Gubernur: Bisa Berpengaruh pada Investor
Padang, Padek—Kisruh pembabatan hutan lindung dan hutan bakau di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, membuat Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno angkat bicara.
Gubernur menilai, mencuatnya dugaan tersebut sudah menjadi suatu kerugian besar bagi pengembangan wisata Mandeh.
â€Persoalan itu bisa membuat orang tidak mau berinvestasi untuk Mandeh. Karena menilai Mandeh sudah rusak, padahal tidak seperti yang dibayangkan,†ujar gubernur.
Menurutnya, jika persoalan di Mandeh tersebut berlarut-larut, investor akan enggan untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan Mandeh.
Di sisi lain, dengan adanya kisruh Mandeh tersebut banyak beranggapan bahwa Mandeh sudah rusak keseluruhannya, padahal tidak sama sekali. Dari 18 ribu hektare kawasan hutan di Mandeh, yang rusak tersebut tentu tidak semuanya. Apakah pengrusakan itu menyalahi aturan yang berwenang menentukannya adalah pihak penegak hukum.
â€Tetapi isu dari pengrusakan itu sudah menyebar luas kemana-mana,†ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan Mandeh tersebut juga tidak terlepas karena tidak adanya regulasi yang jelas sehingga memunculkan persoalan di Mandeh. Seperti adanya kawasan zonasi, masterplan, studi kelayakan dan DED. Dengan adanya regulasi tentang hal tersebut maka akan jelas kawasan mana saja di Mandeh yang bisa diolah untuk pengembangan pariwisata.
Di sisi lain, kisruh Mandeh yang sudah berbuntut panjang tersebut, gubernur mempersilahkan penegak hukum memprosesnya, apakah betul terjadi pembabatan hutan atau tidak. Jika terbukti bersalah dan yang terlibat adalah oknum pejabat pemerintah mempersilahkan memprosesnya secara hukum.
â€Jika menyalahi aturan Polisi silahkan menidak dan jalankan proses hukumnya,†ujarnya.
Sementara itu ia juga menyayangkan persoalan itu terkesan menjadi persoalan pribadi yang menjadi isu politik. Untuk itu, ia meminta, agar persoalan itu tidak digiring dan dikait-kaitkan ke ranah politik untuk kepentingan personal karena hanya akan memperkeruh suasana dan merugikan wisata Mandeh itu sendiri.
â€Jika tidak ada pelanggaran jangan digiring ke isu politik, kelihatannya salah padahal tidak,†sebutnya.
Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menyebutkan kawasan hutan bakau dan hutan lindung Mandeh di rusak oleh oknum pejabat penting di Sumbar. Tudingan bupati mengarah tepat kepada Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit. Bahkan tudingan itu juga disikapi oleh Nasrul Abit agar tidak diributkan dan diselesaikan secara baik demi pengembangan Mandeh kedepannya.
Padang Ekspres, 21 April 2017