«

»

Dahulukan Rumah Rakyat Dibanding Kantor Gubernur

4 Agustus 2015

Tanggal 15 Agustus 2010, kurang 11 bulan setelah peristiwa gempa 30 September 2009, dilakukan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar setelah terpilih melalui Pemilukada. Saat itu, keadaan Sumbar tak jauh berubah, Sumbar masih dalam keadaan porak-poranda.

“Kami dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ketika itu di gudang atau garase Gedung DPRD Sumbar. Peserta sidang dan tamu undangan memenuhi gudang yang secara darurat disulap menjadi gedung pertemuan, membuat suasana makin terasa sempit, sumpek, dan panas. Kantor DPRD Sumbar saat itu mengalami rusak berat sehingga untuk sementara tak bisa digunakan,” ujar Irwan Prayitno kepada Rakyat Sumbar, kemarin (3/8).

Kantor Gubernur Sumbar juga tak jauh berbeda. Kantor berlantai empat yang biasa disebut rumah bagonjong ini juga mengalami rusak berat. Ratusan karyawan terpaksa berkantor darurat di bangunan yang sebelumnya adalah gedung pertemuan (aula).

Di instansi lain, kebanyakan SKPD terpaksa membangun barak-barak darurat sebagai kantor tempat bekerja. “Saya dan Pak Wagub terpaksa berkantor secara darurat di rumah, dan bangunan bekas Kantor PKK Provinsi,” ujarnya.

Sekitar 200.000 rumah penduduk rusak, sekolah, rumah ibadah, jalan dan berbagai fasilitas umum lainnya lumpuh.

Itulah tantangan pertama yang harus dihadapi Gubernur, Wakil Gubernur dan Pemprov. Sumbar di awal masa tugasnya, menata Sumatera Barat yang tengah porak-poranda. Persoalan yang dihadapi tidak hanya  masalah bangunan fisik dan berbagai infrastruktur yang porak-poranda, tetapi juga masalah nonfisik.

Peristiwa dahsyat ini tidak hanya menghancurkan bangunan fisik, tetapi juga memukul mental masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam, banyak masyarakat yang eksodus meninggalkan Sumbar Barat, termasuk pengusaha dan investor.  Banyak yang meramalkan saat itu, kota-kota yang terletak di kawasan pantai akan menjadi kota mati ditinggal penduduknya untuk menghindari amukan gempa dan tsunami.

“Tugas, tetaplah tugas meski berat, ini harus dilakukan dengan serius. Siang malam, kami bersama Wakil Gubernur, unsur Forkopimda dan semua kepala SKPD bekerja keras. Dengan dukungan masyarakat Sumbar, baik yang ada di daerah apalagi yang berdomisili di rantau, pemerintah pusat maupun internasional serta media massa, bahu-membahu mengatasi masalah itu,” ungkapnya.

Pemprov Sumbar bersama Forkopimda mengadakan rapat setiap hari, rata-rata tiap malam, untuk menggerakkan, memotivasi serta mengevaluasi upaya penanggulangan pasca gempa. Sampai sekarang pun, untuk efisiensi waktu, rapat-rapat umumnya dilakukan malam hari dan hari libur.

Penanganan dilakukan secara serius, segala usaha diupayakan untuk mengatasi setiap persoalan yang timbul, tak lupa pula berdoa semoga banyak pihak digerakkan hatinya untuk membantu Sumatera Barat dan daerah ini mendapat perlindungan Allah serta dijauhkan dari bencana.

Apalagi Sumatera Barat dikenal sebagai daerah supermarket bencana. Banjir, longsor, letusan gunung merapi, abrasi pantai, galodo, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kemarau panjang, kabut asap pernah terjadi. Karena itu penanganan pembangunan di Sumatera Barat perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kebencanaan tersebut.

“Alhamdulillah, kerja keras, keseriusan serta doa kita rakyat Sumbar, tidak sia-sia. Upaya serius, kerja keras dan doa tersebut membuat berbagai pihak bersimpati turun tangan membantu. Dengan dana APBD dan dana masyarakat sendiri, semua kerusakan itu tak mungkin bisa dipulihkan. Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp2,7 triliun lebih untuk rehab rekon Sumatera Barat. Para perantau tak kurang mengucurkan pula dana untuk kampungnya, begitu juga pihak lain, negara sahabat, perusahaan, donatur dan berbagai pihak yang tak mungkin disebutkan satu per satu,” jelas Irwan Prayitno.

Kerja keras dan profesional, serta saling bahu-membahu multi stake holders ini mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yaitu mendapat empat penghargaan sekaligus: Terbaik I Nasional dalam pelaksanaan Tanggap Darurat,Terbaik I Nasional dalam Pelaksanaan Rehab Rekon Pascabencana, Terbaik II Kategori Akuntabilitas Bidang Kebencanaan dan Terbaik III Bidang Mitigasi. Penghargaan ini diterima pada tahun 2011.

Pada tahun 2013 diperoleh lagi penghargaan Rehab Rekon Tercepat. Sumbar berhasil menyelesaikan rehab rekon sebanyak 197.636 rumah masyarakat yang menelan dana sebesar Rp 2,714 triliun dengan tepat waktu.

Saat ke Sumbar, memang berkali-kali Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan bahwa Sumatera Barat patut dijadikan contoh dalam pelaksanaan penanganan pascabencana.  Syamsul Maarif juga mengatakan Pemerintah Pusat tidak ragu-ragu mengucurkan dana dalam jumlah besar ke Sumbar, karena yakin dana tersebut pasti dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kini pemandangan seperti 3 atau 4 tahun lalu itu tak nampak lagi, bahkan nyaris tak berbekas. Kantor-kantor yang dulu roboh telah dibangun lagi dan diganti dengan yang lebih baik dan lebih kokoh. Begitu juga rumah masyarakat dan fasilitas-fasilitas umum yang dulu luluh-lantak telah dibangun lagi dan kembali berfungsi normal. Hotel-hotel berbintang dan aktivitas ekonomi lainnya menggeliat.

Suasana mencekam, kini tak terlihat lagi bahkan nyaris terlupakan. “Saya lebih mendahulukan membangun rumah rakyat dan kantor pemerintahan, dibandingkan kantor gubernur,” tutup IP. (mul)

Rakyat Sumbar, 4 Agustus 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>