlah ke­pala SKPD. Menurut kepala-ke­pala SKPD, CPNS-CPNS baru ter­sebut nyaris tak ada cacatnya, si­kap, kinerja dan kualitas inte­lek­tual mereka benar-benar bisa diandalkan.

Dalam perjalanan waktu dan pe­kerjaan sehari-hari, CPNS/PNS yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas juga akan ter­lihat berbeda nyata. Mereka yang berkualitas akan segera nampak kinerja dan prestasinya se­dangkan yang tidak juga akan te­r­lihat. Yang tidak berkualitas le­bih banyak berleha-leha dan be­rusaha membuang-buang wak­tu, me­reka akan tersisih de­ngan sen­dirinya.  Ada atau ti­dak mere­ka di kantor, sama saja.

Bukankah dengan mema­k­sa­kan diri, apalagi dengan cara-ca­ra yang tidak benar untuk men­jadi PNS hanya akan mem­buang-buang waktu, kesem­pa­tan dan uang saja? Negara pun jadi sia-sia menggaji orang yang ti­dak berguna seumur hidup, bah­kan sampai pensiun? Halal­kah uang yang mereka terima dan mereka berikan kepada anak istrinya?

Karena itu menurut saya tidak adanya gunanya memak­sa­kan diri menjadi PNS dengan ber­bagai cara, apalagi meng­gu­nakan uang pelicin dan cara-cara yang tidak terhormat lain­nya. Lu­lus jadi CPNS, lalu jadi pecun­dang, karir tak pernah beranjak naik, jadi mentimun bungkuk istilahnya, untuk apa? Lapangan kerja lain masih terbuka luas.

Mari kita jaga bersama agar seleksi CPNS tahun ini berjalan baik dan benar, tanpa calo, tanpa uang pelicin, juga tanpa beking-membeking. Tentu saja menjadi ke­wajiban dan tanggung jawab bu­pati/wali kota di daerah m­a­sing-masing mengawalnya. Insya Allah jika seleksi dilaku­kan dengan baik dan benar, akan di­peloreh PNS yang baik dan be­nar pula. Pada akhirnya, me­reka nantinya akan menjadi aparat negara yang baik dan mampu menyelesaikan masa­lah-masa­lah negara dan me­nga­yomi mas­yarakat dengan baik pula.

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 16 November 2013