«

»

Nilai LAKIP Sumbar Tempati Posisi 8 Nasional

22 Maret 2016

Berkat Ketegasan Gubernur Irwan Prayitno

 

Padang, Singgalang

Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemprov Sumbar naik melompat dua tingkat, ke posisi 8 nasional di atas Jawa Barat. Hasil itu setelah Keputusan Gubernur Irwan Prayitno membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperbaiki nilai LAKIP pada 2014 lalu.

 

Keputusan itu diambil setelah gubernur merasa malu, pada evaluasi LAKIP 2014 Sumbar mendapat nilai CC. Bahkan, ada yang mengolok Sumbar dengan nilai tersebut. Maklum, selama empat tahun berturut turut sejak 2010 Sumbar hanya mendapat nilai C.

 

“Peningkatan nilai ini berkat kesungguhan seluruh kepala SKPD. Kita berharap, nilai BB ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Gubernur Irwan.

 

Menurutnya, penilaian yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintahdi Sumbar, atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, sudah baik. “Kita juga mengapresiasi satgas perbaikan nilai LAKIP Sumbar yang berhasil menggenjot penilaian hingga memperoleh nilai BB,” katanya.

 

Ketua Satuan Tugas (Satgas) perbaikan nilai LAKIP Sumbar, Hansastri mengatakan, setelah menerima perintah gubernur untuk memperbaiki LAKIP, ia bersama tim segera menginventarisasi persoalan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang membuat nilai LAKIP Sumbar rendah.

 

Menurutnya, kinerja SKPD sebenarnya sudah baik, terbukti sudah ratusan penghargaan yang diterima oleh Pemprov Sumbar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dalam penyusunan LAKIP, ternyata masih ada kelemahan, terutama pada sistem kerja. “Kita hanya perlu membenahi sejumlah indikator dan target yang akan dicapai,” ungkapnya.

 

Dalam penilaian LAKIP itu, menurutnya instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Untuk mewujudkannya, perlu dibuat sasaran pembangunan dengan tepat, pembenahan indikator dan pengumpulan data yang dibutuhkan indikator tersebut “Misalnya, sebuah kegiatan kita sebut berhasil apabila memiliki indikator yang jelas. Inilah yang kita benahi,” katanya.

 

Menurutnya, sistem kerja yang telah berhasil meningkatkan nilai LAKIP Sumbar tersebut, sekarang diadopsi dalam penyusunan RPJMD. “Sejak awal sasaran kegiatan telah kita buat dengan jelas. Apa indikator keberhasilan tersebut. Berapa target yang diharapkan, dan bagaimana cara mengukurnya,” katanya.

 

Dengan itu diyakini, penerapan itu akan membuat penilaian LAKIP Sumbar 2016 yang akan keluar 2017, akan semakin baik.

 

Sejatinya, penghargaan terhadap peningkatan kinerja itu telah diserahkan pada acara Penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang dilakukan Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Istana Wakil Presiden, Selasa 15 Desember 2015.

 

Dalam kesempatan itu, Wapres Jusuf Kalla menyampaikan, hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada 2014 menjadi 65,82 pada 2015. Sedangkan nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada 2014 menjadi 60.47 pada 2015. Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

 

“Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi ukuran sejauh mana instansi pemerintah berorientasi kepada hasil,” ujarnya.

 

Wapres berpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja sebagai budaya Pemerintah Kabinet Kerja yang mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Seluruh anggaran yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi harus benarbenar digunakan bagi kepentingan yang memberikan kemanfaatan bagi publik, dan harus berorientasi pada hasil.

 

“Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian dengan hasil yang diperoleh,” tegas Kalla.

 

Wakil Presiden menekankan bahwa setiap instansi pemerintah harus melakukan tujuh langkah pengembangan manajemen kinerja, yaitu fokus pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMN 2015 – 2019, pemilihan strategi yang tepat, penguraian target-target nasional menjadi target-target yang lebih operasional namun harus tetap selaras dengan target nasional, target-target operasional harus terukur agar dapat dipantau hasil pencapaiannya, penentuan kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mewujudkan target-target tersebut, pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi secara berkala. (104)

 

Singgalang, 22 Maret 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>