«

»

Nurani Anti Korupsi

31 Agustus 2016

Pada 24 Agustus 2016 lalu di Auditorium Gubernuran Padang saya berkesempatan memberikan sambutan dalam acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik. Narasumber dalam acara tersebut di antaranya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu, pada tanggal 29 Agustus 2016 di Padang saya juga turut hadir di acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Hadir di sini Kapolri, Ketua KPK, Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Kepala BPKP Pusat.

Saya memberikan apresiasi kepada KPK yang berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, di mana selama ini pemberitaan yang diterima masyarakat lebih banyak membicarakan kegiatan penindakan. Dengan adanya forum ini, kita bisa berbagi informasi dan juga berdiskusi bagaimana melakukan praktek terbaik dalam pemerintahan agar tidak melanggar aturan yang ada yang kemudian berdampak kepada masalah hukum.

Di samping itu, dengan forum yang seperti ini, lembaga seperti KPK bisa mengetahui dan mendengarkan langsung dari pemerintah daerah terkait adanya benturan peraturan yang menyebabkan pemerintah daerah di satu sisi gamang menjalankan program pembangunan dengan anggaran yang sudah disediakan hanya karena persoalan administrasi yang kadang rumit dan tidak sinkron sehingga menimbulkan kebingungan.

Hal lain yang juga didapat dari forum ini adalah pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan jalannya pembangunan terkait masalah integritas dan manajemen internal.

Oleh karena jabatan adalah amanah, maka pemangku amanah ini memang sudah seharusnya memiliki integritas. Amanah ini sesungguhnya sangat berat. Allah SWT berfirman yang artinya, “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia” (QS. Al Ahzab: 72).

Masih terkait dengan amanah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?‘ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu” (HR. Bukhari No. 6015).

Jika kita menelaah Firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah tersebut, maka bagi manusia yang masih memiliki hati nurani, ia akan berhati-hati memikul amanah tersebut. Tidak mungkin ia menyelewengkan amanah yang berat tersebut dengan melanggar integritas dirinya. Apalagi sampai melakukan korupsi. Karena pada dasarnya hati nurani manusia diciptakan Allah SWT dalam keadaan fitrah. Dan fitrah manusia adalah tidak melakukan (menolak) korupsi. Tidak hanya bagi muslim saja, tetapi ini berlaku universal. Kita bisa lihat, umat lain di negara-negara maju yang sudah menyadari sejak lama bahwa korupsi akan menghancurkan negara dan bangsa.

Masyarakat di manapun, menghendaki pemerintahnya bisa memberikan layanan terbaik untuk mereka. Untuk memberikan layanan terbaik adalah tidak adanya korupsi. Maka, sangat wajar bila masyarakat sangat mengutuk korupsi karena berpengaruh terhadap layanan publik yang dihasilkan.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan perizinan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan mayarakat. Di mana di sini disertakan juga pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Demikian pula dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang mengatur arah kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan publik. Di Sumbar sendiri telah diwujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu program pemerintah, dan sejauh ini berjalan cukup baik.

Mengakhiri tulisan ini,  saya juga ingin menyampaikan. Dalam hal rutinitas sehari-hari yang banyak menandatangani surat-surat, termasuk surat-surat penting, selaku manusia para pejabat bisa saja khilaf tidak mencerna kembali isi surat dengan baik. Meskipun pada waktu menandatangani surat, berbagai pertimbangan dan pemikiran sudah dikerjakan. Hal ini menyebabkan pada suatu saat bisa memicu persoalan hukum.

Maka, selaku manusia kita juga pantas berdoa kepada Allah SWT agar persoalan hukum tidak mengenai diri kita hanya karena kekhilafan tersebut. Saya turut mendoakan kepada seluruh pemangku amanah, agar terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Insya Allah dengan menjaga integritas dan berpegang pada hati nurani, Allah SWT akan melindungi kita. Aamiin. ***

Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar

Padang Ekspres, 31 Agustus 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>